Liputan6.com, Jakarta PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan segenap Produsen Industri Kelistrikan Nasional untuk bisa meningkatkan kapasitas nasional demi meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Peningkatan TKDN akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pasalnya belanja material dan konstruksi PLN mencapai Rp 49 triliun per tahun.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengapresiasi langkah PLN mendorong peningkatan kapasitas produksi industri dalam negeri melalui pelibatan pelaku usaha dalam proyek PLN.
Advertisement
Harapannya sinergi yang makin erat ini akan mampu meningkatkan kapasitas produksi industri dan juga peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBI) yang telah diluncurkan pemerintah demi menaikkan penggunaan produk dalam negeri.
“Pada dasarnya BUMN, khususnya PLN, kami lihat telah menjalin beberapa kemitraan dengan UMKM atau produsen lokal dalam mendukung rantai pasok PLN. Hal ini selaras dengan aksi afirmasi penggunaan produk dalam negeri, dan kemitraannya akan lebih sustain,” jelas Loto Srinita di acara diskusi dengan industri dalam negeri yang digelar di Auditorium Kantor Pusat PLN, Selasa (12/7). Dalam diskusi ini sekaligus untuk merumusan langkah strategis dalam peningkatan TKDN sektor ketenagalistrikan.
Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN bahwa agenda diskusi dengan industri dalam negeri menjadi bagian dari proses pengembangan infrastruktur kelistrikan yang lebih tangguh. Hal ini tidak terlepas dari target pemerintah mencapai carbon neutral 2060.
Dalam proses itu PLN memiliki sejumlah program peningkatan pembangunan pembangkit EBT yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Targetnya pada 2030 ada penambahan kapasitas EBT sebesar 223 GW.
“Kita sudah hitung kebutuhannya. Ada banyak proyek kelistrikan yang bisa dikolaborasikan dengan industri dalam negeri. Dengan adanya sinergi ini kita bisa semakin kompetitif,” ujar Darmawan.
Darmawan mengatakan salah satu amanat Presiden dalam peningkatan TKDN bukan hanya sekedar meningkatkan industri dalam negeri saja tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan dengan mengurangi impor bahan baku minimal Rp 150 triliun per tahun saja sudah berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,1 persen.
"Jadi kalau sebelum pandemi covid-19 kemarin pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,1 persen maka jika kita bisa kurangi impor bahan baku Rp 150 triliun saja pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6,1 persen," ujar Darmawan.
Advertisement
Belanja Material dan Konstruksi PLN
Hingga Juni 2022 ini, realisasi TKDN PLN mencapai 44,61 persen. Melalui realisasi ini serapan investasi dalam negeri untuk proyek kelistrikan telah mencapai Rp 8,46 triliun. Darmawan merinci, realisasi TKDN tertinggi berada di sektor transmisi dengan capaian 60,51 persen dan sektor distribusi mencapai 56,91 persen.
Ia juga menambahkan belanja material dan konstruksi PLN mencapai Rp 49 triliun per tahun. Ini adalah kesempatan yang baik bagi pelaku usaha dalam negeri untuk bisa dimanfaatkan sebagai pendorong produktivitas industri.
"Belanja PLN tersebut tentunya akan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, banyak orang yang akan terlibat dalam rantai bisnisnya. Sehingga sila ke-5 Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dapat terwujud," ujar Darmawan.
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo peningkatan TKDN juga perlu memiliki multiplier effect seperti pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, menurut Darmawan perlu ada kerjasama dan sinergi PLN dengan pihak industri dalam negeri untuk bisa mencapai target bersama ini.
"Kita akan petakan seperti apa roadmap nya. Jika industri membutuhkan tambahan investasi, kami siap membantu mengkomunikasikan dengan Himbara. Sebab, hal ini juga gayung bersambut dengan arahan Menteri BUMN sehingga semua pihak bisa bersinergi untuk peningkatan kapasitas nasional," tutup Darmawan.
(*)
