Sederet Jurus Holding ID FOOD Lawan Ancaman Krisis Pangan

Komitmen ID FOOD bersama Pemerintah atasi ancaman krisis pangan melalui peningkatan kemitraan petani, perluas lahan petani untuk produksi pangan sebagai bagian dari transformasi di hulu pangan.

oleh Tira Santia diperbarui 02 Jul 2022, 20:30 WIB
Petani memanen padi dari Sawah Abadi di kawasan Ujung Menteng, Jakarta, Rabu (23/2/2022). Padi hasil panen tersebut tidak dijadikan beras, tapi dijadikan benih untuk dibagikan kepada kelompok tani yang ada di wilayah Jakarta. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta BUMN Holding Pangan ID FOOD berhasil meningkatkan kemitraan petani tahun buku 2021, perbaiki hulu pangan. Hal itu sejalan dengan komitmen ID FOOD bersama Pemerintah atasi ancaman krisis pangan melalui peningkatan kemitraan petani, perluas lahan petani untuk produksi pangan sebagai bagian dari transformasi di hulu pangan.

Hal tersebut dikatakan Direktur Utama Holding Pangan ID FOOD Frans Marganda Tambunan pada kesempatan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2021, Rabu, 29 Juni 2022 di Kementerian BUMN, Jakarta.

“Realisasi jumlah mitra petani tebu pada tahun 2021 sebanyak 23.735 petani dari target  22.367 petani atau tercapai 106 persen dari target, diikuti lahan mencapai seluas 41.509 Ha atau naik 11 persen dari tahun 2020,” kata Frans.

Dia menjelaskan, sebagai langkah awal peran PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai Holding BUMN Pangan di tahun 2022, Pada rapat tersebut Perseroan juga membahas keberhasilan transformasi teknologi informasi di tahun 2021.

Diantaranya implementasi teknologi informasi terintegrasi BUMN Klaster Pangan yang mengintegrasikan 5 (lima) BUMN Pangan dengan induk pangan PT RNI (Persero).

Selain itu, Perseroan juga merealisasikan implementasi smart farming untuk kemudahan para petani sebagai peran penting di hulu pangan diantaranya aplikasi e-farmer, sistem digitalisasi pendaftaran mitra petani dan pendaftaran kebun hingga digitalisasi monitoring kebun atau lahan petani.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Perbaikan Hulu Pangan

PT Rajawali Nusindo sebagai Member of ID FOOD meresmikan gudang pusat yang terletak di Kawasan Industri GIIC (Greenland International Industrial Center) Kota Deltamas, Jl Cempaka 1 Blok CD No 6, Desa Pasir Ranji, Cikarang Pusat. (Dok Rajawali Nusindo)

Menurut Frans perbaikan hulu pangan bersama petani secara berkelanjutan merupakan cara ID FOOD dukung Pemerintah, untuk kedaulatan pangan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo terhadap antisipasi ancaman krisis pangan global, termasuk Indonesia. Diantaranya fokus pada peningkatan produksi pangan domestik, hal ini agar Indonesia tidak bergantung pada impor.

Adapun untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir pangan, Ia mengatakan bahwa Perseroan juga melakukan inovasi di hilir pangan diantaranya menghadirkan variasi produk retail pangan pokok memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya peluncuran produk varian beras Rania, produk Raja gula, pendistribusian retail juga direalisasikan dengan peningkatan kolaborasi ritel online seperti warung pangan dan e-commerce lainnya.

Sementara itu, Frans melihat peluang di tahun 2022 cukup besar pada sektor retail pangan, terbukti pada pembukuan penjualan pangan retail tahun buku 2021, Perseroan menopang pendapatan sebesar Rp 8 Triliun atau meningkat 15 persen YoY.


Ancaman Krisis Pangan Nyata, Bagaimana Antisipasinya?

Petani menyiapkan lahan persawahan sebelum ditanami bibit padi di Tangerang Selatan, Jumat (15/10/2020). Lahan pertanian yang terbatas bisa dimanfaatkan dengan menanam tanaman pangan yang berusia pendek dan memiliki nilai ekonomis. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Sebelumnya, krisis pangan tidak hanya mengancam dunia, tapi juga Indonesia. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pun menilai krisis pangan saat ini cukup serius untuk dilakukan antisipasi.

Pasalnya, sejumlah negara telah melakukan pengamanan pasokan pangannya. Lalu beberapa negara tersebut juga melakukan pembatasan ekspor ke negara lainnya. Peristiwa tersebut, kata dia berdampak pada harga pangan yang melonjak tinggi di pasaran. Bahkan kenaikan harga pangan terlalu liar.

"Hal tersebut akhirnya akan membuat harga pangan justru semakin liar. Kemudian konflik Ukraina dan Rusia yang masih belum tahu kapan selesainya. Ini akan membuat berbagai distrupsi rantai pasok akan terjadi," kata Bhima kepada Liputan6.com.

Selanjutnya, kata Bhima, pemasukan biaya pertanian juga mengalami peningkatan secara drastis. Misalnya yaitu harga pupuk yang mengalami kenaikan sampai 180 persen untuk skala internasional. Hal tersebut menurut Bhima juga akan memberikan sejumlah dampak kepada masyarakat.

"Yaitu mendorong banyaknya rumah tangga yang jatuh di bawah garis kemiskinan, karena inflasi pangan sangat sensitif, khususnya pada kelompok masyarakat yang paling bawah. Semua faktor tersebut dari krisis pangan yang begitu nyata, harus segera direspons oleh beberapa kebijakan," papar dia.

Kebijakan tersebut misalnya menambah dan memastikan alokasi subsidi pupuk kepada masyarakat ataupun sentra-sentra pertanian. Kemudian meningkatkan produktivitas lahan yang ada. Termasuk dalam pembukaan lahan baru.

Selanjutnya kata dia, dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan hasil pertanian dalam pengelolaan lahan yang tersedia. Bhima juga meminta agar pemerintah dapat melakukan lobi kepada negara-negara yang menjadi tempat bergantung impor pangan.

"Agar tidak dilakukan pembatasan yang merugikan posisi Indonesia, karena setiap proteksi dagang tersebut akan membuat inflasi pangan akan jauh lebih tinggi. Itu yang kemudian perlu disadari oleh pemerintah dan jaring pengaman sosial untuk mencegah terjadinya kemiskinan karena harga pangan yang naik," jelas dia.

 


Ajakan Jokowi Atasi Krisis Pangan

Petani membajak sawah dengan menggunakan traktor dikelilingi burung kuntul yang mencari makan di desa Penarukan, Mengwi, Bali, Rabu (4/5/20222). Sawah tersebut akan ditanami padi jenis Cigeulis dengan masa umur panen sekitar 3 bulan. (merdeka.com/Arie Basuki)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan di lahan-lahan terlantar guna memitigasi dampak negatif tekanan rantai pasok komoditas pangan di pasar global.

"Saya hanya ingin titip, sampaikan kepada masyarakat, pada rakyat bahwa yang namanya sekarang ini jangan sampai ada lahan yang terlantar tidak ditanami apa-apa," kata Presiden Jokowi saat membuka Kongres XXXII & MPA XXXI PMKRI di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (22/6/2022).

Jokowi mengimbau masyarakat untuk menanam komoditas pangan yang bisa cepat berproduksi, seperti singkong ataupun jagung.

Dengan memiliki sumber produksi pangan sendiri, masyarakat akan memiliki ketahanan sumber pangan, sehingga terjaga dari tekanan pasokan komoditas pangan di pasar global.

"Yang gampang-gampang saja, jagung 3 bulan sudah bisa panen, singkong juga 3 bulan sudah panen. Tanami cepat-cepat karena kita tidak tahu situasi, perubahan iklim dan lain-lain," kata Presiden.

Situasi yang tidak menentu tersebut seperti potensi fenomena El Nino, ataupun La Nina yang dapat mengancam produksi dan mengganggu ketersediaan barang pangan baik secara global maupun domestik.

Infografis Keamanan Pangan (Liputan6.com/Ari Wicaksono)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya