Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 35 Ditutup Pukul 23.59 WIB, Buruan Daftar!

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.

IHPS II Tahun 2021 yang telah diserahkan kepada Ketua DPR ini merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu terdiri dari tiga LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

“BPK berupaya keras mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR RI di dikutip dari Antara, Selasa (24/5/2022).

IHPS II Tahun 2021 turut memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.

Hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan SDM turut mengungkap permasalahan mulai dari Kartu Prakerja hingga alokasi dan distribusi vaksin COVID-19.

Secara rinci, bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta Rp289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran karena diterima oleh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.

Untuk alokasi vaksin COVID-19, logistik dan sarana prasarananya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai perkembangan kondisi serta kurangnya koordinasi dengan pemda dan K/L.  

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta Rp 289,85 miliar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja bergaji di atas Rp3,5 juta.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, menjelaskan, pihak PMO kartu prakerja telah memberikan surat penjelasan kepada BPK yang berisi rekomendasi itu dianggap kurang tepat sasaran, sehingga direkomendasikan untuk diubah.

“Kita sudah menyampaikan surat penjelasan. Temen-temen PMO, dan bunyinya adalah rekomendasi dianggap kurang tepat sasaran, sehingga direkomendasikan untuk diubah,” kata Susiwijono, saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (10/6/2022).

Berdasarkan laporan BPK, bantuan program Kartu Prakerja itu dinilai tak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta.

Namun, sebenarnya yang tertuang dalam aturan program Kartu Prakerja adalah target sasaran untuk pekerja, guna menyasar ke tingkat penghasilan yang sesuai dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

“Sebenarnya yang dicatat disitu, bahwa target sasarannya itu untuk pekerja yang mestinya mendaftarkan ke tingkat penghasilan yang sesuai dengan BSU, yang dapat 3,5 juta ke bawah. Padahal di kartu prakerja tidak ada aturan untuk itu,” jelasnya.    

Susiwijono  menegaskan, terkait syarat penerima Prakerja dalam Peraturan Presiden (Perpres) maupun Permenko tidak mendasarkan kepada gaji penerima program. Artinya program Kartu Prakerja dan BSU merupakan dua program yang berbeda.

 “Sehingga, kalau dibaca direkomendasikan untuk diselesaikan dengan itu dan itu kalau dihitung kira-kira Rp 298, bukan berarti ada kerugian Rp 298 disitu, karena dianggap tidak mendasarkan, ada yang 3,5 juta yang tetep dapat pelatihan prakerja itu sebenarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021.

IHPS II Tahun 2021 yang telah diserahkan kepada Ketua DPR ini merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yaitu terdiri dari tiga LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.