Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sudah mulai melelang beberapa proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Langkah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan ini semakin nyata.
Dengan pemindahan pusat pemerintahan di dari Jakarta ke Kalimatan ini, apakah membuat harga properti di Jakarta dan sekitarnya bakal turun?
Advertisement
"Mengenai pemindahan IKN ini saya melihat belum ada pengaruhnya (ke harga properti)," Kepala Peneliti PT Jones Lang Lasalle (JLL) Indonesiana, Yunus Karim dalam Media Brief Online, Jakarta, Rabu (27/7/2022).
Jakarta masih menjadi sentral yang dicari banyak orang. Bukan hanya perkantoran melainkan juga hotel dan tempat-tempat investasi lainnya. "Jakarta masih jadi sentral buat Indonesiana, hotel dan perkantoran masih di cari di Jakarta," kata dia.
Begitu juga dengan hunian. Yunus menyebut, permintaan rumah di kawasan Jabodetabek masih tinggi. Sehingga dia memastikan, dari sisi pasokan, Jabodetabek masih tidak kekurangan minat atau penurunan harga.
"Orang masih cari rumah di Jabodetabek, jadi pengaruhnya IKN pindah belum ada sampai sekarang," kata Yunus.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
7 Proyek Ibu Kota Nusantara Senilai Rp 62 Triliun Ditender
Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dimulai secara simultan. Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) telah memulai sayembara desain beberapa kawasan seperti Istana Negara, Kantor Wakil Presiden hingga Pusat Peribadatan di Ibu Kota Nusantara.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengatakan bahwa jajak minat pasar atau market sounding ke perusahaan dan masyarakat untuk membangun sejumlah fasilitas di IKN Nusantara akan dimulai pada Agustus 2022.
Selain itu, saat ini Kementerian PUPR juga sudah membuka penawaran tender untuk proyek ibu kota Nusantara. Ada tujuh tender proyek yang ditawarkan dengan total nilai Rp 62, triliun.
Menurut data proyek di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, seperti dikutip dari Belasting.id, Senin (25/7/2022), proyek pertama yang ditender adalah pembangunan gedung sekretariat presiden dan bangunan pendukung kawasan istana presiden. Proyek itu memiliki kode tender 80752064 dan nilai Harga Perkiraan Sendiri Rp 1,4 triliun.
Proyek kedua adalah pembangunan jalan tol IKN segmen Karangjoang - KKT Kariangau. Proyek tersebut memiliki kode tender 80779064 dan nilai HPS Rp 3,5 triliun.
Ketiga, pembangunan jalan di dalam IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80780064 dengan HPS Rp 709,9 miliar.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Proyek Selanjutnya
Keempat, pembangunan dinas menteri di IKN. Proyek tersebut memiliki kode tender 80760064 dengan nilai HPS Rp 509,1 miliar.
Kelima, konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) jaringan pipa. Proyek tersebut memiliki kode tender 80810064 dengan HPS senilai Rp 42,2 miliar.
Keenam, manajemen konstruksi pembangunan gedung sekretariat Presiden dan bangunan pendukung. Ini adalah proyek jasa konsultasi. Proyek ini memiliki kode tender 80753064 dengan HPS senilai Rp26,4 miliar.
Ketujuh manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1. Proyek ini juga jasa konsultasi, memiliki kode tender 80822064 dan HPS senilai Rp21,4 miliar.
Pengumuman
Ketujuh tender ini dibuka tidak serentak. Ada yang sudah dibuka sejak 30 Juni 2022 lalu, dan ada yang baru dibuka pada 21 Juli 2022.
Pengumuman pemenang dan penandatangan kontrak pembangunan IKN juga berbeda waktunya. Paling cepat adalah tender pembangunan jalan, dengan penandatangan kontrak dijadwalkan pada 31 Agustus 2022.
Kontrak tender lainnya dijadwalkan ditandatangani pada Septembr, Oktober, hingga November 2022.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement