Liputan6.com, Jakarta Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan setuju partai mengutamakan kadernya untuk Capres, bahkan menurutnya Cawapres pun idealnya kader partai, karena Parpol jangan hanya dijadikan alat menjual tiket.
"Tiket itu jangan dijual ke yang lain, dipakai untuk kader partai, dipakai oleh orang yang berkontribusi di partai dan sudah berkarya. Mestinya begitu idealnya. Tapi pada praktiknya tidak begitu, padahal tatanan idealnya, karcis itu jangan dijual ke yang lain," ujar Pangi dalam keterangannya, Sabtu (23/7/2022).
"Jangan sampai kemudian orang partai itu dianggap nggak mampu dan nggak bisa diandalkan. Jangan sampai orang mudah sekali, tidak masuk partai, nggak besarin partai, nggak usah berkontribusi di partai tiba-tiba dijadikan capres," imbuhnya
Hal itu menurut Pangi akan melukai dan mengganggu semangat kaderisasi dari bawah. Sehingga selama ini terkesan seolah partai itu bisa dibeli, transaksional dan pragmatis. Untuk Cawapres pun, Pangi berpendapat lebih baik orang-orang terbaik dari partai lah yang dipilih.
Baca Juga
Advertisement
Meski demikian, menurutnya Capres dan Cawapres harus saling menguatkan. Karena itu, memilih Cawapres menjadi penting. "Karena kalau milih cawapresnya salah, tidak akan efektif, dan tidak akan mendongkrak suara," ujarnya.
Pasangan capres-cawapres yang ideal faktornya bisa macam-macam. Bisa melalui dengan melihat tren elektabilitasnya, atau melengkapi representasi wilayah. "Cawapres juga harus beda segmen pemilih, punya basis dukungan yang beda. Misalnya Nasionalis-Religius atau Sipil-Militer yang bisa jadi kombinasi ideal yang jadi nilai jual sendiri," papar Pangi.
Dari internal KIB sendiri saat ini, nama Airlangga Hartarto terus didorong Partai Golkar untuk maju. Selain itu, dua nama Ketua Umum yang lain juga ikut digadang-gadang.
Untuk calon wakil, Pangi mengatakan ada beberapa nama yang sudah santer beredar di publik. Dari Kepala Daerah ada Ridwan Kamil lalu ada Khofifah representasi NU, ada Erick Thohir dan Sandiaga dari klaster pengusaha. Ada juga AHY di klaster Ketua Partai, dan Andika dari klaster militer.
"Kalau Anies itu representasinya capres, bukan cawapres, itu kesulitannya, jadi agak complicated," ujar dia.
Kata PPP
Sebelumnya, Ketua umum PPP Suharso mengatakan syarat utama bagi seseorang yang diusung sebagai kepala daerah hingga presiden adalah kader partai. Hal tersebut merupakan tradisi yang tak boleh dirusak.
"Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi, itu semua kader partai yang jadi presiden, betul tidak? Jadi kita berharap ke depan jangan dirusak tradisi itu," ucap dia.
"Harusnya adalah kader partai, jadi siapa yang mau jadi presiden harus masuk ke partai karena setengah mati kita mengurusi partai terus ada orang lain cepluk masuk saja begitu," ia melanjutkan.
Meski begitu, menurut dia, ada pengecualian bagi jabatan wakil yang bisa diisi oleh orang nonpartai untuk menunjukkan Demokrasi.
"Kalau wakil presiden ya mungkin gitu ya, masih mungkin nonpartai, untuk menunjukkan bahwa partai politik itu demokratis dan bisa membuka peluang juga, jadi bukan dia berarti mendiskriminasi, enggak," Jelas dia.
"Tapi juga orang partai politik jangan didiskriminasi selama profesional, jadi seimbang gitu ya. Jadi orang politik juga banyak yang profesional," ujarnya.
Advertisement
