Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia bersama sejumlah negara di Asia Tenggara tengah mempersiapkan kerja sama untuk pembayaran lintas batas (cross border payment). Skema pembatasan lintas negara ini dinilai lebih efisiensi dari sistem yang ada saat ini.
"Cross border payment bisa lebih efisien," kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Fitria Irmi Triswati di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (14/7/2022).
Advertisement
Fitria menjelaskan pembayaran lintas batas ini bakal memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Semisal dalam pengiriman uang antar negara yang selama ini prosesnya panjang, menjadi lebih ringkas. Selain itu, dari sisi biaya transaksi juga akan lebih murah.
"Kalau kita kirim uang transaksi remitansi harus hubungi bank berbeda-beda, bank tujuan lain belum tentu punya fasilitas untuk dapat melakukan transfer. Sehingga mengenakan yang lebih tinggi gitu. Biaya tarifnya pasti besar deh," tutur Fitria.
Namun, dengan adanya konektivitas berupa pembayaran lintas atas ini prosesnya akan lebih efisien. Terutama setelah adanya perjanjian yang menunjuk Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dan Local Currency Settlement (LCS). Sehingga tidak perlu ada pertukaran mata uang yang lebih mahal.
"Cross border payment lebih cepat karena sistem terhubung antar fast payment negara-negara agar kecepatannya lebih cepat," kata dia.
Percepat Inklusi Keuangan
Selain lebih cepat, pembayaran lintas batas ini juga mempercepat inklusi keuangan. Mengingat prosesnya lebih transparan dan detail terhadap biaya-biaya yang dibebankan kepada pelanggan.
"Ini juga yang menyebabkan akan membuat cross border payment lebih inklusif," katanya.
Dia menambahkan, pembayaran lintas batas menjadi lebih mudah diakses semua orang. Tidak hanya mereka yang bisa dan mampu membayar mahal saat bertransaksi. Melainkan fasilitasnya bisa dimanfaatkan banyak orang karena lebih terjangkau.
"Jadi efisiensinya bisa dilihat dari situ," pungkasnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
Bank Indonesia: CBDC Tak Boleh Ganggu Stabilitas Keuangan
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono, membahas soal Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam Side Event G20 Indonesia 2022 yang bertajuk "Advancing Digital Economy and Finance" di Bali.
Pada kesempatan itu, Doni menjelaskan mengenai perkembangan CBDC hingga potensi dan risiko yang bisa ditimbulkan oleh CBDC. Menurut Doni, desain CBDC tidak boleh mengganggu dan merugikan stabilitas keuangan.
"Oleh karena itu, penerbitan CBDC tidak boleh merugikan stabilitas moneter dan keuangan, melainkan mendukung pemenuhan mandat bank sentral dan membawa manfaat bagi komoditas," kata Doni, Selasa (12/7/2022).
BI sendiri saat ini telah menggarap CBDC sendiri yang disebut Rupiah Digital. Oleh Sebab itu, BI senantiasa akan mendengarkan berbagai masukan dari industri mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank sentral dalam mendesain CBDC.
"Dalam waktu dekat, BI akan menerbitkan whitepaper yang kemudian akan diikuti oleh consultative paper. Hal tersebut merupakan langkah besar sebelum memasuki bukti konsep dan memulai langkah penerbitan CBDC,” ujar Doni.
Doni menuturkan, ada beberapa peluang yang bisa diciptakan dari CBDC ini yaitu adalah inklusi keuangan dan juga pembayaran lintas negara. Sedangkan untuk risiko dari CBDC adalah pencucian uang, keamanan konsumen, shadow currency, dan stabilitas keuangan.
