Jalan Panjang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Dana Bengkak hingga Target Molor

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung disebut-sebut telah mendekati selesai. Proyek yang digarap perusahaan patungan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China ini akan melakukan uji coba atau trial run pada November 2022.

Uji coba ini sekaligus akan jadi bagian dari agenda event akbar G20 yang digelar di Indonesia. Diketahui, puncak G20 sendiri akan dilakukan di akhir November 2022, akan berdekatan dengan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung.

“Saat ini progres KCJB terus berjalan dan sudah mencapai 79,90 persen. Kami akan terus melakukan upaya maksimal untuk mewujudkan trial run di akhir tahun 2022,” tutur Presiden Direktur KCJB, Dwiyana Slamet Riyadi, dalam keterangan resmi, Senin (24/1/2022).

Ia menyebut, rencana ini juga didukung oleh fakta di lapangan progres KCJB di semua lini konstruksi sudah mendekati 100 persen. Secara garis besar, progres proyek KCJB untuk konstruksi jembatan KCJB sudah mencapai 89,30 persen, Subgrade 78,41 persen, dan Tunnel 98,07 persen. ini setara dengan 10 dari 13 tunnel telah berhasil tembus.

Kemudian, produksi Electric Multiple Unit (EMU) KCJB yang dilakukan di CRRC Sifang, Tiongkok pun sudah mencapai 85 persen. Artinya, 7 dari 11 unit EMU atau kereta yang akan digunakan untuk KCJB sudah selesai diproduksi.

Selain EMU, Comprehensive Inspection Trail (CIT) untuk kebutuhan maintenance dan uji coba KCJB juga sudah selesai dibuat. EMU atau kereta dan CIT untuk Kere-ta Cepat ini sendiri direncanakan akan tiba di Indonesia pada pertengahan 2022.

Dari sisi stasiun, pembangunan empat stasiun yang terdiri dari Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar pun sudah berjalan. Per Desember 2021, Stasiun Halim mengalami progres yang paling tinggi hingga 66,05 persen, disusul Tegalluar dengan 62,75 persen, dan Karawang 40,21 persen.

“Khusus untuk stasiun Padalarang, saat ini KCIC sedang menyiapkan segala kebutuhan untuk melakukan pembangunan stasiun tersebut, lengkap dengan rencana integrasinya,” terangnya.

Selain itu, KCIC juga sudah memiliki Depo yang berlokasi di Tegalluar dengan progres pembangunan yang sudah mencapai 50,24 persen. Meski belum rampung sepenuhnya, Depo ini sudah bisa dioperasikan untuk kebutuhan proyek seperti pengelasan batang rel KCJB di fasilitas Welding Factory yang tersedia di sana.

“Dengan progres yang mencapai 79.90 persen, tentu sudah banyak yang sudah kami capai. Konstruksi bridge, Subgrade dan tunnel sudah hampir mendekati final. Rangkaian EMU dan CIT KCJB juga sudah diproduksi. Beberapa unit bakhan su-dah selesai produksinya dan rencananya akan tiba di Indonesia di pertengahan 2022 untuk dipakai saat trial run nanti,” papar Dwiyana.

Pemerintah masih membahas besaran kelebihan biaya atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Rencananya proyek ini ditarget rampung 2023 mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan pihaknya masih membahas besaran tersebut. Biaya ini rencananya juga akan ditanggung pemerintah melalui dana APBN.

"Beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost overrun. Tentang cost over run ini setahu saya masih dibahas. Karena ada permintaan karena cost over run ini agar dicover oleh pemerintah Indonesia," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Selasa (26/7/2022).

Proyek yang digarap konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China ini jadi salah satu proyek strategis nasional. Bahkan, uji coba operasinya ditarget pada akhir 2022, bertepatan dengan Konferensi Tingkat Tinggi G20.

Wahyu mengaku Kementerian Keuangan masih membahas besara kelebihan biaya proyek. Sementara, dari pihak Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berfokus pada pembangunan proyek strategis.

"Terkait hal ini, teman-teman dari Kemenkeu baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kita untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," kata dia, yang juga menjabat Ketua KPPIP.

Terkait pembangunan, Wahyu optimistis proyek akan rampung dalam waktu dekat. Harapannya, KCJB juga bisa beroperasi pada 2023 mendatang.

"Kalau cost overrun lagi dibahas, dan saya gak tahu ini apakah akan dibahas oleh Pak Presiden, tapi kami yakin komitmen dari pemerintah Indonesia bahwa kereta cepat ini harus segera dioperasikan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Eri Satriana mengaku pihaknya telah diminta oleh Kementerian BUMN untuk melakukan audit terkait cost overrun dari proyek KCJB.

"Untuk penghitungannya sendiri, BPKP hanya melakukan (audit) cost overrun untuk biaya pembangunan saja, sedangkan biaya operasional setelah kereta cepat beroperasi nantinya tidak termasuk dalam biaya cost overrun," kata Eri saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut catatannya, angka cost overrun saat ini sebesar USD 1.176 miliar. Angka ini setara dengan Rp 16,8 triliun.

"Angka cost overrun tercatat Rp 16,8 Triliun," kata dia.

Terkait hal ini, Eri mengaku telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk bisa melakukan penyesuaian cost overrun proyek KCJB.

"BPKP juga sudah menyerahkan rekomendasi kepada Kementerian BUMN untuk dapat menyesuaikan cost overrun sesuai dengan reviu yang telah dilakukan. Terkait apakah sudah dikonsultasikan silakan dikonfirmasi kepada pihak yang meminta penugasan menghitung biaya cost overun kepada BPKP. Karena BPKP berkewajiban memberikan hasil reviu kepada pihak yang meminta," papar Eri.

Menurut catatan Liputan6.com, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyampaikan besaran cost overrun masih dibahas. Ia menyampaikannya pada Februari 2022 lalu.

Menjawab pertanyaan mengenai cost overrun, Dwiyana menyebut total cost overrun yang terjadi pada project KCJB masih dalam tahap review oleh BPKP. Meski begitu saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan efisiensi.

"Berapa total cost overrun tersebut belum dapat Kami sampaikan karena sampai saat ini masih dalam tahap review oleh BPKP. Kami masih terus berproses menemukan biaya yang akan diefisiensikan," jawabnya.

Hasil dari review BPKP kemudian akan disetorkan kepada Komite Kereta Cepat yang diketuai oleh Menko Marvest dan beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri BUMN. Hasilnya nanti akan menjadi hitungan final dari cost overrun tersebut.

Untuk menutupi cost overrun, Dwiyana mengaku bahwa hingga saat ini pembiayaan cost overrun diambil dari ekuiti seperti yang tertera pada kesepakatan kedua pihak. Meski begitu, Dwiyana mengatakan pihaknya terus melakukan simulasi terkait pendanaan untuk diusulkan kepada shareholder.

Komisi VI DPR RI menyetujui kucuran modal bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) tunai. Jumlahnya mencapai Rp 4,1 triliun.

Persetujuan ini dilontarkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/7/2022).

"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tunai tahun 2023," kata Hekal.

Ia turut membacakan kesimpulan rapat yang menyetujui kucuran dana tersebut untuk penambahan modal untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4.100.000.000.000 (empat triliun seratus miliar rupiah) yang akan dgunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB," tutur Hekal.

Untuk diketahui, penyetujuan usulan ini berbarengan dengan 9 BUMN lainnya. Sehingga secara total Komisi VI DPR RI menyetujui 10 perusahaan pelat merah mendapatkan kucuran PMN.

Total PMN yang diberikan kepada 10 perusahaan ini mencapai Rp 73,26 triliun. Dibagi menjadi PMN Tunai Rp 69,82 triliun, dan PMN non-tunai sebesar Rp 3,44 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melaporkan, progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek ini telah dimulai sejak 2016 dan target rampung pada 2019 lalu.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi lantas blak-blakan soal kendala utama pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang masih terus berjalan hingga saat ini.

Terdapat tiga kendala dalam proyek pengerjaannya, yakni soal kurangnya modal atau pendanaan, pandemi Covid-19, hingga medan konstruksi.

Terkait pendanaan, PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA selaku leading sponsor belum bisa memberikan cukup permodalan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sehingga pemerintah memutuskan PT KAI untuk mengambil alih pihak sponsor.

"BUMN sponsor sampai dengan April 2021 belum bisa memberikan setoran modal secara penuh. Sehingga diputuskan PT KAI yang ambil alih dari WIKA," kata Dwiyana dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, dikutip Selasa (8/2/2022).

Proyek tersebut juga turut terkendala akibat pandemi Covid-19 yang menimpa sejumlah pekerja. Dwiyana melaporkan, terdapat 3-5 pekerja yang harus melakukan karantina mandiri akibat terinfeksi virus corona.