Liputan6.com, Bandung - Puluhan guru honorer Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dari berbagai daerah di Jawa Barat menggelar aksi "Catwalk" di garis penyeberangan Jalan Diponegoro, depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin siang, 25 Juli 2022. Mereka bukan sekadar sedang adu gaya, tapi berupaya memperjuangkan kejelasan nasib dan peningkatan kesejahteraan.
Pantauan Liputan6.com, ibu-bapak guru yang mengenakan bawahan hitam dan kemeja putih polos itu lenggak-lenggok, menyusur garis penyebrangan atau zebra cross sambil merentangkan poster-poster protes di antaranya bertuliskan, "cukup hubungan yang di-PHP (harapan palsu), kuota formasi jangan".
Advertisement
Ada juga poster bertuliskan, "Kami mencerdaskan anak bangsa, tapi bagaimana nasib kami dan berikan kami hak untuk mendapatkan SK ASN PPPK".
"Catwalk" itu jadi cara unik yang dipilih dalam menyampaikan isu kepada khalayak. Saat mereka menyeberang jalan, sejumlah pengendara roda dua maupun roda empat berhenti dan tampak tercuri perhatian meski untuk sesaat.
Selain itu, aksi mereka seolah jadi sindiran halus kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang sempat datang ke daerah Dukuh Atas, Jakarta Selatan, menyambangi tempat viral ABG "SCBD". Para guru kecewa kepada Ridwan Kamil yang bisa menyempatkan ke Dukuh Atas, tetapi belum bisa menemui mereka yang menuntut kejelasan nasib.
Mereka mengaku sudah berkali-kali menyurati pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat agar dipertemukan dengan gubernur untuk beraudiensi, tapi tak mendapat kepastian. Hingga akhirnya mereka memilih menggeruduk Gedung Sate.
Aksi mereka awali dengan berorasi di depan gerbang Gedung Sate. Kemudian, beberapa guru diterima beraudiensi, tapi hanya dengan sejumlah perwakilan Pemprov Jawa Barat, di antaranya dari Dinas Pendidikan.
"Kami sebetulnya ingin bertemu dengan Gubernur Ridwan Kamil, tapi beliau katanya tidak bisa hadir. Jadi, (audiensi) tadi diwakilkan," kata Ketua Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P3K Pusat, Iswadi, kepada Liputan6.com.
"Kami ingin Pak RK (Ridwan Kamil) datang, menyanggupi keingingan silaturahmi kami. Kami sudah tunggu dari lama," Ketua GLPG Jawa Barat, Endri Lesmana Sidik, turut menegaskan.
Agar Guru Honorer Sejahtera
Aksi catwalk diikuti sekitar 72 guru honorer yang datang dari berbagai kota kabupaten seperti Bandung, Cimahi, Subang, Kuningan, Garut, Tasikmalaya, Bogor, Majalengka, Sukabumi, Bekasi, Ciamis, dan lain-lain. Mereka semua tergabung dalam perkumpulan Guru Lulus Passing Grade (GLPG) P3K.
Iswadi mengabarkan, ada sekitar 10.397 guru di Jawa Barat yang sudah dinyatakan lulus passing grade P3K. Namun, baru sebanyak 6.425 yang terserap sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran sekolah, sedangkan 3.972 guru lainnya belum mendapatkan kejelasan penempatan.
"Kami guru lulus passing grade P3K Jawa Barat menuntut kepada Pemprov Jawa Barat untuk menempatkan kami, memberikan SK ASN P3K kepada kami," kata Iswadi.
Iswadi mengatakan, tuntutan yang mereka sampaikan sebetulnya dilandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022, bawah guru yang lulus passing grade P3K, baik tes tahap satu atau dua, harus diprioritaskan.
Berdasarkan hasil audiensi, sebagaimana disampaikan Iswadi, Pemprov Jawa Barat beralasan bahwa 3 ribuan guru honorer yang belum terakomodasi itu karena terkendala anggaran.
"Anggaran urusan pemerintah, mau dapat darimana, ya, itu kewajiban mereka. Tak mungkin negara bangkrut gara-gara menggaji guru, ini soal niat pemerintah pusat dan daerah mau mengakomodir kami atau tidak," katanya.
"Ini sudah jadi hak guru, kasihan guru-guru itu sudah lulus tes, sudah dinyatakan berkualitas tapi nasibnya belum jelas," imbuhnya.
Penempatan formasi dan pemberian SK ASN itu dianggap penting untuk kejelasan kerja dan peningkatan kesejahteraan guru. Disampaikan, banyak guru honorer yang sudah berpuluh tahun belum mendapatkan kejelasan status. Di antara yang turut aksi, ada guru honorer yang bekerja selama 30 tahun.
"Menuntut agar nasib guru tidak diombang-ambing, dapat gaji dan tunjangan yang jelas. Sekarang nasib guru honorer tidak jelas. Ini soal kesejahteraan guru. Guru honorer itu belum sejahtera," kata Iswadi.
"Intinya kami ingin semua guru yang lulus tes dapat ditempatkan tahun ini. Jika tidak, Pemprov Jawa Barat harus menjamin setidaknya tahun depan. Jika tidak juga dan terus berlarut-larut, kami tidak akan diam, aksi akan berlanjut sampai pemerintah memberikan kejelasan," Endi turut menambahkan.
Advertisement
