Intelijen FBI dan MI5 Sepakat China Adalah Ancaman Besar

Pertama kalinya, Direktur FBI Christopher Wray dan kepala MI5 Ken McCallum menggelar konferensi pers bersama tentang ancaman China.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 07 Jul 2022, 07:36 WIB
Ilustrasi Bendera China (AFP/STR)

Liputan6.com, Jakarta Pemimpin intelijen di AS dan Inggris sepakat bahwa China merupakan ancaman besar. Direktur FBI Christopher Wray menyebut China adalah ancaman jangka besar terbesar dalam ekonomi dan keamanan nasional.

Hal itu diungkap Wray dalam konferensi bersama di London bersama pemimpin intelijen MI5 dari Inggris, Ken McCallum.

Dilaporkan BBC, Rabu (7/7/2022), pemimpin MI5 berkata dalam tiga tahun terakhir pihaknya telah menggandakan kinerja melawan aktivitas China, serta akan menggandakannya lagi.

Ia berkata MI5 mengerjakan tujuh kali lebih banyak investigasi terkait kegiatan Partai Komunis China dibandingkan pada 2018 lalu.

Direktur FBI menyorot keadaan Taiwan yang bila direbut paksa China. Bila terjadi, hal itu bisa menjadi "salah satu disrupsi bisnis yang paling mengerikan yang dunia lihat."

Pencurian Bisnis

Sementara, pemimpin MI5 memperingati para pebisnis dan tokoh senior akademisi yang hadir bahwa pemerintah China akan mencuri teknologi-teknologi milik mereka dengan berbagai peralatan.

Alhasil, ancaman dari China terhadap bisnis-bisnis Barat sebenarnya lebih canggih daripada yang dipahami para pengusaha. China juga disebut menggunakan espionase siber untuk berbuat kecurangan dan mencuri dalam skala besar.

Informasi mengenai ancaman siber China telah dibagi oleh MI5 ke 37 negara. McCallum juga berkata pada Mei lalu ancaman terhadam aerospace telah ditangkal.

McCallum turut mencontohkan ketika ada pakar penerbangan Inggris yand dideati oleh China dan ditawari pekerjaan. Pakar penerbangan itu lantas diajak makan-makan kemudian ditanya hal-hal teknis penerbangan militer oleh perusahaan itu. Ternyata, perusahaan itu adalah samaran untuk intelijen China.

"Itulah di mana kami melangkah masuk," ujar ketua MI5.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Intervensi Politik

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi merobek naskah pidato kenegaraan Presiden Donald Trump dalam Kongres di Capitol Hill, Washington, Selasa (4/2/2020). Pelosi adalah salah satu tokoh terdepan di balik proses pemakzulan yang dilayangkan kepada Trump. (AP Photo/Alex Brandon)

Direktur FBI Wray berkata pemerintah China juga berusaha ikut campur di pemilihan kongres di Amerika Serikat. Ia mencontohkan intervensi di pemilihan di New York pada awal tahun ini.

China disebut tidak mau ada calon yang mengkritik China dan mantan pengunjuk rasa di Tiananmen Square.

Langkah yang diambil China adalah memerintahan investigator swasta untuk mencari informasi merugikan. Jika tidak ketemu, mereka siap memakai kontroversi seperti melibatkan PSK, bahkan memunculkan ide seperti membuat kecelakaan mobil.

Wray berkata China sedang belajar dari konflik Ukraina, terutama terkait sanksi-sanksi. Wray menjelaskan jika China menginvasi Taiwan, maka disrupsi ekonomi akan lebih besar dari yang terlihat tahun ini.

Investasi-investasi Barat di China akan menjadi "tawanan" dan rantai pasokan turut terganggu.

Namun, direktur FBI berkata China mungkin tidak ragu untuk melalui hal tersebut demi Taiwan.

"Saya tak punya alasan untuk berpikir bahwa kepentingan mereka di Taiwan telah berkurang dalam bentuk apapun," ujar Wray kepada jurnalis.

Sementara, pemimpin MI5 mengaku telah mengubah sistem visa untuk mengantisipasi pelajar China yang terkait dengan militer. Ia menyebut ada 50 orang yang angkat kaki dari Inggris berkat perubahan kebijakan tersebut.


Menlu AS dan Rusia Dipastikan Akan Hadiri Forum G20 di Bali

Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Moskow, Rusia, 7 Februari 2022. Vladimir Putin dan Emmanuel Macron berupaya menemukan titik temu atas Ukraina dan NATO di tengah kekhawatiran Rusia sedang mempersiapkan invasi ke Ukraina. (SPUTNIK/AFP)

Terkait G20, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan menghadiri forum Menteri Luar Negeri di acara G20 Bali. Isu invasi Rusia turut menjadi isu yang akan dibawa oleh Blinken. 

"Menlu Blinken akan meneguhkan kembali komitmen kami untuk bekerja sama dengan para mitra internasional dalam menghadapi tantangan global, termasuk kerawanan pangan dan energi, serta ancaman berlanjutnya perang Rusia melawan Ukraina terhadap tatanan internasional," tulis pernyataan resmi juru bicara Kemlu AS Ned Price, Rabu (6/7). 

Menlu Antony Blinken dijadwalkan turut bertemu Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu RRC Wang Yi di sela pertemuan G20. 

Kunjungan Menlu Blinken menandakan hadirnya Menlu AS dan Menlu Rusia di forum G20. Sebelumnya, Menlu Rusia Sergey Lavrov juga menyatakan hadir di Bali. 

Rencananya, Menlu Lavrov akan mengunjungi Vietnam dahulu, sementara Menlu Blinken akan mengunjungi Thailand sesudah acara G20. Isu Myanmar dan iklim turut menjadi pembahasan Menlu Blinken di Thailand. 

"Di Bangkok, Thailand, Menlu Blinken akan bertemu dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai. Menlu Blinken berharap dapat mendiskusikan berbagai isu, termasuk menggunakan keberhasilan agenda APEC 2022 Thailand untuk semakin menyukseskan APEC 2023 di mana kami akan menjadi tuan rumah, memperluas kerja sama di bidang kesehatan dan iklim, dan mengatasi krisis di Burma," jelas Ned Price.


Menlu Kanada Siap Lawan Propaganda Rusia di G20 Bali

Menlu Kanada Melanie Joly. Dok: Facebook Mélanie Joly

Menteri Luar Negeri Kanada Mélanie Joly juga akan datang ke acara G20 di Bali untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri. Kehadiran Menlu Joly menandakan kehadiran dua perwakilan negara Amerika Utara, sebab Amerika Serikat juga sudah konfirmasi hadir. 

Berdasarkan siaran pers Kedutaan Besar Kanada, Menlu Joly akan datang ke Bali pada 6-9 Juli 2022. Masalah pangan dan invasi Rusia turut menjadi sorotan pemerintah Kanada.

Menlu Joly disebut akan menegaskan kembali dukungan tegas Kanada kepada kedaulatan Ukraina. Ia pun akan mengajak negara-negara sahabat untuk menjunjung aturan-aturan dan institusi-institusi internasional.

"Pertemuan G20 ini terjadi saat titik kritis dalam sejarah dan tidak bisa menjadi bisnis seperti biasa. Dengan invasi ilegal Rusia ke Ukraina, Kanada harus hadir untuk menegur Rusia atas kebohongan-kebohongannya," ujar Menlu Joly.

Kehadiran Menlu Joly disebut akan digunakan untuk membalas misinformasi dari para perwakilan Rusia terkait invasi ke Ukraina.

Di hadapan para delegasi internasional, Kanada berjanji tidak akan memberikan panggung ke propaganda Rusia yang berusaha merasionalisasikan invasi ilegal yang terjadi ke negara berdaulat, atau memberi informasi sesat terkait konsekuensi global dari perang Ukraina.

Beberapa konsekuensi dari invasi Rusia yang disorot oleh Kanada adalah inflasi, keamanan ekonomi, energi internasional, perdamaian, dan keamanan.

Selain isu Rusia, Kanada juga akan membahas masalah perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Masalah keseteraan perempuan turut menjadi fokus Kanada.

INFOGRAFIS JOURNAL_Konflik Ukraina dan Rusia Ancam Krisis Pangan di Indonesia? (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya