Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) di DPR seakan jalan di tempat. Karena banyak pihak mengatakan, RUU Kamnas diduga dapat kembali memperkuat aksi militerisasi dengan alibi mempertahankan keamanan nasional, seperti banyak terjadi di era Orde Baru.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, Partai Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto, mantan Perwira TNI Angkatan Darat, sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2014. Ia pun menyatakan masih belum tahu mengenai nasib ke depan RUU Kamnas itu.
"(Prabowo) Jadi (Presiden) dulu lah," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Ia mengaku tak tahu mengenai seperti apa nasib RUU, yang dikatakan rawan disalahgunakan oleh rezim berkuasa itu. Sebab Presiden dapat menentukan ancaman potensial dan ancaman aktual bagi keamanan nasional. "Untuk itu saya enggak tahu," ujar Martin.
Menurutnya, pengertian RUU Kamnas haruslah diartikan secara luas. Tugas keamanan bukan hanya wewenang Polri, namun juga unsur penegak keamanan yang lain, termasuk militer. "Keamanan nasional lebih luas dari yang kita pahami," ucapnya.
Sebelumnya, banyak pihak yang tergabung dari banyak LSM menolak disahkannya RUU Kamnas itu.
"Kami menolak rezim saat ini yang akan mensahkan RUU Kamnas! Karena dengan disahkannya RUU itu, kebebasan kita dalam berekspresi akan terbatasi. Mahasiswa, aktivis, jurnalis, media yang idealis dan kritis dapat terancam idealismenya," tegas Saiful Munir, juru bicara Aliansi Rakyat, yang merupakan gabungan dari 20 LSM, di Jakarta, pada Kamis 6 Desember 2012. (Frd)
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan, Partai Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto, mantan Perwira TNI Angkatan Darat, sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2014. Ia pun menyatakan masih belum tahu mengenai nasib ke depan RUU Kamnas itu.
"(Prabowo) Jadi (Presiden) dulu lah," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/1/2013).
Ia mengaku tak tahu mengenai seperti apa nasib RUU, yang dikatakan rawan disalahgunakan oleh rezim berkuasa itu. Sebab Presiden dapat menentukan ancaman potensial dan ancaman aktual bagi keamanan nasional. "Untuk itu saya enggak tahu," ujar Martin.
Menurutnya, pengertian RUU Kamnas haruslah diartikan secara luas. Tugas keamanan bukan hanya wewenang Polri, namun juga unsur penegak keamanan yang lain, termasuk militer. "Keamanan nasional lebih luas dari yang kita pahami," ucapnya.
Sebelumnya, banyak pihak yang tergabung dari banyak LSM menolak disahkannya RUU Kamnas itu.
"Kami menolak rezim saat ini yang akan mensahkan RUU Kamnas! Karena dengan disahkannya RUU itu, kebebasan kita dalam berekspresi akan terbatasi. Mahasiswa, aktivis, jurnalis, media yang idealis dan kritis dapat terancam idealismenya," tegas Saiful Munir, juru bicara Aliansi Rakyat, yang merupakan gabungan dari 20 LSM, di Jakarta, pada Kamis 6 Desember 2012. (Frd)
