Liputan6.com, Jakarta Industri aset kripto di Indonesia hingga saat ini masih memiliki potensi cukup besar. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) mencatat hingga Juni 2022, jumlah investor aset kripto sudah mencapai 14,6 juta, naik dari akhir tahun 2021 hanya 11,2 juta.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah terbuka kepada perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk bergabung ke dalam pasar aset kripto yang tengah berkembang.
Advertisement
Mengenai keputusan ini, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, mengungkapkan keterbukaan pemerintah ini menjadi momentum baik untuk pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia.
“Keterbukaan pemerintah ini sangat baik untuk pertumbuhan industri kripto. Terlebih saat ini sudah ada regulasi yang tegas terkait perdagangan kripto sebagai komoditi. Kemendag juga tengah dalam proses mendirikan bursa aset kripto, lembaga kliring dan kustodian untuk mendukung ekosistem aset kripto Indonesia," ucap Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO), Teguh Kurniawan Harmanda, dalam keterangan resmi, Jumat (22/7/22).
Dia memaparkan total transaksi perdagangan untuk kripto periode Januari hingga Juni 2022 tembus Rp 212 triliun. Angka transaksi menurutnya memang jauh lebih kecil dibanding tahun lalu, dengan periode yang sama Januari sampai Juni 2021 mencapai Rp 428 triliun.
“Secara angka investor kripto dalam negeri masih bisa terus tumbuh. Saat ini angkanya masih sekitar lebih dari 4% dari jumlah populasi sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Penetrasi kripto bisa dioptimalkan ke seluruh wilayah Indonesia," terangnya.
Lebih lanjut, Teguh menilai industri aset kripto juga bisa menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Seperti, membuka lapangan pekerjaan baru, khususnya yang berkaitan dengan teknologi blockchain.
“Sudah banyak masyarakat Indonesia yang terbantu dengan investasi aset kripto, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, driver ojek online dan lainnya,” tambah Teguh.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Presiden FATF Ketemu Sri Mulyani Bahas soal Digitalisasi dan Kripto
Presiden Financial Action Task Force (FATF) T Raja Kumar bertemu dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Sentral G20, pada 15-16 Juli 2022.
Dalam sambutannya, Presiden FATF membahas terkait digitalisasi dan aset kripto.
Enam+02:50VIDEO: Industri Penerbangan Terhimpit Persoalan Ini “Saya senang bergabung dengan Anda hari ini sebagai Presiden FATF yang baru. Di bawah kepresidenan Singapura, FATF akan terus mendukung G20 dalam menghadapi tantangan ekonomi global,” kata Kumar, dikutip dari laman resmi FATF, Jumat (22/7/2022).
Dia menegaskan, FATF berkontribusi untuk membuat ekonomi global lebih aman dan terjamin dengan menangani masalah yang terkait dengan digitalisasi dan aset kripto. Upayanya yakni membantu memperkuat stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi.
“Biarkan saya menyentuh secara khusus pada aset kripto. Meskipun FATF memperkenalkan standar global AML/CFT pertama yang mengikat pada aset kripto pada tahun 2019, sebagian besar negara belum cukup mengatur sektor ini,” ujarnya.
Pada bulan Juni tahun ini, sebuah laporan FATF menyoroti kekhawatiran tentang keadaan implementasi. Dari 98 negara yang disurvei, hanya 11 yang menegakkan dan mengawasi 'aturan perjalanan' FATF yang memastikan perusahaan aset kripto memantau siapa pelanggan mereka, dan dengan siapa mereka berbisnis.
Bahkan di antara G20, beberapa negara belum mengesahkan undang-undang yang diperlukan. Kelemahan tersebut dapat dan sedang dieksploitasi untuk ransomware, penipuan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme dan proliferasi. Hal ini juga membuat lebih sulit untuk memulihkan hasil pidana.
“Kita harus meningkatkan upaya kita untuk mengatur sektor ini dan waspada terhadap risikonya, termasuk dari token yang tidak dapat dipertukarkan dan keuangan terdesentralisasi,” ujarnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Peran FATF
Menurutnya, pada tingkat makro, kegagalan negara-negara untuk bertindak secara tepat waktu, membuat pemerintah tidak dapat membiayai kebutuhan ekonomi mereka pada saat sumber pembiayaan sangat penting.
FATF akan memainkan perannya. Pihaknya akan mengambil langkah lebih lanjut untuk mempromosikan implementasi yang tepat waktu dan efektif oleh anggota dan jaringan global.
“Saya mendorong anggota G20 untuk memimpin dengan memberi contoh, seperti yang telah Anda lakukan di banyak bidang (kepada Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Indonesia),” katanya.
Kumar menegaskan, jika hal tersebut tidak diperhatikan maka akan memungkinkan penjahat untuk mendapatkan keuntungan dari kesenjangan ini, dengan mengorbankan pemerintah dan rakyat mereka.
