Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengepalai Pertemuan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 (JFHMM) Pertama, menyampaikan komitmen kontribusi dari 5 negara dan 1 lembaga internasional untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi (PPR).
Dana Perantara Keuangan (FIF) untuk Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respons (PPR) Pandemi di bawah pengawasan Bank Dunia dan panduan teknis dari WHO. Selain Bank Dunia dan WHO, organisasi pembangunan, badan-badan PBB, dan bank pembangunan multilateral lainnya diharapkan bergabung dalam FIF. FIF akan membangun arsitektur kesehatan global untuk PPR, sesuai konteks Peraturan Kesehatan Internasional (IHR 2005), dengan peran sentral WHO dalam pengawasan dan teknis.
Advertisement
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sejak awal pembentukannya, Gugus Tugas Gabungan Keuangan-Kesehatan G20 telah mendiskusikan lebih lanjut tentang FIF, yang sebelumnya sudah dikenalkan di tahun 2021 saat kepemimpinan Italia dalam Presidensi G20.
"Saya percaya bahwa secara bersama-sama, kita akan memiliki hasil konkret di bulan Oktober, yakni termasuk peluncuran FIF dan mengkoordinasikan kolaborasi platform," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.
Sekitar 1,2 miliar Dolar AS komitmen kontribusi dari lima negara dan satu organisasi internasional. Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi sebesar 50 juta dolar AS (sekitar Rp750 miliar), Singapura 10 juta dolar AS, Amerika Serikat 450 juta dolar AS, Uni Eropa 450 juta dolar AS, Jerman 52,7 juta dolar AS, dan Wellcome Trust 12,3 juta dolar AS.
Tujuan FIF adalah memberikan bantuan pendanaan untuk menutup jurang PPR pandemi sekaligus meningkatkan kapasitas negara-negara di bidang surveilans kesehatan, sistem laboratorium, tenaga kerja kesehatan, manajemen dan komunikasi kegawat daruratan, serta keterlibatan komunitas. FIF juga bisa membantu memperkuat kapasitas ketahanan kesehatan secara regional maupun global, dengan cara memperkuat fasilitas berbagai data, penyelarasan peraturan, hingga pengembangan, pembelian, distribusi, dan penyaluran alat dan bantuan kesehatan.
Inklusif
Menkeu Sri Mulyani menyebut dana akan bersifat inklusif dan bisa diakses oleh negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Targetnya FIF bisa diluncurkan pada Musim Gugur 2022.
Prinsip utama FIF adalah menambah dan memperkuat institusi yang sudah menjalankan pendanaan untuk PPR Pandemi, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dari sektor swasta, filantropi, dan bilateral. FIF juga bisa membantu negara-negara memberikan investasi lebih banyak pada PPR Pandemi, dengan bekerja sama secara fleksibel dengan lembaga-lembaga lainnya, sembari menyesuaikan ruang lingkup dan kebutuhan. FIF akan mengombinasikan inklusivitas dan ketangkasan dalam pengoperasian program yang transparan dan memiliki akuntabilitas.
Dewan Bank Dunia menyebut FIF akan mendanai investasi penting bagi penguatan PPR Pandemi dalam skala nasional, regional, dan global, dengan fokus utama pada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan tambahan sumber daya dan insentif bagi negara-negara untuk PPR pandemi, memperkuat kerja sama dengan para mitra, serta berguna sebagai platform untuk advokasi.
Keberhasilan Indonesia sebagai pemimpinPresidensi G20mengumpulkankomitmenkontribusilebihdari 1,2Juta USD mendapattanggapanpositifdariPresiden Bank Dunia, David Malpass.
"Saya bangga dengan dukungan yang luar biasa dari para pemegang saham untuk Dana Perantara Keuangan yang dikelola Bank Dunia. Bank Dunia adalah penyumbang dana terbesar untuk PPR pandemi yang aktif beroperasi di lebih dari 100 negara berkembang untuk memperkuat sistem kesehatan mereka. FIF juga akan memberikan tambahan dana jangka panjang untuk mendukung negara dan kawasan berpenghasilan rendah mempersiapkan diri menghadapi pandemi selanjutnya," ungkap Presiden Bank Dunia David Malpass.
Direktur Jenderal WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan WHO akan memainkan peran penting dalam FIF dan berkolaborasi erat dengan Bank Dunia.
"Akses terhadap pembiayaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pandemi sangat penting. Covid-19 mengungkap lebarnya jurang kapasitas penanganan pandemi, di mana kehadiran Dana Perantara Keuangan bisa mengatasinya secara koheren, sebagai bagian dari arsitektur global kesiapsiagaan dan respons darurat kesehatan," tuturnya.
Dalam pertemuan ini juga disetujui adanya verifikasi internasional terkait sertifikat vaksin Covid-19 dan protokol kesehatan untuk mempermudah mobilitas. Juga dibahas adalah pengembangan Pusat Manufaktur dan Penelitian Global untuk PPR, terutama produksi vaksin, obat-obatan, dan alat diagnosis di negara-negara berkembang.
Advertisement
