Liputan6.com, Jakarta - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, menyerahkan bantuan pemerintah terhadap PDI Perjuangan sebesar Rp27 miliar.
Penyerahan simbolis bantuan pemerintah itu dilakukan di sela-sela pengarahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas ll PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Selasa (21/6/2022).
Advertisement
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilahkan Bahtiar memasuki aula Sekolah Partai. Bahtiar bersama Bendaraha Umum Olly Dondokambey meneken dokumen serah terima bantuan tersebut. Selanjutnya Olly Dondokambey mengantar dokumen itu untuk diteken Ketua Umum.
Peserta Rakernas bertepuk tangan atas momen tersebut. Apalagi saat Olly mengatakan bantuan ini lebih besar dari yang diterima sebelumnya.
Laporan DPLN
Di Rakernas juga ada agenda menerima laporan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) antara lain perwakilan Asia, Afrika, Eropa dan Australia.
"Ada hal yang baru dalam Rakernas II Partai yaitu mendengarkan laporan Dewan Pimpinan Partai Luar Negeri (DPLN) dari lima benua: Eropa, Australia, Eropa, Afrika dan Amerika Serikat," kata Hasto sebelum mempersilahkan perwakilan berbicara.
"Seluruh pengurus DPLN PDI Perjuangan menyampaikan program pemenangan di luar negeri dan komitmen untuk membangun kerjasama politik global," tambah Hasto.
Juga digagas kerjasama itu untuk internasionalisasi pemikiran Bung Karno.
Dilarang Bicara Koalisi
Sebelumnya, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta tak ada kader PDIP yang bicara mengenai koalisi untuk Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Mega pada sambutan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP, Selasa (21/6/2022).
“Kalau masih ada yg ngomong di PDIP urusan koalisi-koalisi, out. Berarti enggak ngerti sistem ketatanegaraan kita,” kata Megawati.
Megawati menyebut Indonesia tidak mengenal koalisi, sebab bukan merupakan negara parlementer melainkan presidensil.
“Kita sistemnya adalah presidensial bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung lo bapak Presiden, kok bilang koalisi koalisi koalisi, tidak ada, tidak ada,” kata dia.
Menurut Megawati, Indonesia hanya mengenal kerjasama antar parpol, bukan koalisi.
“Kalau kerja sama yes,” pungkasnya.
Advertisement
Tak Boleh Ada Manuver
Sebelumnya, Megawati menegaskan tidak boleh ada kader PDIP melalukan manuver politik untuk kepentingan Pilpres 2024.
“Kalian siapa yang membuat manuver keluar! Karena tidak ada di PDIP main duakaki, tiga kaki melakukan manuver,” tegas Mega.
Megawati mengingatakan bahwa hanya dirinya yang berhak memutuskan siapa yang akan maju di Pilpres 2024.
“Karena saya diberi kalian sebuah hak preogratif hanya Ketua Umum yang menentukan calon presiden dari PDI Perjuangan,” kata dia.
