Facebook dan Instagram Sudah Daftar PSE, Google dan WhatsApp?

Menurut Semuel, apabila platform digital tidak melakukan pendaftaran, maka mereka sendiri yang akan rugi karena dinilai "tidak melihat Indonesia sebagai potential market mereka."

Selain itu, Semuel juga menyebut masih ada alternatif platform lain apabila sebuah PSE tidak melakukan pendaftaran serta membuka kesempatan anak bangsa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Intinya kita tegas. Ini adalah regulasi yang ada, ini adalah tata kelola, bukan pengendalian. Supaya kita tahu siapa saja yang beroperasi di Indonesia dan apa yang mereka operasikan," tegas Semuel.

Semuel dalam kesempatan sama juga menjelaskan, kekhawatiran publik terkait keberadaan tiga pasal yang dianggap rentan jadi "pasal karet" dalam Permenkominfo Nomor 5 tahun 2020.

"Terkait pelanggaran atau penegakkan hukum, itu bukan hanya di Indonesia, semua seperti itu ada prosesnya. Biasanya kita minta data dulu," kata Kominfo.

Lebih lanjut, Kemkominfo memberikan pernyataan terkait Google.com dan WhatsApp.com, muncul di situs dengan status PSE Domestik.

Terkait perbedaan perusahaan, Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pun angkat bicara.

Dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa (19/7/2022), pendaftaran PSE dibuat agar memudahkan masyarakat.

"Kita harapkan masyarakat itu benar-benar membangun trust (kepercayaan). Kita percaya masyarakat akan memberikan informasi sebenar-benarnya. Makanya dia klik," kata Semuel.

"Kalau dia ada niatan menipu, di bawah pengisian itu ada 'memberikan data yang sebenar-benarnya', memasukkan data (yang salah) adalah kejahatan. Ini kita lihat, kalau ada niatan untuk mengacaukan kita lihat," imbuh Kemkominfo.

Semuel juga menegaskan, apabila ditemukan penipuan atau niat mengacaukan, kementerian tidak segan untuk melacak IP yang bersangkutan, dan menyatakan siap melakukan laporan ke polisi.

Menurutnya, apabila harus dilakukan verifikasi satu per satu, berarti tidak ada rasa percaya dengan masyarakat. Hal ini malah akan menghambat pendaftaran karena harus melakukan cek satu per satu.

Untuk pemeriksaan, Semuel menjelaskan Kemkominfo nantinya akan melakukan verifikasi apabila PSE sudah melakukan pendaftaran.

"Kalau kita lakukan di depan, ini bisa menghambat. Padahal di ruang digital, kalau bisa satu hari dia mendaftar besoknya sudah bisa bisnis, " kata Semuel.

"Jadi kalau masyarakat mau daftar ya berikan data sebenar-benarnya, dan punya hak untuk mendaftarkan hal itu. Kalau punya niatan jahat ya kita serahkan ke polisi dan kita akan kumpulkan data-datanya," Semuel menegaskan.

(Ysl/Dam)