Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan upaya menjawab opini masyarakat. Menurut dia, ada kebutuhan yang mendesak sehingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak kabinetnya.
"Presiden punya ukuran soal fungsi dari kerja. Reshuffle ini adalah upaya menjawab opini masyarakat selama ini," kata Faldo kepada wartawan, Kamis (16/6/2022).
"Kita lihat ada kebutuhan yang mendesak soal bahan-bahan pokok dan bahan makanan. Jadi, jangan berspekulasi yang tidak-tidak," sambungnya.
Selain itu, kata dia, reshuffle dilakukan untuk memperkuat kabinet untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Faldo mengklaim tidak ada tawar menawar politik dalam reshuffle kabinet.
Baca Juga
Advertisement
"Kembali lagi, ini soal memperkuat tim untuk bangkit dari pandemi. Ini membentuk tim kerja, bukan soal tawar menawar politik," jelasnya.
Untuk itu, Faldo meminta semua pihak tak berspekulasi macam-macam terkait reshuffle kabinet yang dilakukan Joko Widodo kali ini. Dia mengajak masyarakat untuk fokus ke masalah pemerintahaan.
"Sisa waktu yang dimiliki sekarang akan dimanfaatkan dengan optimal. Target yang belum tercapai, mesti semakin dikebut. Ini yang kami yakini dan fokus utama kami saat ini," tutur Faldo.
Seperti diketahui, Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu (15/6/2022). Total ada 2 menteri dan 3 wakil menteri baru yang dilantik Jokowi di Istana Negara Jakarta.
Dua menteri yang dilantik yakni, Ketua Umun PAN Zulkifli Hasan. Dia mengisi posisi Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi yang direshuffle Jokowi.
Kemudian, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto ditunjuk Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dia menggantikan Sofyan Djalil.
Sementara itu, wakil menteri yakni, Sekjen PBB Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Lalu, John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN.
Kritik Demokrat
Partai Demokrat mengkritik reshuffle Kabinet Indonesia Maju ternyar. Sebabnya, reshuffle kali ini dinilai hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik Presiden Jokowi.
Salah satunya memberikan jatah kepada PAN yang bergabung menjadi pendukung pemerintah.
"Dari hasil perombakan 2 kursi menteri dan 3 kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (15/6/2022). .
Maka itu, perombakan kabinet dinilai tidak bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dan mengoptimalkan kerja pemerintahan di akhir masa jabatan Jokowi.
"Melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Pak Jokowi yang tak kunjung dipenuhi," tegas Kamhar.
Reshuffle kabinet dinilai tidak bakal membawa banyak perubahan dan perbaikan. Kamhar mendorong publik perlu kritis, terutama soal agenda perpanjangan masa jabatan presiden yang juga pernah disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Secara tegas hanya mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi. Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini," pungkasnya.
Advertisement
