Liputan6.com, Jakarta Pemerintah akan meneken kontrak land development atau pengembangan lahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada 15 Juli ini.
Nantinya, pemerintah akan mengatur pembagian lahan IKN untuk kementerian/lembaga sesuai dengan desain hasil sayembara.
Baca Juga
Advertisement
"Ya lahannya sesuai dengan urban design yang dulu di sayembarakan terus ada beberapa modifikasi kan. Dari apa dari urban design-nya, sudah ada yang mana istana di mana, sumbu kebangsaan di mana, tempat Menko di mana, Setneg (Sekrerariat Negara) di mana, itu sudah ada," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/7/2022).
Setelah land development diteken, kata dia, pemerintah akan fokus membangun sejumlah infrastruktur di kawasan IKN. Mulai dari, jalan tol, jalan nasional dari Pulau Balang ke IKN, hingga Istana Presiden dan Wakil Presiden.
"Nanti ada jalan tol, jalan nasional dari pulau balang sampai ke IKN, kemudian jalan kawasannya sendiri dari jalan nasional itu ke arah titik nol dan Istana," ujarnya.
"Kemudian Istana dan Kantor Presiden. Kemudian Kemenko, empat Kemenko sudah kita mulai bangun," sambung Basuki.
Sampai Oktober 2022
Adapun proses penandatanganan kontrak akan dimulai dari Juli sampai Oktober 2022.
Saat ini, desain awal sudah disiapkan pemerintah dan diharapkan pembangunan IKN dapat segera dilakukan.
"Sekarang sedang dilelang, karena lelangnya itu design and build, jadi kita yang kita siapkan basic design nya. Nanti pemenangnya akan mendetil designkan dan membangun jadi lebih cepat," tutur Basuki.
Advertisement
Capai Rp446 Triliun
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.
"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).
Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan beradal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.
"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai akema yang ada," ujarnya.
