Liputan6.com, Jakarta Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri merespon soal nasib Koalisi Semut Merah (KSM) yang dibangun oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia mengatakan, sebelum partai melakukan deklarasi koalisi untuk Pilres 2024, maka yang dekat bisa saja bubar.
Diketahui saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah melakukan pendekatan dan penjajakan koalisi dengan Partai Gerindra, padahal sebelumnya PKB dengan PKS sudah mendeklarasikan Koalisi Semut Merah.
Baca Juga
Advertisement
"Selagi belum deklarasi bisa berubah-ubah yang deket bisa berjauhan, yang jauh bisa dekat lagi, yang deket bisa bubar. Semua bisa terjadi," kata Salim, saat konferensi pers, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (11/7/2022).
Lebih lanjut, Salim Segaf mengatakan, partainya pun saat ini terus melakukan komunikasi dengan semua partai politik untuk melakukan penjajakan koalisi. Namun, ia menegaskan hingga saat ini belum ada titik temu antara PKS dengan partai lain untuk membangun koalisi menuju pemilu 2024.
"Kalau komunikasi jalan terus dengan semua partai kita lakukan, tapi sekali lagi masih sekadar komunikasi belum sampai pada titik untuk deklarasi," tegasnya.
PKS Belum Putuskan Berkoalisi dengan Parpol
Oleh karena itu, PKS tak masalah jika PKB melakukan pendekatan atau penjajakan dengan partai lain. Karena setiap partai memiliki strateginya masing-masing untuk membangun kekuatan pada Pemilu 2024.
"Partai-partai lain pasti punya startagi, memang partai A dekat dengan partai B, tapi yang jelas belum deklarasikan," ujar Salim.
Namun, Salim menyampaikan, bahwa PKS nantinya akan menentukan koalisi terlebih dahulu sebelum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung partainya.
"Pasti koalisi dulu, enggak mungkin. Kalau tidak syarat 20 persen tidak terwujud enggak mungkin diputuskan," imbuhnya.
Advertisement
PKS Berharap Muncul Capres Alternatif
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al Jufri menyebut, langkah partainya mengajukan uji materi ke MK meminta persyaratan presidential threshold pencalonan presiden dari 20 persen diturunkan menjadi tujuh persen, untuk memunculkan calon-calon presiden alternatif pada Pemilu 2024.
"Pasti ini kaitannya dengan judicial review, kita baru mengajukan hari Rabu dan tentu kalau memang usulan atau keinginan PKS ini terwunjud antar 7-9 persen pasti akan muncul (capres alternatif)," kata Salim, saat konferensi pers, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin 11 Juli 2022.
Lebih lanjut, Salim mengatakan, partainya hanya bisa melakukan perjuangan tersebut melalui MK. Sebab, ia menilai jika merevisi UU Pemilu tidak mungkin terwujud karena di DPR RI UU tersebut sudah hampir final.
Sehingga, kata Salim, tak ada jalur lain untuk memunculkan capres alternatif selain dengan mengajukan gugatan ke MK untuk melakukan judicial review terhadap UU Pemilu.
"Kajian kita, tim kita hanya ke MK. Jadi, kita punya kajian yang sangat komprehensif dan buat perbandingan dengan negara-negara di dunia semuanya serta seluruh yang diajukan ke MK sudah kita kaji semua," ucapnya.
"Banyak pengamat melihat ajuan PKS dengan semua syarat-syarat yang diinginkan oleh MK itu sama kita ada semua. Lewat parlemen atau presiden kita enggak, kita fokus MK. Kalau parlemen pasti ya diubah UU pemilu, saya tidak yakin, karena sudah hampir final," tambah Salim.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
