Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati asumsi makro 2023. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah hingga harga minyak.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia pada Senin, 27 Juni 2022.
Advertisement
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian dan pengesahan laporan Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan jika ini akan menjadi bekal dalam menyusun RAPBN 2023.
Namun diakui jika pemerintah terus melihat dinamika yang terjadi secara global. "Sama seperti yang kami sampaikan di Komisi XI waktu membahas asumsi, dengan dinamika yang begitu masih sangat tinggi secara global, meskipun tadi asumsi-asumsi disetujui, kami juga akan tetap very open-minded, sangat terbuka. Jangan sampai kemudian karena kita terikat pada asumsi sementara situasi bergerak sangat cepat, kemudian kita terikat sampai tahun depan,” kata dia melansir laman Kemenkeu, Selasa (28/6/2022).
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan Panja, kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2023 yang telah disepakati adalah:
- Pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen
- Laju inflasi 2 hingga 4 persen
- Nilai tukar rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per US Dolar
- Tingkat bunga Surat Utang Negara 10 tahun 7,34 hingga 9,16 persen
- Harga minyak mentah Indonesia USD 90 hingga USD 110 per barel
- Lifting minyak bumi 660 hingga 680 ribu barel per hari
- Lifting gas bumi 1.050 hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara, target pembangunan tahun 2023 yang disepakati adalah:
- Tingkat kemiskinan 7,5 hingga 8,5 persen
- Tingkat pengangguran terbuka 5,3 hingga 6 persen
- Rasio gini 0,375 hingga 0,378
- Indeks pembangunan manusia 73,31 hingga 73,49
- Nilai tukar petani 105 hingga 107
- Nilai tukar nelayan 107 hingga 108.
Strategi Kebijakan Pemerintah
Tema RKP tahun 2023 yang disepakati adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat.
Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.
Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional.
Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.
Advertisement
