Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo meminta sejumlah proyek keluar dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasannya, menurut perhitungan sejumlah proyek ini tak bisa selesai sesuai target di semester I 2024 mendatang.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan penghapusan sejumlah PSN ini akan diatur dalam peraturan yang akan diatur kemudian. Yakni, Peraturan Menko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.
Advertisement
"Dalam Permenko 9/2022 ini ada evaluasi dari Permenko 7/2021. Jadi ada yang dikeluarkan (dari daftar PSN), dan ada yang dinilai strategis dan tidak menggunakan uang APBN dan bisa masuk kesini, dam bisa selesai di semester I 2024," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (26/7/2022).
Aturan ini akan merubah jumlah PSN yang semula 208 proyek dan 10 program menjadi 200 proyek dan 12 program. Wahyu memberi sedikit bocoran proyek yang keluar dari daftar PSN.
Salah satunya, proyek bendungan Tiro di Aceh yang akan dihapus. Alasannya karena masyarakat di wilayah pembangunan tidak sepakat atas rencana tersebut.
"Ada masyarakat yang tidak setuju disitu, sehingga perlu dicarikan gantinya, kalaupun dipaksakan akan menjadi ramai dan akan melewati target selesai di 2024," terangnya.
Kemudian, ada pembangunan Inland Waterway Cikarang-Bekasi-Laut Jawa (CBL) yang akan memanfaatkan jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik. Namun, perencanaannya molor dari target.
"itu waktu itu ada rencana gunakan kapal untuk bawa kargo dari Pelabuhan Tanjung Priok (ke kawasan industri Cibitung-Cikarang). Ini kajian gak selesai, kami sudah diskusi dengan Pelindo dan Kementerian Perhubungan (untuk) dikeluarkan (dari daftar PSN)," jelasnya.
Lalu, ada proyek kawasan ekonomi kreatif atau KEK Tanjung Api-Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Alasannya, tak ada progres pembangunan yang signifikan di wilayah tersebut.
"Lokasi penggantinya sedang disiapkan," kata dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Proyek Masuk PSN
Di sisi lain, Wahyu tak merinci proyek mana saja yang akan masuk dalam daftar PSN. Namun, ada 2 program yang tercatat masuk dan diatur dalam Permenko 9/2022.
"Proyek yang bisa berikan nilai tambah, tapi juga membuka peluang lapangan kerja," ujarnya
"Contohnya pemanfaatan hilirisasi, yang pure swasta, tanpa pembiayaan APBN, ini akan kita dorong," tambah dia.
Ia menyebut, dalam hal ini KEK akan masuk dalam kategori proyek strategis nasional. Jadi, nantinya akan dikaitkan dengan daftar PSN.
Advertisement
Perintah Jokowi
Lebih lanjut, Wahyu mengatakan kalau ini mengacu pada perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 25 April 2022 lalu. Fokusnya, pada prioritas daftar PSN yang bisa rampung 2024 nanti.
Jokowi meminta pemerintah memperioritaskan pembangunan PSN hang dapat diselesaikan paling lambat semester I 2024. Serta memastikan eaktu penyelesaian PSN yang telah transaksi atau sedang dalam tahap konstruksi namun tidak dapat diselesaikan pada 2024 untuk dapat dipastikan kepastian pembiayaannya, penyelesaian perizinannya dan ketersediaan lahannya.
Kemudian, mengeluarkan proyek atau program yang belum jelas pembiayaannya dan tidak dapat dipastikan waktu penyelesaian dari daftar PSN. Khususnya untuk 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan hingga 2024 dan melanjutkan 6 proyek yang masih membutuhkan perpanjangan sebagai PSN, serta menindaklanjuti perubahan nomenklatur PSN.
Serta, menawarkan kepada swasta atau investor untuk PSN yang tidak dapat didukung melalui pembiayaan APBN. Dan membantu memfasilitasi kesiapan PSN tersebut, dan perizinan yang diperlukan bagi swasta atau investor.
Kurang Modal
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terang-terangan, negara masih butuh tambahan dana Rp 4.260 triliun untuk pembiayaan infrastruktur sampai 2024. Pasalnya, APBN hanya bisa mengakomodasi sekitar 37 persen dari total kebutuhan dana.
Sri Mulyani menyatakan, pembangunan infrastruktur jadi suatu agenda sangat penting. Saat ini, setidaknya ada 54 proyek jalan tol yang dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Indonesia.
Namun, pembangunan infrastruktur tersebut tentunya membutuhkan pasokan modal yang sangat besar.
"RPJM Nasional 2020-2024 menunjukan kebutuhan pendanaan untuk infrastruktur mencapai Rp 6.645 triliun. APBN dalam hal ini menyediakan Rp 2.385 triliun, atau 37 persen sesuai kebutuhan," terang Sri Mulyani dalam acara penandatanganan antara INA bersama PT Hutama Karya-Waskita Toll Road, Kamis (14/4/2022).
Bendahara Negara menyebut, kekuatan APBN malah berpotensi makin melemah jika terjadi suatu kondisi di luar kendali. Seperti pandemi Covid-19 selama 2 tahun ini, yang membuat pemerintah perlu merogoh kocek lebih dalam.
"Ini belum pada saat negara menghadapi shock seperti pandemi, dimana dana APBN terpaksa berpindah prioritas kepada masalah kesehatan, bantuan sosial, serta pemulihan ekonomi," ungkapnya.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai, proyek pembangunan yang masih terus berjalan tentunya tidak mungkin terus menerus bergantung pada ketersediaan dana APBN. Dia pun mendorong adanya peranan swasta untuk ikut terlibat membangun negara.
"Untuk itu kami di Kementerian Keuangan terus melakukan reformasi fiskal, dimana kita akan terus memperbaiki sisi penerimaan, baik pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sisi belanja yang makin berkualitas, baik belanja pusat maupun belanja daerah, dan sisi pembiayaan yang prudent serta inovatif," tuturnya.
Advertisement
