Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus berupaya dalam penurunan rasio utang perusahaan pelat merah. Ini sudah terlihat perbedaamnya pada 2021 lalu.
Erick mengatakan, BUMN secara konsolidasi berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 126 triliun pada 2021. Capaian ini melesat jauh dibandingkan 2020 yang hanya sebesar Rp 13 triliun.
Tak hanya membukukan laba bersih, Erick juga terus mendorong penurunan rasio utang BUMN.
"Alhamdulillah berkat transformasi dengan mengedepankan proses bisnis yang baik, tata kelola perusahaan yang baik (GCG), efisiensi, dan profesional, rasio utang BUMN pada 2021 itu 35 persen atau turun empat persen dari 2020 yang sebesar 39 persen," kata Erick, mengutip keterangan resmi, Selasa (5/7/2022).
Erick mengaku akan terus mendorong rasio utang BUMN terus mengecil hingga tahun-tahun ke depan. Erick mengatakan telah memetakan utang-utang BUMN.
Pemetaan dimaksudkan agar utang BUMN benar-benar ditujukan untuk kepentingan bisnis. Sehingga bisa memberikan pengembangan bisnis yang positif.
"Sekarang kita rapikan yang mana utang-utang produktif, dan yang mana utang-utang yang koruptif. Yang koruptif tentu kita sikat," kata Erick menambahkan.
Ia turut menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi BUMN. Erick menyampaikan, transformasi, baik dari sisi bisnis dan SDM, terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja BUMN.
"Perbaikan kinerja BUMN tentu memiliki dampak besar bagi masyarakat dan negara. Kalau BUMN-nya tidak sehat, bagaimana mau maksimal berkontribusi," ujarnya.
Janji Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (25/1/2022). Rapat kerja membahas progres penanganan permasalahan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk serta progres restrukturisasi BUMN dan Holding BUMN. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Menteri BUMN Erick Thohir menjanjikan kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 10 BUMN untuk kesehatan perusahaan. Ini menyusul persetujuan yang diberikan Komisi VI DPR RI.
Untuk diketahui, Komisi VI DPR RI sepakat merestui pengajuan PMN sebesar total Rp 73,60 trilliun bagi 10 BUMN. Pengambilan keputusan dilakukan saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Senin (4/7/2022).
"Kami akan perhatikan dan kami akan perdalam, terutama kami akan pastikan bahwa PMN ini tetntu membawa hasil yang baik, tidak sekadar hanya menyandarkan dari keuangan BUMN kepada negara," kata Erick.
Ia menyebut, sesuai dengan catatan yang diberikan sejumlah anggota DPR RI, BUMN harus menjadi korporasi yang sehat. Serta bisa memberikan pemasukan yang maksimal ke negara.
"Tetapi juga pelayanan publik atau intervenssi yang dilakukan ketika pasar tidak seimbang tentu ini menjadi bagian dari tugas yang kami lakukan," terang dia.
Advertisement
Rp 1.200 Triliun
Menteri BUMN Erick Thohir bersama dengan panitia kerja (panja) penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Komisi VI DPR RI. Erick dan Panja Komisi VI DPR telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan Garuda. (Dok BUMN)
Ia mengungkap, dalam tiga tahun terakhir, BUMN secara kumulatif mampu menyetor ke kas negara sebesar Rp 1.200 triliun. Ini terdiri dari pajak, deviden, dan bagi hasil.
"untuk 10 tahun terakhir ritu totalnya Rp 4.013 triliun, artinya tiga tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing per tahunnya Rp 50 triliun lebih tinggi dari tahun sebelumnya secara kumulatif," ungkapnya.
"tentu ini lah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan komisi VI sebagai tupoksi yang mendorong transparansi dan profesionalitas yang ada di kementerian BUMN," tambahnya.
DPR RI Setujui PMN
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 10 BUMN. Jumlahnya mencapai Rp 73,26 triliun.
Keputusan ini dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Gedung DPR RI, Senin (4/7/2022).
PMN ini dibagi menjadi dua kategori. Yakni PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dikucurkan melalui aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah.
"Komisi VI DPR Ri menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai tahun 2023," kata dia membacakan kesimpulan rapat.
