Liputan6.com, Kolombo - Negosiasi Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional (IMF) lebih rumit dan sulit dibandingkan pada masa lalu karena negara itu bangkrut, kata perdana menteri negara itu Selasa (5/7).
Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen bahwa diskusi baru-baru ini dengan misi kunjungan IMF membuahkan hasil. Namun itu semua tidak semudah seperti yang terjadi pada masa lalu, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (6/7/2022).
Baca Juga
Advertisement
“Negara kita telah mengadakan pembicaraan dengan IMF dalam banyak kesempatan sebelumnya. Tapi kali ini situasinya berbeda dari semua kesempatan sebelumnya. Pada masa lalu, kami melangsungkan diskusi sebagai negara berkembang,” kata Wickremesinghe.
“Tapi sekarang situasinya berbeda. Kita sekarang berpartisipasi dalam negosiasi sebagai negara yang bangkrut. Oleh karena itu, kita menghadapi situasi yang lebih sulit dan rumit,” katanya menjelaskan peta jalan pemulihan dari krisis ekonomi terburuk yang pernah melanda Sri Lanka.
Krisis di Sri Lanka telah mengakibatkan kekurangan akut bahan-bahan pokok, termasuk makanan, bahan bakar, gas untuk memasak dan obat-obatan.
Orang-orang terpaksa mengantre panjang untuk membeli persediaan yang terbatas. Pemerintah telah menutup sekolah-sekolah dan meminta karyawan-karyawan yang bekerja di sektor-sektor tidak esensial untuk bekerja dari rumah.
Wickremesinghe mengatakan sebelumnya bahwa kesepakatan awal telah diserahkan kepada dewan direksi IMF untuk disetujui.
“Tetapi karena keadaan negara kita bangkrut, kita harus menyerahkan rencana keberlanjutan utang kita kepada mereka secara terpisah. Hanya setelah mereka puas dengan rencana itu, kita dapat mencapai kesepakatan pada tingkat staf. Ini bukan proses langsung,” kata Wickremesinghe.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Menunggu Persetujuan IMF
Ia mengatakan penasihat hukum keuangan Sri Lanka sedang mengerjakan laporan keberlanjutan utang yang akan diserahkan pada bulan Agustus. Diskusi sedang berlangsung dengan India, Jepang dan China untuk membentuk konsorsium bantuan setelah kesepakatan tingkat staf dengan IMF tercapai, kata Wickremesinghe.
Sri Lanka menangguhkan pembayaran utang luar negeri, sekitar $7 miliar, yang jatuh tempo tahun ini karena tingkat valuta asingnya jatuh ke rekor terendah. Total utang luar negeri negara itu adalah $51 miliar, $28 miliar di antaranya harus dilunasi pada tahun 2027, dengan pembayaran rata-rata per tahun sekitar $5 miliar
Rakyat yang frustrasi telah mengadakan protes jalanan selama berbulan-bulan dan sering bentrok di antara mereka sendiri dan dengan polisi di pom-pom bensin.
Wickremesinghe mengatakan Bank Sentral memperkirakan kontraksi ekonomi 4% hingga 5% tahun ini. IMF memperkirakan ekonomi Sri Lanka akan menyusut 6% hingga 7%.
Ekonomi Sri Lanka luar biasa terpukul akibat pandemi. Negara itu sudah lama keliru mengelola ekonominya. PDB-nya mencapai $76,2 miliar pada 2021, turun dari $94,4 miliar pada 2018 dan tidak akan pulih ke level pada 2018 hingga 2026, kata Wickremesinghe. Ia mengatakan salah satu target pemerintah adalah mencapai pertumbuhan minus 1% pada akhir tahun depan.
Advertisement
PM Sri Lanka Siapkan Skema Mengatasi Krisis Ekonomi
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe akan segera mempresentasikan roadmap atau peta untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini kepada parlemen.
Wickremesinghe mengatakan, roadmap akan selesai setelah mengambil usulan dan saran dari anggota parlemen yang ditemuinya pada Kamis (16/6) malam untuk membahas situasi ekonomi saat ini.
Dia mengatakan, penyusunan roadmap sudah dimulai, demikian dikutip dari laman Xinhua, Jumat (17/6/2022).
Pada Kamis (16/6) malam juga, Sekretaris Kementerian Keuangan Mahinda Siriwardana memberikan presentasi kepada anggota parlemen tentang strategi jangka pendek dan menengah pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi saat ini.
Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi paling serius sejak kemerdekaannya.
Distributor bahan bakar milik negara Ceylon Petroleum Corporation mengatakanhanya memiliki 5.000 metrik ton bensin dan dengan demikian hanya 500 metrik ton yang akan dilepaskan ke pompa bensin setiap hari.
Sri Lanka tengah menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak memperoleh kemerdekaan tahun 1948. PBB memperkirakan hampir 5,7 juta warga Sri Lanka, setengah dari mereka anak-anak, membutuhkan bantuan kemanusiaan.
UNICEF mengatakan, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (12/6/2022), hampir satu dari dua anak di Sri Lanka membutuhkan beberapa bentuk bantuan darurat, termasuk gizi, perawatan kesehatan, air minum bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan mental.
Bantuan Untuk Anak
Dana anak-anak PBB atau UNICEF meminta $25 juta bantuan kemanusiaan bagi sekitar 1,7 juta anak di Sri Lanka, banyak di antaranya berisiko meninggal akibat kekurangan gizi.
Berbicara dari ibu kota, Kolombo, perwakilan UNICEF di Sri Lanka, Christian Skoog mengatakan, Sri Lanka memiliki tingkat kekurangan gizi akut kedua tertinggi di antara anak-anak balita di Asia Selatan.
"Target kami adalah merawat 56.000 anak-anak dengan gizi buruk yang akut, selama enam hingga tujuh bulan dalam rencana UNICEF. Secara potensial mereka semua bisa berisiko mati," ungkap Skoog.
"Ada beberapa bantuan. Jadi dengan dana tersebut, kami harus bisa menyalurkan bantuan dan mencegah terjadinya kematian itu."
UNICEF melaporkan, pendidikan bagi 4,8 juta anak tidak menentu. Laporan itu menyebut, anak laki-laki dan perempuan kemungkinan besar putus sekolah karena banyak program pemberian makanan di sekolah dihentikan.
Dikatakan pula dalam laporan, 25 jenis obat utama untuk anak-anak dan wanita hamil yang digunakan dalam pengobatan penyakit yang mengancam jiwa, diperkirakan akan habis dalam dua bulan ke depan.
Advertisement
