Liputan6.com, Banyuwangi Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mendorong seluruh elemen masyarakat bahu-membahu mengawasi anak-anak dalam keluarga, lingkungan, hingga lingkungan pendidikan.
Hal ini merespons maraknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang-orang berpendidikan di Bumi Blambangan.
Advertisement
Pertengahan Juni lalu, mencuat kasus pencabulan terhadap 6 santri yang dilakukan pengasuh pesantrennya sendiri, FZ (57).
Tak berselang lama, seorang guru salah satu SD di Kecamatan Genteng betinisial WTN (30) ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan muridnya sendiri, AF mulai 2020 saat korban masih duduk di bangku SD tempat pelaku mengajar.
Dua insiden pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut sempat mengguncang dunia pendidikan di Banyuwangi. Kedua pelaku merupakan orang-orang berpendidikan tinggi dan melakukan perbuatan bejat kepada anak yang mereka didik sendiri.
"Ini menjadi perhatian kita, bagaimana pelakunya bukan orang-orang yang tidak tahu atau tidak berpendidikan, mereka orang-orang yang berpendidikan," kata Ipuk, Jumat (22/7/2022).
Untuk itu peran penting untuk saling mengawasi harus bersama-sama diwujudkan, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga orang-orang terdekat.
"Butuh kerja bersama, jadi pemerintah sudah membuat regulasinya, mari masyarakat juga harus terlibat, minimal masyarakat juga harus mengawasi. Orang tua, keluarga juga harus terlibat," ujarnya.
Banyuwangi Layak Anak
Tak menampilkan para tokoh masyarakat, pemangku kebijakan, semua diminta untuk terus berpartisipasi untuk mengawasi anak yang tak lain mereka merupakan generasi bangsa yang harus mendapat perlindungan bersama.
"Butuh dukungan semua, pemangku kebijakan, semua tokoh-tokoh elemen masyarakat, semua saya rasa perlu untuk bareng agar kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi," pinya Ipuk.
Menyusul program terbaru Banyuwangi sebagai Kabupaten Layak Anak, Bupati berharap anak-anak di Banyuwangi juga harus memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan menjadi generasi bangsa yang cerdas.
"Apalagi lingkungan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, punya peran. Jadi kalau kita bicara Kabupaten Layak Anak, itu bukan hanya bagaimana kita membuat regulasi, tapi bagaimana pelaksanaannya juga perlu didukung bersama," ungkap Ipuk.
Advertisement
