Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan perubahan anggota kabinet melalui reshuffle belum tentu menjamin perbaikan.
Menurutnya hal yang lebih penting adalah Presiden menjaga fokus dan kekompakan para anggota kabinet. “Karena kondisi Negara dan rakyat kita saat ini, sedang sangat berat. Butuh perbaikan kinerja secara signifikan dari kabinet, agar bisa membuahkan hasil berarti,” kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (16/6/2022).
Advertisement
Herzaky menyayangkan para menteri saat ini fokus pada agenda pribadi untuk menaikkan elektabilitas, apalagi ditambah menggunakan fasilitas negara.
“Para menteri malah sibuk dengan agenda sendiri, berupaya menaikkan elektabilitas yang tak kunjung bergerak. Apalagi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Rakyat sedang susah, butuh banyak dukungan dari Negara, tapi sangat tidak etis dan keterlaluan kalau ternyata ada menteri yang malah menggunakan uang Negara untuk kepentingan nyapres di 2024,” kata dia
Demokrat menilai Jokowi harus berani tegas menegur menteri yang masih nekat berkampanye untuk Pilpres 2024.
“Mau diganti berulang kali, tapi para menteri malah sibuk berkampanye, tidak fokus bekerja untuk rakyat, kinerja kabinet tidak akan membaik juga. Presiden mesti menunjukkan ketegasannya, kemampuannya memimpin kabinet. Berani menegur menteri yang tidak fokus melaksanakan tugasnya. Bukan malah mendorong para menterinya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024,” ujarnya.
Hak Prerogatif
Meski demikian, Demokrat sadar bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden dan mengharapkan bisa menghasilkan perbaikan.
“Kita tunggu saja, kapan harga minyak goreng dalam kemasan bisa kembali ke harga awal sebelum kisruh berlarut-larut selama 6 bulan terakhir ini, harga-harga sembako bisa stabil terjangkau, bukan stabil kenaikannya. Harga bahan bakar minyak, harga gas, harga listrik, tidak terus terkerek naik. Nah, jika itu terjadi. berarti reshuffle ini ada manfaatnya untuk rakyat. Bukan tontonan pengalih perhatian sementara saja,” kata dia.
Advertisement
Sekadar Bagi-Bagi Kursi
Herzaky menilai sah saja reshuffle hanya mengakomodir kepentingan politik parpol pendukung pemerintah, selama hasilnya bermanfaat untuk rakyat.
“Yang jadi masalah, kalau reshuffle berujung pada sekedar bagi-bagi kekuasaan antar elit, tapi tidak ada perbaikan nasib rakyat. Di era kepemimpinan Presiden RI ke-6, Bapak SBY, tahun 2004-2014, tujuan utama melakukan reshuffle adalah perbaikan kinerja kabinet,” pungkasnya.
