Liputan6.com, Semarang - Tjahjo Kumolo merupakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) di kabinet Indonesia Maju yang meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022). Ia meninggal pada pukul 11.10 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta.
“Bapak menteri telah dipanggil Allah SWT pada hari ini pukul 11.10 WIB. Kami mohon doa dari Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian, semoga beliau diterima di sisi-Nya,” kata Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini, dikutip dari laman resmi menpan.go.id.
Sebelum meninggal, Tjahjo Kumolo sempat mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo sejak pertengahan Juni. Ia mengidap penyakit infeksi paru. Dari perawatan tersebut, Tjahjo dikabarkan sempat membaik.
Baca Juga
Advertisement
Tjahjo meninggal di usia 64 tahun. Ia lahir di Surakarta pada 1 Desember 1957. Semasa hidupnya, Tjahjo tercatat sebagai politikus yang telah melanglang buana.
Partai Demokrasi Indonesia dan Perjuangan (PDIP) menjadi kendaraan politik terakhir Tjahjo sebelum meninggal. Oleh Megawati Soekarnoputri, Tjahjo sempat diamanahkan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP periode 2010-2015.
Saksikan Video Pilihan Ini:
Menteri Era Jokowi
Bersama dengan PDIP, karier politik Tjahjo melejit. Ia pernah duduk di senayan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus menjadi Ketua Fraksi PDIP pada tahun 2010.
Mantan Ketua Umum KNPI ini juga tercatat sebagai orang di balik layar kemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Ia adalah Ketua Tim Sukses Jokowi-Jusuf Kalla.
Di periode pertama Jokowi, Tjahjo ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menjabat dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019.
Kemudian pada periode kedua Jokowi, Tjahjo kembali mendapatkan jabatan sebagai menteri. Ia terpilih sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjabat mulai 23 Oktober 2019.
Selain jabatan-jabatan itu, lulusan Sarjana Hukum Universitas Diponegoro tahun 1985 juga pernah mendapatkan amanah lain. Misalnya, menjadi Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) hingga Wakil Ketua Komisi Kepolisian Hukum dan HAM RI.
Advertisement
