Liputan6.com, Jakarta - Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Yasonna Laoly, membuka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Kamis (28/7/2022). Rakorbidnas digelar untuk konsolidasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2024.
Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa BBHAR sebagai badan partai bertugas untuk menjadi benteng hukum dan advokasi bagi kepentingan partai dan juga rakyat. BBHAR PDIP mempunyai kewajiban organisatoris untuk mengawal proses Pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang.
Advertisement
“Rakorbidnas ini untuk persamaan persepsi, langkah, dan gerak kepartaian kita dalam satu rampak barisan untuk mengawal dan menyukseskan kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu serentak tahun 2024,” kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (28/7/2022).
Yasonna menyampaikan bahwa seluruh peserta harus mengikuti Rakorbidnas dengan serius untuk mendalami perihal kepemiluan dan penguatan ideologi pada 28-29 Juli 2022.
“Setelah mengikuti Rakorbidnas BBHAR ini, para peserta yang datang dari daerah wajib menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rakorbid Daerah di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat terbentuk pemahaman dan implementasi lapangan yang sama dalam setiap gerak dan langkah kita, khususnya dalam menyongsong Pemilu 2024 yang akan datang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuann, M. Nurdin, menyampaikan bahwa Rakorbidnas ini dilaksanakan untuk melengkapi upaya penyamaan langkah kader di seluruh Indonesia.
“Kita saling asah tentang kepemiluan, saling asih karena bertemu, dan saling asuh sesama kader. Kita mantapkan derap langkah kita, kita berbagi tugas dan berkolaborasi,” ungkap Nurdin.
Peserta Rakorbidnas yang digelar pada 28-29 Juli 2022 ini adalah BBHAR Pusat PDI Perjuangan, serta BBHAR dari 34 provinsi yang diwakili kepala dan sekretaris. Acara diisi dengan penguatan materi terkait pemenangan pemilu, program, pemetaan wilayah dan survei, aturan pemilu, sengketa pemilu, dan penguatan ideologi.
Target Menang Pemilu 2024, Megawati: Kader PDIP Harus Menyapa Rakyat
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah dimulai, yakni dari pendaftaran serta proses verifikasi partai politik.
Dia pun meminta para anggota Fraksi PDI Perjuangan ikut mendukung kerja struktur partai demi membereskan semua hal yang disyaratkan aturan perundang-undangan. Megawati juga meminta anggota fraksi untuk turun ke bawah dengan menyapa rakyat.
"Saya ingatkan kembali, turun ke bawah itu yang paling penting, bukan politik elite. Kalau kamu selalu turun ke bawah, kamu pasti menang, kita pasti menang," kata Megawati dalam Rapat Koordinasi Fraksi PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 di Gedung Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022.
"Pahami bahwa kita ini orang partai sehingga seharusnya memiliki api perjuangan nan kunjung padam," sambungnya.
Presiden RI ke-5 ini juga memerintahkan anggota Fraksi PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk memastikan diri terus bekerja keras turun ke tengah rakyat. Megawati menekankan para anggota fraksi untuk jangan sekali-sekali merasa berada di zona nyaman.
"Tak ada jalan selain turun ke bawah. Selalu temui dan bekerja bersama pengurus partai dari DPD, DPC, PAC, sampai ranting. Rakyat itu yang die hard. Kita tinggal membuka diri dan mau turun bersama rakyat di bawah," jelas Megawati.
"Saya katakan ini karena ingin membangkitkan spirit Anda. Dan jangan selalu merasa berada di zona nyaman," tambahnya.
Advertisement
Puan Maharani Minta Kader PDIP Tidak Kerja Instan Hadapi Pemilu 2024
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta kader PDIP untuk bekerja keras menyelesaikan persoalan rakyat. Dia mengatakan, dalam melakukan kerja politik tidak ada cara instan.
Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada kader PDIP yang hadir dalam Rakernas II PDIP Menuju Pemilu 2024.
"Kerja kita itu memang tak boleh instan. Kalau kita bekerja mulai sekarang, Insya Allah akan diingat rakyat. Mungkin capek, tapi nanti akan menuai hasil di 2024," ujar Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa 21 Juni 2022.
Puan menyebut, dalam melaksanakan tugas tiga pilar partai di legislatif harus selaras dengan kebijakan partai.
"Misalnya di DPR, agenda Alat Kelengkapan harus selaras dengan kebijakan partai. Saya selalu menekankan anggota DPR dan DPRD agar senantiasa memperjuangkan tugas ideologis," kata Puan.
Ketua DPR RI ini bilang, perwujudan tugas ideologis dilakukan melalui politik legislasi yang mengutamakan kepentingan nasional. Politik anggaran yang berpihak kepada rakyat dan politik pembangunan yang inklusif.
Di DPR, Puan ingin membuka sebagai lembaga modern bisa menerima aspirasi rakyat dengan santun beretika.
"Misalnya menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi ya boleh saja, asal jangan ganggu ketertiban umum. Lebih baik lagi sampaikan aspirasi secara sopan, silahkan datang ke DPR. Tapi tentu dengan perjanjian sehingga bisa diterima dengan baik," kata Puan.
