Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti alokasi anggaran pemerintah untuk program ketahanan pangan luar biasa besar. Dia pun meminta pemerintah untuk menyusun gameplan, rencana besarnya untuk mengatasi itu.
Menurut dia, hal tersebut membutuhkan sebuah orkestrasi yang baik antara kementerian/lembaga, BUMN, swasta, perusahaan daerah, hingga seluruh pihak.
Advertisement
"Karena kalau kita lihat anggaran pemerintah untuk ketahanan pangan ini gede banget. Tahun 2018 itu (dibutuhkan anggaran) Rp 86 triliun. Tahun 2022 ini Rp 92,3 triliun," ujar Jokowi saat sidang kabinet terbatas, Senin (20/6/2022).
"Gede banget loh ini, hasilnya apa setiap tahun? konkret apa? harus jelas. Kalau enggak Rp 92 triliun kita pakai aja belikan beras untuk stok aja, ya kan?" sebut dia.
Oleh sebab itu, pertama-tama Jokowi meminta pihaknya fokus pada peningkatan produksi besar-besaran, baik dari kalangan petani, korporasi, BUMN, semuanya harus ditingkatkan dan jangan terjebak rutinitas harian.
"Yang sering kita kejebak di situ. Sehingga strategi besarnya ini, yang harus kita lakukan malah hilang," singgung dia.
Sesuai Karakter Daerah
Selain itu, Ia menilai jenis komoditi yang ditanam harus sesuai dengan karakteristik daerah.
"Kemarin saya lihat, sorgum di NTT misalnya. Ditanam jagung hidup, begitu ditanam sorgum hijau, sangat hijau dan sangat kelihatan subur sekali. Ini kan ternyata di NTT yang banyak adalah sorgum," paparnya.
Ketika angka produksi sudah membesar, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun meminta agar bisa segera dipastikan siapa offtaker-nya. Sehingga petani ada kepastian pembeli kala sukses memproduksi dalam jumlah besar.
"Ini mekanisme harus segera diputuskan, dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN, segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," tukas Jokowi.
Advertisement
Jokowi Sentil Bulog: Ambil Beras Banyak Tapi Tak Bisa Jual
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak seluruh jajarannya untuk menjaga kualitas pangan bagi masyarakat umum. Dalam hal ini, ia menyentil Perum Bulog yang dinilai tak terampil soal pengadaan beras.
Jokowi mengatakan, Bulog bisa menyerap hasil panen petani secara intensif. Namun, instansi ini tidak bisa mendistribusikan beras-beras itu secara baik kepada masyarakat.
"Kalau sudah ngambil jangan sampai kayak Bulog, ngambil dari petani banyak, stok ada, enggak bisa jual. Sehingga kualitasnya jadi turun dan ada yang busuk, rusak, jangan," kecam Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/6/2022).
Sentilan ini diberikannya lantaran dirinya ingin Indonesia bisa berdikari di bidang pangan. Dalam artian, negara bukan hanya mandiri di bidang pangan, tapi punya potensi untuk ekspor.
"Permintaan itu sudah masuk banyak sekali. Beras, ada yang minta 100 ribu per bulan, ada yang minta untuk satu tahun 2,5 juta ton. Saya kira ini akan meningkatkan cadangan devisa kita," ungkapnya.
Produksi Besar-besaran
Oleh sebab itu, Jokowi meminta pemerintah fokus peningkatan produksi besar-besaran, baik di tingkat petani, korporasi, hingga BUMN.
"Semua harus ditingkatkan, jangan mengikuti rutinitas harian. Yang sering kita kejebak di situ. Sehingga strategi besarnya ini, yang harus kita lakukan malah hilang," kata Jokowi.
Selanjutnya, jika angka produksi sukses membesar, mantan Gubernur DKI Jakarta ini minta kejelasan soal siapa offtaker-nya. Sehingga pembeli beras pun jelas usai petani selesai produksi.
"Jangan sampai petani produksi banyak, Bulog enggak ambil, RNI ga ambil. Ini mekanisme harus segera diputuskan, dan kemarin kita sampaikan dengan Menteri BUMN, segera siapa, produknya apa, biayanya seperti apa," tuturnya.
Advertisement
