Liputan6.com, Jakarta Gejolak harga pangan di pasar domestik turut dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan ekspor yang dilakukan sejumlah negara. Beberapa komoditas pangan yang kena pembatasan diantaranya seperti gandum, gula, daging sapi, hingga kedelai.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengabarkan, kebijakan restriksi ekspor pangan yang dilakukan sejumlah negara masih berlanjut sampai Juni 2022.
Advertisement
"Misalkan saja untuk gandum, ada 8 negara yang sampai kondisi Juni ini melakukan restriksi terhadap ekspor di negaranya, yaitu Rusia, India, Mesir, Afghanistan, Kazakhstan, Serbia, Kyrgyzstan, dan Kosovo," paparnya, Jumat (1/7/2022).
Senada, pembatasan ekspor untuk komoditas gula juga dilakukan 8 negara, antara lain Rusia, India, Pakistan, Aljazair, Lebanon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan juga Kosovo.
"Sementara untuk daging sapi ada tiga negara, yaitu Argentina, Turki dan Kyrgyzstan," sambung Margo.
Untuk kedelai yang jadi bahan baku pembuatan tempe dan tahu pun ekspornya dibatasi oleh dua negara produsen, yakni Argentina dan Ghana.
Sementara untuk ekspor pupuk sebagai produk penunjang pangan dilakukan 5 negara, antara lain Rusia, China, Ukraina, Vietnam, dan Kyrgyzstan.
Lalu, apakah kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di dalam negeri?
Margo mengatakan, pengurangan ekspor ini berdampak pada indeks pangan dan energi secara global, yang tentu saja nanti bisa berpengaruh pada perkembangan harga domestik.
Merujuk indeks perdagangan global, untuk indeks energi terus menunjukan adanya kenaikan. Sementara untuk komoditas pangan, terpantau cenderung stabil.
"Beberapa komoditas yang kita impor pangan, gula turun tipis. Kedelai naik tipis di harga internasional. Gandum naik, daging sapi cenderung tetap. Ini empat komoditas yang kita ketergantungannya dari luar negeri cukup tinggi, dan harganya di Mei ada kenaikan, tapi tidak signifikan," tuturnya.
Dihantui Krisis Pangan Dunia, Begini Kondisi Stok Beras di Indonesia
Krisis pangan menghantui dunia. Pemerintah bersiap dan memastikan terus menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.
Ini menjadi bahasan para pejabat negara dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Kebijakan Pangan yang berlangsung, Rabu (29/6/2022).
Hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BNPB, Dirut BULOG.
Kemudian sejumlah Pimpinan K/L membahas kondisi terkini terkait dengan situasi pangan nasional dan antisipasi krisis global di bidang pangan, serta berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
“Rapat kali ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan pangan strategis, yang sampai bulan Juli ini relatif aman, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga” kata Menko Airlangga ketika membuka Rakortas yang diselenggarakan secara hybrid di Loka Kretagama, Kantor Kemenko Perekonomian.
Advertisement
Stok Beras
Terkait dengan Beras, Indonesia memiliki ketersediaan pangan yang memadai hingga akhir tahun 2024.
Bahkan dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi melakukan impor beras. Dalam Rakortas tersebut juga mengisyaratkan bahwa Indonesia akan segera melakukan ekspor beras.
“Berdasarkan data dan neraca yang dipaparkan pada Rapat Internal dengan Bapak Presiden, stok per Desember 2021 adalah 7 juta ton dan stok Bulog lebih dari 1 juta ton, artinya kalau ekspor 200.000 ribu ton masih aman,” kata Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga beserta para Menteri, Dirut Bulog, dan Kemendag juga membahas tentang aspek regulasi, aturan, perizinan dan kesiapan untuk pelaksanaan proses ekspor beras yang akan segera dilakukan.
Selain itu, juga dilakukan pembahasan mengenai bantuan beras BULOG tahun 2022 untuk 19,14 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan revisi regulasi (Perpres 48 Tahun 2016) untuk penguatan penugasan BULOG.
Beberapa ketentuan yang akan diatur antara lain terkait penggunaan CBP (Cadangan Beras Pemerintah), pelepasan stok CBP, kriteria stok beras turun mutu dan penggunaan dana untuk pelepasan stok.
Rakortas tersebut juga membahas mengenai program penyaluran Jagung untuk Peternak Mikro Kecil sebesar 50 ribu ton, dengan melakukan perpanjangan penugasan BULOG hingga 31 Juli 2022.
Selain itu, juga dibahas terkait dengan transformasi kebijakan Pupuk Bersubsidi mulai dari refocusing target subsidi menjadi 2 jenis pupuk dan 9 komoditas prioritas strategis, transformasi digital dan revisi beberapa regulasi yang diperlukan
