Liputan6.com, London - Perdana menteri baru Inggris yang akan menggantikan petahana Boris Johnson akan diumumkan pada 5 September, kata Graham Brady, ketua Komite 1922 backbench Partai Konservatif, pada Senin (11/7).
Brady mengatakan, Komite 1922 yang menjalankan kontes kepemimpinan Tory, telah memutuskan bahwa para kandidat harus mendapatkan dukungan dari 20 anggota Parlemen (MP) ketika pencalonan dibuka dan ditutup pada hari Selasa.
Ambang batasnya jauh lebih tinggi daripada dukungan yang diperlukan dari delapan anggota parlemen Inggris yang terlihat dalam aturan partai biasa, dikutip dari Xinhua, Selasa (12/7/2022).
Baca Juga
Advertisement
Pemungutan suara putaran pertama di antara anggota parlemen Tory akan diadakan pada Rabu besok, seraya menambahkan bahwa para pesaing harus menerima 30 suara untuk memasuki pemungutan suara kedua yang akan diadakan pada Kamis (14/7).
Jumlah pesaing akan dikurangi menjadi dua sebelum anggota parlemen bubar untuk reses musim panas pada 21 Juli, katanya.
Dua pesaing terakhir kemudian akan melalui surat suara dari semua anggota Konservatif, berjumlah sekitar 200.000, selama musim panas dan pemenangnya akan menjadi pemimpin baru dan perdana menteri Inggris berikutnya.
"Saya sangat ingin kita menyelesaikan ini dengan lancar, bersih, dan secepat mungkin," kata Brady.
"Kami perlu memastikan ada waktu yang cukup sebelum hasilnya diumumkan pada 5 September," tambahnya.
Sejauh ini, 11 kandidat telah menyampaikan tawaran mereka untuk menjadi pemimpin Partai Konservatif berikutnya, dengan Menteri Perdagangan Internasional Penny Mordaunt, Menteri Luar Negeri Liz Truss, mantan Menteri Keuangan Rishi Sunak, dan mantan Menteri Kesehatan Sajid Javid di antara yang terdepan.
Sebagian besar pesaing telah bersumpah untuk memotong pajak, mulai dari pajak perusahaan hingga pajak penghasilan, karena krisis biaya hidup terus meningkat.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Boris Johnson Mundur dari Posisi Pemimpin Partai Konservatif Inggris
Boris Johnson mundur dari jabatannya sebagai pemimpin Partai Konservatif Inggris setelah kehilangan dukungan dari para menteri dan anggota parlemennya, penyataan resminya akan disampaikan segera. Kontes kepemimpinan Partai Konservatif akan berlangsung musim panas ini dan perdana menteri baru akan menggantikan posisinya pada waktunya untuk konferensi partai pada bulan Oktober.
Sementara itu, Johnson akan terus menjabat sebagai perdana menteri, seperti dikutip dari laman BBC, Kamis (7/7/2022).
Gelombang pengunduran diri yang diajukan untuk Boris Johnson terus mengalir dari pemerintah atas kepemimpinannya. Sehingga memutuskan untuk mundur. Anggota senior kabinetnya, termasuk kanselir Nadhim Zahawi, mendesaknya untuk mengundurkan diri dan "pergi dengan bermartabat".
Johnson memberikan pernyataan pengunduran diri di luar No 10 Downing Street pada hari yang sama.
Advertisement
Terlibat Skandal
Perdana Menteri Boris Johnson terlibat skandal saat merayakan ulang tahun ketika ada lockdown pandemi COVID-19. Kejadian itu berlangsung di kantor perdana menteri Inggris di Downing Street pada Juni 2020.
Namun, pihak staf berdalih hanya berkumpul kurang dari 10 menit saja.
Menurut laporan ITV, ada 30 orang yang hadir di acara ultah Boris Johnson, padahal saat itu aturan kumpul-kumpul terbatas menjadi dua orang saja.
Pesta ulang tahun ini disebut adalah kejutan usai PM Johnson berkunjung ke sekolah di Hertfordshire. Para staf mengaku hanya makan kue.
Namun, sore harinya PM Johnson dilaporkan kembali merayakan ulang tahun di kediamannya. Namun, hal itu dibantah pihak PM Johnson yang berkata hanya mengundang sedikit anggota keluarga.
BBC melaporkan, Selasa (25/1/2022), bahwa sore itu PM Johnson menggelar pesta barbeque.
Selain itu, Menteri Lingkungan George Eustice juga pasang badan dan menyebut kurang dari 10 orang yang hadir di pesta di Downing Street.
Dituntut Mundur
Tokoh Partai Buruh menuntut PM Johnson agar mundur karena tidak mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri.
"Ini satu lagi bukti bahwa kita memiliki perdana menteri yang percaya bahwa aturan-aturan yang ia buat tidak diterapkan kepada dirinya sendiri," ujar Sir Keir Stamer, pemimpin Partai Buruh.
Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.
Saat ini, ada laporan yang sedang disusun terkait pelanggaran PM Johnson. Laporan itu disusun oleh Sue Gray, seorang PNS senior yang menjabat di Kantor Kabinet.
Gray mengumpulkan laporan pelanggaran-pelanggaran COVID-19 di area kantor pemerintah di saat ada pembatasan.
Beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif sedang menanti rilisnya laporan Sue Gray untuk memutuskan apakah ikut meminta agar PM Johnson lengser.
Advertisement
