Liputan6.com, Jakarta Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membutuhkan waktu untuk memutuskan sosok pengganti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.
Terlebih, kata dia, saat ini masih dalam suasana berduka. Selain itu, Faldo mengatakan butuh diskusi untuk mencari sosok pengganti Tjahjo Kumolo.
Baca Juga
Advertisement
"Tentunya kita ingin mencari pengganti secepat-cepatnya. Namun saat ini suasana masih dalam suasana duka dan tentunya butuh diskusi dan menyesuaikan dengan agenda-agenda Presiden lainnya," kata Faldo kepada wartawan, Sabtu 2 Juli 2022.
Dia meminta semua pihak menunggu keputusan Presiden Jokowi. Faldo memastikan pengganti Tjahjo Kumolo nantinya adalah sosok yang tepat.
"Yang pasti, Pemerintah akan mengupayakan fungsi-fungsi tata kelola berjalan dengan optimal. Adapun penggantinya nanti, tentunya merupakan sosok yang tepat," jelasnya.
Faldo menyampaikan pekerjaan yang ditinggalkan sudah didedikasikan dengan baik. Untuk itu, dia menilai tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait tugas-tugas Menpan-RB.
"Kami mengajak semuanya mendo'akan agar almarhum dimudahkan jalannya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan dalam beberapa waktu ke depan sudah didedikasikan dengan baik. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan," tutur dia.
Tak Membiarkan Kosong
Sebelumya, Ketua DPP PKS yang juga Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyarankan Presiden Jokowi tidak membiarkan possi MenPAN-RB kosong lama.
Saat ini, MenPAN-RB untuk sementara digantikan oleh ad interim Menko Polhukam Mahfud Md usai meninggalnya Tjahjo Kumolo.
"Hak Pak Jokowi untuk mensegerakan atau menunda satu bulan ke depan. Tapi jangan lebih dari satu bulan," ujar Mardani pada wartawan, Sabtu (2/7/2022).
Advertisement
Akan Berdampak
Menurutnya, kekosongan kursi menteri yang terlalu lama akan berdampak pada kinerja di Kementerian tersebut. "Satu bulan waktu terlama untuk mengisi kekosongan. Setelah itu akan berpotensi melambat proses perbaikannya," tuturnya.
Terkait pengganti Tjahjo, Mardani menilai tidak harus dari kalangan partai, melainkan sosok siapa saja yang kompeten.
"Cari yang terbaik. Tidak harus dari partai. Karena reformasi birokrasi satu dari lima program utama Pak Jokowi," kata dia.
