Liputan6.com, Jakarta Akademisi dan pakar bisnis Profesor Rhenald Kasali, menyoroti perihal Pemerintah Indonesia mengembalikan kuota haji tambahan 10.000 untuk 2022 dari Pemerintah Arab Saudi.
“Nah, kemudian kita juga dengar kabar ada pengembalian 10.000 kuota haji yang sudah disetujui oleh pemerintah Arab Saudi jadi ini kelihatan ada sedikit ketidaksesuaian satu sama lain,” kata Rhenald di akun Youtubenya, Jumat (8/7/2022).
Advertisement
Sementara di lain pihak, travel besar sudah menunggu pengalihan dari 10 ribu kuota tersebut untuk diberangkatkan, yang kemungkinan besar ini yang dijual sebagai visa furoda.
Untuk diketahui, Haji Furoda adalah program haji khusus dengan menggunakan visa mujamalah atau undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Program ini memudahkan mendaftar haji tanpa perlu menunggu.
Hal ini dikarenakan visa haji furoda tidak menggunakan kuota visa haji yang disediakan pemerintah, melainkan memakai kuota haji Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.
Nah, para calon jemaah haji Furoda ini sudah diberi tahu oleh travel agen untuk bersiap-siap berangkat ke Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji. Mereka pun diminta untuk tinggal di hotel selama berhari-hari.
Visa Tak Kunjung Keluar
Sayangnya, visa untuk jemaah haji furoda atau mujamalah tak kunjung keluar. Dalam berita, terdapat46 jemaah calon haji furoda yang sempat tertahan di bandara Jeddah, Arab Saudi dipulangkan ke Tanah Air.
Calon Jemaah haji yang mampu tadi sudah menunggu dan bersedia membayar, namun lantaran kuotanya dikembalikan. Maka, impian mereka ke Tanah Suci pun pupus.
“Jadi, ini akan dipakai oleh Jemaah haji yang sudah mampu tadi sudah menunggu dan mereka bersedia membayar. Ternyata ini karena dikembalikan dan mereka bilang, kenapa tidak dikasih kepada kami,” ujarnya.
Rhenald menjelaskan, pengembalian tersebut dilakukan lantaran Kementerian Agama tidak bisa mengeksekusi pemberangkatan 10 ribu calon Jemaah haji dalam waktu yang singkat, yaitu 10 hari.
“Tapi Kementerian Agama juga mengatakan dia tidak mungkin karena ini prosesnya panjang dan waktunya sangat pendek. Jadi, saya kira ini perlu ditata karena kalau tidak bisa kita manfaatkan walaupun semua sama-sama menjalankan dengan baik,” ujarnya.
Hal itu tentunya menimbulkan masalah baru yaitu travel besar geram lantaran tidak bisa memberangkatkan calon Jemaah haji. Sementara travel-travel kecil justru berhasil memberangkatkan.
Advertisement
Perlu Penataan Ulang
Kata Rhenald, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama perlu menata kembali komunikasinya dengan kedutaan besar Arab Saudi atau Pemerintah Arab Saudi terkait hal tersebut.
“Kita perlu memperjelas ini karena ini adalah soal bagaimana kita menata. Jadi, perlu ada satu dialog antar Kementerian Agama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi atau pemerintah Arab Saudi dan ini tidak bisa untuk ujug-ujug karena sering terjadi kalau ujug-ujug tidak bisa dieksekusi,” ujarnya.
Disamping itu, Kementerian Agama juga harus bisa mengedukasi publik secara menyeluruh terkait berbagai kebijakan Pemerintahan Arab Saudi yang berubah-ubah, agar tidak terjadi saling menyalahkan satu sama lain.
Meskipun orang yang tidak jadi berangkat haji sudah ikhlas, namun disamping itu ada calon Jemaah haji yang ternyata bisa berangkat ke Tanah Suci melalui travel yang kecil-kecil.
“Travel kecil ini enteoreneurnya luar biasa, kok bisa menguruskan lebih baik. Mengapa travel yang besar-besar? Apakah mereka sudah nyaman atau mereka juga subject to disrupted. Jadi kemungkinan, travel yang besar sudah nyaman ini juga bisa saja tersalip oleh travel yang kecil-kecil yang upayanya bersungguh-sungguh,” pungkasnya.
