Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah diperkirakan melemah pada perdagangan hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Pelemahan rupiah dipicu kekhawatiran terjadinya resesi.
Kurs rupiah pagi ini bergerak melemah 19 poin atau 0,13 persen ke posisi 14.850 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 14.831 per dolar AS.
Advertisement
"Nilai tukar rupiah berpotensi mengalami tekanan lagi terhadap dolar AS mengikuti pelemahan pada perdagangan kemarin," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra dikutip dari Antara, Rabu (29/6/2022).
Menurut Ariston, isu resesi mengemuka di kalangan pelaku pasar yang mendorong pelaku pasar keluar dari aset berisiko.
"Dengan semakin banyaknya bank sentral dunia yang mengetatkan kebijakan moneternya, pasar mengkhawatirkan permintaan akan tertekan, pertumbuhan ekonomi melemah dan memicu resesi," ujar Ariston.
Selain itu, lanjut Ariston, sikap bank sentral AS The Fed yang masih akan menerapkan kebijakan agresif hingga inflasi AS terlihat turun, masih menjadi pertimbangan pasar untuk masuk ke dolar AS.
"Di dalam negeri, ekspektasi inflasi yang meninggi karena kenaikan harga pangan bisa memperlemah rupiah," kata Ariston.
Ariston memperkirakan hari ini rupiah akan bergerak melemah ke arah 14.860 per dolar AS dengan potensi support di level 14.800 per dolar AS.
Pada Selasa (28/6) lalu, rupiah ditutup melemah 34 poin atau 0,23 persen ke posisi 14.831 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya 14.797 per dolar AS.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
BI Klaim Pelemahan Rupiah Tak Seburuk Ringgit Malaysia
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mengklaim, pelemahan nilai tukar Rupiah atau Depresiasi masih lebih baik ketimbang sejumlah negara berkembang lainnya di tengah tekanan geopolitik dunia akibat konflik Rusia dan Ukraina.
Tercatat, nilai tukar Rupiah sampai dengan 22 Juni 2022 terdepresiasi sekitar 4,14 secara year to date (ytd).
Gubernur BI Perry Warjiyo bilang, capaian tersebut lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang kawasan Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Seperti India 5,17 persen, Malaysia 5,44 persen, dan Thailand 5,84 persen.
"Depresiasi Rupiah masih lebih baik ketimbang mata uang sejumlah negara berkembang lainnya," ujarnya dalam video konferensi Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan BI - Juni 2022, Kamis (23/6/2022).
Perry menjelaskan, depresiasi Rupiah tersebut sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global.
Sementara itu, pasokan valas domestik tetap terjaga dan persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap positif.
Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan pasokan valas dan memperkuat kebijakan stabilisasi kurs Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.
"Hal ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," tutupnya.
Advertisement
Rupiah Tertekan, DPR Ingatkan Imbal Hasil SBN Pemerintah Bisa Meningkat
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pembayaran imbal hasil dari SBN yang diterbitkan pemerintah bisa melonjak.
Penyebabnya dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tertekan di tengah pengetatan kebijakan moneter yang diterapkan The Fed. Sehingga beban belanja bunga APBN tahun depan diperkirakan semakin besar.
"Timing money policy ini harus ini terus membayangi nilai tukar kalau terus berlanjut sampai tahun depan, kita akan bayar mahal imbal hasil SBN," kata Said dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5/2022).
Hal ini bisa menyebabkan suku bunga SBN 10 tahun dalam postur APBN 2023 bisa meningkat di kisaran 7,34 persen - 9,16 persen. Angka ini lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar 6 persen - 6,8 persen. Padahal, lanjut Said, kebutuhan pembiayaan pemerintah di tahun 2023 mencapai Rp 1.596,7 triliun.
"Target pembiayaan tahun depan masih tinggi antara Rp 562,6 triliun - Rp 1.596,7 triliun. Jauh lebih tinggi dari realisasi sebelum pandemi di kisaran Rp 269,44 triliun - Rp 348,65 triliun," paparnya.
Said mengatakan peruntukan pembiayaan dalam APBN tidak hanya untuk membayar imbal hasil dari SBN semata. Terlebih mulai tahun depan Bank Indonesia sudah tidak lagi menjadi pihak yang bisa membeli SBN pemerintah kapan saja.
"Mengingat imbal hasil SBN yang tinggi, kebijakan pembiayaan tidak SBN semata. Sedangkan produk SBN ini makin kreatif," kata dia.
Untuk itu itu berbagai reformasi struktural yang dilakukan harus segera terealisasi. Pengumpulan pajak sampai regulasi perizinan harus bisa membuahkan pendapatan negara yang bisa menopang APBN ke depan.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
