Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar menilai calon wakil presiden Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus sejalan dan bermanfaat secara elektoral bagi capres dan partai pengusung. Wacana duet kader dan non kader dalam pilpres 2024 jika terealisasi diharapkan dapat diterima masyarakat luas.
"Sama non partai atau kader partai, cawapresnya harus bisa punya manfaat terhadap pasangan calon, misalnya manfaat eletoral dan elektabilitas. Namun secara spesifik belum ada kriteria yang dirumuskan secara bersama oleh KIB, biarlah nanti waktu bergulir," ujar Ketua DPP Golkar Lamhot Sinaga, (20/7/2022).
Advertisement
Lamhot mengatakan sampai saat ini KIB belum membahas capres dan cawapres secara spesifik dan resmi. Termasuk jika KIB membuka peluang sosok cawapres berasal dari kalangan profesional atau non partai.
Dia mengatakan yang terpenting saat ini adalah semangat KIB untuk mengusung kader internal untuk capres dan cawapres.
"Harapannya kita dari Golkar, capresnya pak Airlangga. Nah cawapresnya dibuatkan kriteria yang bisa mengemban paltform dan visi misi KIB," lanjut Lamhot.
Lamhot mengatakan ketiga partai pendiri KIB saat ini turun ke masyarakat mensosialisasikan koalisi beserta visi misinya. Dia menegaskan kembali pemilihan capres dan cawapres masih melihat dinamika politik di masa depan.
"Ini masih sangat dinamis, melihat perkembangan seperti apa?. Maka tidak ada masalah (cawapres diluar KIB) tapi, siapakah figur itu sampai saaat ini kita belum bahas," tegasnya.
Presiden di Indonesia Seluruhnya Kader Partai
Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.
"Bung Karno sampai dengan pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.
"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.
Meski begitu, menurut dia ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang non partai untuk menunjukan Demokrasi.
"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin non partai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.
"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," pungkasnya.
Advertisement
