Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok menyepakati pembaharuan kerja sama di bidang kelautan. Langkah ini untuk penguatan ekonomi dua negara dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut sesuai prinsip ekonomi biru.
Kerjasama bidang kelautan ini tertuang dalam dokumen Implementing Arrangement (IA) yang ditandatangani secara sirkuler pada Selasa (26/7/2022) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, dan Menteri Sumber Daya Alam RRT, Wang Guanghua di Beijing.
Advertisement
"Semoga kerja sama ini menjadi pendorong majunya sektor kelautan dan perikanan Indonesia, di mana kesejahteraan masyarakat meningkat dan ekologi terjaga dengan baik," ungkap Menteri Trenggono, mengutip keterangan resmi, Selasa (26/7/2022).
Ruang lingkup kerja sama kelautan antara KKP dan Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok meliputi kerja sama teknis bersama dalam topik yang relevan dengan sektor kelautan. Kemudian Pengelolaan pesisir terpadu, mitigasi dan adaptasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Selanjutnya kerja sama di bidang pengembangan ekonomi biru, serta kerja sama peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Sedangkan bentuk kerja sama yang disepakati di antaranya berbagi informasi sektor kelautan, kegiatan pengembangan kapasitas dan berbagi pengetahuan. Termasuk pendidikan resmi dan vokasional, simposium bersama, seminar, workshop, pelatihan dan pertukaran tenaga ahli.
Langkah ini digadang menjadi babak baru kerja sama kelautan dua negara setelah habis masa berlakunya pada tahun 2016. Saat ini, dua negara juga tengah membahas lebih lanjut pembaruan kerja sama di bidang perikanan. Surplus
Sementara hubungan perdagangan produk perikanan dua negara selama ini terjalin baik. Neraca perdagangan produk perikanan Indonesia terhadap Tiongkok tahun 2018-2022 terus mengalami surplus.
Nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada semester I 2022 mencapai USD 485 juta. Sedangkan nilai impornya mencapai USD 56 juta.
Sebagai informasi, MoU Penguatan Kerja Sama Maritim antara Pemerintah Indonesia dan Tiongkok yang ditandatangani pada 5 Juni 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan State Councilor merangkap Menteri Luar Negeri Tiongkok, meliputi kerja sama ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, pertahanan.
Lalu kerja sama maritim mencakup pemberantasan IUU Fishing, kerja sama perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, cold storage dan pemasaran, serta kerja sama alih teknologi dan alih pengetahuan.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
PNBP Jasa Kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat perolehan Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) sektor jasa kelautan dan perikanan sebesar Rp 67,6 miliar di semester I 2022. Ini melebihi target yang dipatok sebesar Rp 50 miliar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Victor Gustaav Manoppo mengungkapkan optimismenya dalam perolehan kedepannya. Ia bahkan menargetkan PNBP yang dihasilkan bisa mencapai Rp 100 miliar di akhir tahun nanti.
"Di samping itu ada kinerja lain meliputi penyerahan bantuan kepada masyarakat penggerak konservasi, masyarakat hukum adat hingga penyusunan neraca sumber daya laut sebagai instrumen. Yang pasti, kinerja tidak akan kendur untuk menjaga ruang laut tetap sehat," kata dia, mengutip keterangan resmi, Rabu (20/7/2022).
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Optimalkan Peran Ruang Laut
Dengan capaian ini, Victor menilai KKP berhasil mengoptimalkan peran ruang laut sesuai prinsip ekonomi biru. Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga kedaulatan negara.
"Bahwa prinsip blue economy itu bagaimana kita harus menjaga kesehatan laut, keberlanjutannya harus kita jaga. Karena itu output dari penerapan blue economy dibungkus dalam regulasi dan program-program kerja yang tujuannya untuk menyeimbangkan ekologi dan ekonomi," ujarnya.
Victor memaparkan, perluasan kawasan konservasi yang berkualitas dan pengentasan sampah plastik merupakan program kerja berbasis ekonomi biru yang digencarkan KKP di sepanjang tahun ini. Hal ini lantaran semakin tingginya ancaman perubahan iklim secara global.
