Liputan6.com, Garut - Bupati Garut Rudy Gunawan meminta direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Garut segera melakukan perbaikan fasilitas air bersih, terutama yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak banjir.
"Karena air di Pendopo (Rumah Dinas Bupati) pun air keruh diakibatkan saluran di Cimanuk mengalami gangguan," ujarnya, Sabtu (16/7/2022).
Advertisement
Rudy mengatakan, terjangan banjir yang menggenangi sebagian wilayah Garut Kota dan beberapa daerah penyangga kabupaten, menyebabkan fasilitas air bersih yang berasal dari sumber mata air mengalami kerusakan parah.
"Segera pulihkan dan saya minta dinas teknis bersama TNI-Polri di-back up untuk melakukan pembersihan evakuasi," katanya.
Data terbaru menyebutkan, fasilitas jembatan pipa air bersih yang berada di Nangewer terputus, kemudian pompa produksi air bersih yang berada di sumber mata air Cipulus tidak beroperasi tersendat material banjir.
Akibatnya, pasokan air bersih untuk wilayah Garut Kota dan wilayah Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler sebagai daerah penyangga perkotaan Garut terhambat.
Saat ini dinas teknis Pemda Garut tengah melakukan pendataan berapa total infrastruktur yang rusak akibat amukan banjir tersebut.
"Sedang didata mana rusak, dinas PUPR melakukan langkah segera melakukan laporan kepada bupati," kata dia.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Bantuan Pemerintah
Untuk meringankan beban warga terdampak, Pemda Garut ujar Rudy, siap menggelontorkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang diambil dari kas daerah melalui APBD Garut.
"Insya Allah keuangan kita dari BTT masih cukup untuk mengatasi kesulitas masyarakat," katanya.
Khusus warga terdampak yang memiliki bayi dan lansia, pemda siap memberikan bantuan makanan tambahan.
"Kami juga menyediakan susu yang nanti diberikan untuk pertolongan bagi bayi dan lansia," kata Rudy.
Seperti diketahui Pemda Garut telah mengalokasikan anggaran APBD untuk anggaran BTT hingga Rp75 miliar. Angka itu di luar bantuan dari provinsi maupun anggaran kebencanaan dari pemerintah pusat.
Advertisement
