Sosialisasi Hasil Perundingan IK-CEPA, Wamendag Pamer Produk UMKM

Lebih lanjut, Wamendag pun mengingatkan terkait manfaat dari hasil perundingan internasional, salah satunya dengan Korea Selatan yang berupa penghapusan 11.000 lebih pos tarif produk Indonesia untuk ekspor ke negeri ginseng tersebut.

“Artinya kita manfaatkan Jangan sampai kita ketinggalan momen ini yang harus kita tangkap. Hilangnya pos tarif 11.000 untuk produk kita itu bisa semakin memaksimalkan nilai tambah kita bargaining power kita di mata dunia internasional,” jelas Wamendag.

Selain itu, masih banyak keuntungan perundingan perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Misalnya, dengan Australia, dimana Pemerintah Indonesia menghapus 6.973 produk pos tarif ekspor ke Australia.

“Saya baru bicara satu perjanjian, ini banyak sekali kita ada perjanjian dengan Eropa, ada perjanjian dengan Australia. Australia CEPA itu juga sama eliminasi pos tarifnya itu hampir mencapai 7 ribu atau tepatnya 6.973 sekian gratis Zero,” ujarnya.

Penghapusan post tarif tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang  mengamanatkan kepada Kemendag agar bisa mencapai surplus neraca perdagangan. 

Indonesia dan Tunisia kembali melanjutkan perundingan Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IT-PTA) melalui pertemuan Intersesi ke-5 yang dilaksanakan secara hibrida pada 24—26 Mei 2022 di Tunis, Tunisia.

Perundingan IT-PTA ini membahas dua isu utama, yaitu perdagangan barang dan ketentuan asal barang. Pada perundingan ini, kedua negara menyepakati dan menuntaskan pembahasan sebagian besar cakupan isu ketentuan asal barang.

Pertemuan dibuka secara resmi oleh Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan Kepala Kabinet Kementerian Ekonomi Tunisia Khaled Ben Abdallah.

Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral Johni Martha, sedangkan delegasi Tunisia dipimpin Direktur Kerja Sama dengan Negara-negara Arab dan Asia Kementerian Perdagangan Republik Tunisia Chedli May.

Johni menyampaikan, pada pertemuan intersesi ini, kedua pihak juga berpandangan untuk memasukan konsep imbal dagang (counter trade) dalam kesepakatan PTA. Konsep ini sebagai alternatif mekanisme perdagangan bilateral yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha kedua belah pihak dalam kegiatan ekspor-impor mereka.

“Jika disepakati, maka hal ini merupakan terobosan baru dalam kerangka kerja sama bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia,” kata Johni, dikutip dari keterangan Kementerian Perdagangan, Minggu (29/5/2022).

Johni melanjutkan, dalam perundingan perdagangan barang, kedua pihak menjajaki pembukaan akses pasar (penurunan tarif) untuk produk potensial dan penting bagi masing-masing negara. Adapun produk potensial bagi Indonesia antara lain minyak sawit dan produk turunannya, minyak kelapa dan produk turunannya, tuna, furnitur, dan produk tekstil.

Sedangkan produk potensial Tunisia antara lain kurma, kepiting beku, minyak zaitun, dan produk pasta. Menurut Johni, perundingan berjalan sangat konstruktif. Kedua pihak optimis, proses perundingan akan segera diselesaikan dan diharapkan dapat ditandatangani pada semester II 2022.

“Pemerintah melihat bahwa Tunisia merupakan salah satu negara strategis tujuan ekspor dan hub perdagangan di kawasan Afrika Utara/Arab Maghribi, Timur Tengah, dan Eropa, khususnya bagian selatan. Oleh karena itu, IT-PTA menjadi salah satu kerja sama perdagangan yang patut segera dituntaskan, khususnya dalam kerangka perluasan dan pembukaan akses pasar ekspor nontradisonal sebagai salah satu strategi menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor nasional,” jelas Johni.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan kedua negara, ekspor Indonesia berpotensi meningkat 32,82 persen, sedangkan ekspor Tunisia berpotensi meningkat 27,60 persen setahun setelah implementasi PTA. IT-PTA juga akan berdampak positif terhadap proses pemulihan perekonomian kedua negara pascapandemi Covid-19.

Sejak diluncurkan pada 25 Juni 2018 di Tunis, kedua pihak telah melakukan tiga kali putaran perundingan dan lima kali pertemuan intersesi. Sebagian besar pertemuan dilaksanakan secara virtual karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Hal ini menunjukkan upaya serius kedua pihak untuk mencapai target penyelesaian perundingan.

“Kedua negara memiliki semangat yang sama untuk segera menyelesaikan perundingan IT-PTA. Oleh karena itu, kedua pihak dalam proses perundingan selalu berupaya untuk bersikap pragmatis dan fleksibel dalam mendorong tercapainya kesepakatan,” pungkas Johni.