Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritisi penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia pun meminta meminta Pertamina menghentikan uji coba tersebut.
Dia menilai hal itu belum tepat waktu, ribet alias rumit, dan bikin heboh masyarakat.
Advertisement
Salah satu penyebabnya adalah karena sosialisasinya yang kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu.
"Harusnya Pertamina cukup dengan menggunakan diksi sederhana seperti Pendataan Kendaraan Bermotor, bukan dengan kalimat yang 'serem-serem' seperti pendaftaran kendaraan bermotor bagi pengguna BBM bersubsidi," kata Mulyanto, kepada wartawan, Jumat (8/7).
"Karena faktualnya Pertamina tidak sedang melakukan pendaftaran untuk kemudian menseleksi, mana dari kendaraan bermotor tersebut yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan mana yang tidak boleh," tambahnya.
Dengan uji coba ini, kata Mulyanto, sebenarnya Pertamina hanya melakukan pendataan kendaraan bermotor untuk kemudian diberi QR code. Kelak QR code tersebut akan digunakan sebagai input data dalam pembatasan BBM bersubsidi.
"Jadi, Pertamina sekadar melaksanakan pendataan kendaraan bermotor. Bukan tengah melakukan seleksi mana kendaraan bermotor yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan mana yang tidak berhak. Sebab, kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu karena masih sedang 'digodok'," ujarnya.
BBM Bakal Tetap Naik
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ini hanya sekadar langkah persiapan untuk mempercepat implementasi program pembatasan BBM bersubsidi bila kelak diputuskan pemerintah.
Karena itu, Mulyanto meminta agar aksi korporasi ini lebih bersifat sukarela ketimbang kewajiban bagi pengguna BBM bersubsidi.
Mulyanto menilai, kata pendaftaran dan pengguna BBM bersubsidi ini yang menjadi biang keladi kegaduhan dan memunculkan histeria publik, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi MyPertamina.
“Jadi sudahlah, Pertamina tidak usah bikin gaduh," tegas Mulyanto.
"Dari pada ribet, lebih baik pendataan aplikasi MyPertamina ini dibatalkan saja, tunggu sampai revisi Perpres Nomor 91/2014 terbit," sambungnya.
Advertisement
Alasan Masyarakat Wajib Gunakan MyPertamina
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengungkap alasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dan Solar dengan MyPertamina. Kata dia, penyaluran BBM bersubsidi sudah diatur melalui Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini, segmen pengguna Solar subsidi ini sudah diatur, sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. Sebagai badan usaha yang menjual Pertalite dan Solar, kami harus patuh, tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM yang disubsidi pemerintah,” kata Alfian seperti dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com.
Namun yang terjadi di lapangan masih tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Alfian menyebut penyaluran BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran. Maka dari itu, pihaknya menginisiasi pembelian BBM bersubsidi dengan MyPertamina yang diuji coba mulai 1 Juli 2022.
“Kami menyiapkan website MyPertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar. Sistem MyPertamina ini akan membantu kami dalam mencocokan data pengguna,” terang Alfian.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
