Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan penerapan ekonomi hijau perlu memberikan dampak yang positif. Misalnya, tidak menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Dengan demikian, tujuan dari ekonomi hijau sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan bisa tercapai. Artinya, ada pertumbuhan dari sisi ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas.
Advertisement
"Transisi ekonomi hijau seharusnya tidak meningkatkan kemiskinan atau pengangguran, tetapi pertumbuhan ekonomi hijau akan dan harus menciptakan pekerjaan baru dan lebih berkualitas," katanya dalam Sustainable Finance for Climate Transition, Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/7/2022).
Menkeu Sri Mulyani menekankan, ekonomi hijau harus membuka peluang kedepannya. Dengan begitu, ini sekaligus perlu menjadi jawaban pekerjaan masa depan.
"Transisi ekonomi hijau adalah untuk generasi masa depan dan juga harus memastikan perlindungan yang kuat untuk generasi saat ini, terutama bagi masyarakat miskin dan paling rentan," ujarnya.
Ia menegaskan negara akan tetap hadir untuk menciptakan stabilitas pelayanan publik. Utamanya menyangkut tantangan krisis baik di masyarakat, negara, dan ekonomi.
"Tidak peduli seberapa tinggi pendapatan menengah atau rendah. Ketika Anda berhadapan dengan tekanan harga yang meningkat, itu tidak benar-benar berkelanjutan," ujarnya.
"Sehingga pemerintah akan selalu memegang prinsip adil dan terjangkau," tambah Sri Mulyani.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Jaga Daya Beli
Di sisi lain, adanya ketidakpastian global mempengaruhi harga energi dalam negeri. Pada konteks ekonomi hijau yang juga transisi energi, Menkeu memandang negara turut mengambil peran penting.
"Penyesuaian harga energi setiap hari akan dilakukan secara bertahap dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dari sisi permintaan," katanya.
Ia menyampaikan, negara akan menjamin setidaknya 4 hal. Pertama, stabilitas ketersediaan layanan serat esensial seperti listrik.Kedua, stabilitas harga energi, pangan dan transportasi umum.
Ketiga, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Serta, keempat, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Advertisement
Peluang
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai transisi energi cukup kompleks dengan adanya ketidakpastian global. Namun, ia menilai disisi lain juga membuka peluang investasi baru.
Hal ini ditujukan kepada sektor-sektor yang mengembangkan fokus di sektor energi bersih. Misalnya, pengembangan mobil listrik dan perusahaan terkait lainnya.
"Dalam transisi yang sangat kompleks ini, akan ada peluang peluang untuk investasi baru dan lebih hijau. Industri baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, industri panel surya dan sebagainya Mereka pasti akan memiliki peluang untuk tumbuh lebih cepat," kata dia dalam Sustainable Finance for Climate Transition, Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (13/7/2022).
Seiring berkembangnya industri, menurutnya, mekanisme perdagangan karbon juga akan ikut berperan. Sehingga, ini akan semakin sejalan dengan upaya menuju ekonomi hijau.
"Seiring berkembangnya industri, pasar karbon pasti sudah mulai membangun kredibilitas. dalam jangka pendek, mereka dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari transisi menuju ekonomi hijau," ujarnya.
Bertumpu pada APBN
Terkait ketidakpastian, Menkeu menyebut akan tetap bertumpu pada kondisi keuangan negara. Artinya, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi pengaman masyarakat ditengah kenaikan harga akibat gejolak global.
Terkait transisi energi, ia menyebut Indonesia telah menyiapkan rencana kedepan. Termasuk, upaya dalam mengejar net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
"Untuk Indonesia, kami menyiapkan kebijakan roadmap, legislasi infrastruktur, serta menganalisis dan menangani, mengelola rencana mitigasi dampak sosial dalam waktu singkat," katanya.
Advertisement
