Liputan6.com, Jakarta - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) mampu membukukan prapenjualan Rp 1,28 triliun sepanjang Kuartal II 2022. Prapenjualan Lippo Karawaci ini berkontribusi kepada prapenjualan sepanjang semester I 2022 sebesar Rp 2,48 triliun.
Chief Executive Officer (CEO) Lippo Karawaci John Riady menjelaskan, realisasi prapenjualan sepanjang semester I 2022 ini sekitar 47,8 persen dari target 2022 yang ditetapkan di angka Rp 5,2 triliun.
Advertisement
"Pencapaian prapenjualan pada Semester I 2022 tumbuh sebesar 7 persen YoY (year on year) dibandingkan dengan Semester I 2021," jelas dia dalam keterangan tertulis, Kamis (28/7/2022).
Keberhasilan penjualan Lippo Karawaci pada Kuartal II 2022 didukung oleh kesuksesan peluncuran proyek perumahan untuk pemilik rumah pertama, seperti Cendana Icon, Cendana Marq, Cendana Nest, Cendana Clov’r, dan Cendana Gard’n di Lippo Village dan Uptown Estate di Lippo Cikarang.
Di samping itu, tingkat permintaan untuk proyek-proyek yang telah selesai pembangunannya juga turut meningkat pada Semester I 2022, dengan total penjualan mencapai Rp 132 miliar.
Untuk memenuhi target pra penjualan Rp5,2 triliun pada tahun 2022, manajemen Lippo Karawaci akan menerapkan berbagai strategi, seperti meluncurkan kembali produk-produk residensial untuk pemilik rumah pertama, produk residensial premium dan unit ruko, apartemen mid-rise untuk memperluas penetrasi pasar, serta mendorong permintaan untuk unit high-rise siap huni.
John Riady melanjutkan, perusahaan cukup senang dengan pencapaian sejauh ini. Lippo Karawaci juga menegaskan kembali target yang akan diraih pada ini yang sebesar Rp 5,2 triliun.
"Kami tetap berkomitmen untuk menyediakan perumahan yang berkualitas untuk memenuhi permintaan yang kuat dari pemilik rumah pertama, bahkan saat kami mendiversifikasi penawaran produk dan harga produk kami.” tutup dia.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady: Sekuritisasi Aset Solusi Ideal Masalah Backlog Perumahan
Sebelumnya, pemerintah masih memberikan insentif fiskal untuk sektor properti salah satunya Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Adanya insentif ini sangat efektif dan menjadi solusi jangka pendek masalah properti.
Saat ini, Indonesia masih diliputi persoalan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan perumahan (backlog) di tengah peningkatan inflasi yang menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi pada 2022.
Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady mengatakan, insentif fiskal PPN DTP menjadi langkah strategis untuk jangka pendek, dalam upaya mengurangi persoalan backlog di tengah peningkatan inflasi yang menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi tahun ini.
"Peningkatan inflasi menjadi tantangan proses pemulihan ekonomi. Bahkan diperkirakan masih akan mengalami peningkatan karena dipicu kenaikan harga BBM, listrik, dan gas LPG, seiring tingginya harga komoditas global. Pemberian insentif fiskal seperti PPN DTP terbukti sangat efektif menstimulasi sektor properti sejak awal tahun diberlakukan,” jelas John dalam keterangan tertulis (17/7/2022).
Program PPN DTP yang berlangsung selama sembilan bulan sejak awal tahun, sebagaimana diatur dalam PMK No.6/2022, terbukti mendorong sektor properti mulai menggeliat.
Dari informasi yang ada, PPN DTP dapat mendongkrak nilai penjualan properti hunian sebesar 20 persen atau senilai Rp110 triliun pada tahun ini dibandingkan kinerja tahun lalu.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Bantalan Konsumen dan Produsen
Menurut John, di tengah ancaman inflasi dan tergerusnya daya beli, insentif PPN DTP menjadi salah satu bantalan bagi konsumen maupun produsen.
“Karena sektor properti dapat menjadi mesin untuk menjaga kelangsungan dampak ekonomi dari kenaikan harga komoditas. Dimana aliran capital inflow ke sektor properti dapat berdampak ganda bagi 174 sub-sektor lainnya.” kata dia.
Sementara itu, Survei Susenas 2020 menyebutkan, tingkat backlog perumahan mencapai 12,75 juta per tahun. Angka itu menambah kondisi backlog eksisting yang telah mencapai 7 juta serta penambahan keluarga baru yang mencapai 640.000 per tahun.
Tidak heran, Indonesia semakin dihadapkan persoalan perumahan yang kian berat. Bahkan, dari data Kementerian PUPR, terdapat 31 persen dari jumlah penduduk belum memiliki hunian.
