Indonesia-ADB Jajaki Kemitraan Strategis di Asia Tenggara

Melalui KESR diharapkan dapat mendorong implementasi multiplier projects. “BIMP-EAGA harus menjadi sistem saraf yang saling menghubungkan. Pasalnya, sekarang kawasan Indo-Pasifik memiliki peran geo-strategis, di antara forum Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), Indian Ocean Rim Association (IORA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia dan ASEAN berada di tengah-tengahnya,” tutur Deputi Edi.

Deputi Edi juga menyampaikan bahwa BIMP-EAGA harus bermanfaat bagi negara tetangga di kawasan, seperti Laos dan Kamboja. Hal ini tentunya akan memajukan kerja sama ASEAN secara umum, dan pada akhirnya akan mampu memainkan peran kunci dalam sistem saraf tersebut.

Di samping itu, pertemuan dengan ADB juga mendiskusikan persiapan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA di Indonesia yang akan diselenggarakan pada November 2022 mendatang di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

Deputi Edi menyampaikan bahwa green agenda dan penguatan partisipasi daerah dalam KESR akan mengambil momentum pada PTM tersebut.

Daerah perlu mendapat wadah untuk berbagi pengalaman dalam pembangunan wilayahnya masing-masing. Terkait hal ini, Deputi Edi menyampaikan inisiatif untuk menyelenggarakan Forum Antar Kepala Daerah di kawasan BIMP-EAGA.

“Forum ini akan menjadi wadah diskusi dan berbagi pengalaman dalam membangun daerah berwawasan lingkungan sekaligus meningkatkan pemahaman daerah terhadap Koridor Ekonomi BIMP-EAGA dalam mendorong sektor-sektor unggulan di daerah masing-masing. Selain itu, kami mengharapkan dukungan ADB dalam menyukseskan gelaran PTM nanti,” pungkas Deputi Edi.

Sebelumnya, Sejak sebulan terakhir, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya untuk membantu mitigasi dan memberikan solusi atas dampak-dampak krisis pangan, energi dan keuangan bagi negara-negara yang rentan, terutama yang diakibatkan pandemi Covid-19 dan krisis antara Ukraina dan Rusia.

Kepercayaan itu berwujud dengan bergabungnya Indonesia dalam Global Crisis Response Group (GCRG).

Presiden Joko Widodo mewakili Presidensi G20 dipercaya oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menjadi anggota GCRG bersama dengan Perdana Menteri Bangladesh, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, Kanselir Jerman, dan Presiden Senegal.

Peranan Indonesia dalam GCRG itulah yang menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekretaris Eksekutif United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida S. Alisjahbana, Rabu (22/6/2022).

Menko Airlangga menjelaskan pembahasan dalam forum Sherpa GCRG mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, dan isu finansial, yang sejalan dengan pembahasan dalam agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.

Menyoal isu ketahanan pangan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia telah mampu mencukupi kebutuhan pangan nasional, seperti pada tahun ini Indonesia memiliki surplus produksi beras sebanyak 7 juta ton.

Demikian pula halnya dengan ketahanan energi, komoditas batu bara Indonesia menjadi diminati dikarenakan tingginya harga minyak dan gas akibat konflik di Eropa Timur.

“Indonesia berperan dalam menghadapi krisis global yang terjadi di Eropa Timur saat ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi strategis dalam pemenuhan komoditas pangan dan energi, khususnya batu bara di kawasan,” ujar Menko Airlangga.

Terkait peran Indonesia di GCRG dan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), Menko Airlangga berharap UNESCAP dapat mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal kajian terhadap fokus pembahasan GCRG (pangan, energi, dan finansial), kemudian kajian skema pembiayaan untuk pembangunan seperti melalui skema pembiayaan campuran/blended finance, dan dalam upaya transisi energi serta penanganan perubahan iklim.

“Untuk kajian tentang pangan, kami berharap hasil kajian itu akan dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas pangan nasional,” imbuh Menko Airlangga.

Pemerintah telah menyelaraskan kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dengan seluruh 17 SDGs. Lebih lanjut, tujuan SDGs tersebut juga dituangkan dalam Rencana Strategis dari Kementerian/Lembaga hingga Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.

Sebagai bentuk komitmen lanjutan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Beralih ke potensi ekonomi digital, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia adalah pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Pada 2019, nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD 40 miliar, dan diperkirakan akan naik mencapai USD 133 miliar pada 2030. Sektor ekonomi digital di Indonesia mencatat pertumbuhan positif 11 persen selama pandemi Covid-19.

“Tetapi di sisi lain, status literasi digital dan daya saing digital Indonesia masih belum optimal, sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memanfaatkan peluang di sektor tersebut,” ungkap Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga membagikan update tentang Program Kartu Prakerja. Sejak dimulai pada April 2020 hingga Juni 2022 tercatat sebanyak 12,8 juta orang telah menerima manfaat kartu Prakerja, terbagi atas 53 persen penerima laki-laki dan 47 persen penerima perempuan.

Pada Presidensi G20 Indonesia, menurut Menko Airlangga, penting bagi Indonesia untuk menggandeng para pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi digital untuk dapat memberikan capaian konkret bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, Digital Economy Working Group akan meluncurkan G20 Digital Innovation Network (DIN).