Liputan6.com, Jakarta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah menonaktifkan Mardani Maming dari jabatannya sebagai bendahara umum atau bendum. Hal ini karena status Mardani Maming yang sudah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun, lembaga antirasuah telah menersangkakan Mardani Maming dalam kasus suap, serta disangkakan menerima gratifikasi saat masih menjabat Bupati Tanah Bumbu.
Advertisement
"Sudah ada rapat gabungan satu bulan yang lalu bahwa beliau diputuskan nonaktif jika ditetapkan tersangka, setelah proses praperadilan selesai,"kata Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau biasa disapa Gus Fahrur saat dihubungi Merdeka, Kamis (28/7/2022).
Sebelumnya, Mardani Maming telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu saat menjabat bupati.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Mardani yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sempat melawan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK lewat praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, gugatannya tersebut ditolak oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatanl.
KPK juga sempat berkirim surat daftar pencarian orang atau DPO atas nama Mardani Maming ke Bareskrim Polri. Ketua Umum HIPMI itu ditetapkan menjadi buronan lantaran dua kali tak memenuhi panggilan KPK.
Datangi KPK, Mardani Maming Penuhi Panggilan Sebagai Tersangka
Bendahara Umum PBNU Mardani Maming tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/7/2022). Diketahui, Maming hadir untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan (IUP) Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.
Pantauan di lokasi, Maming tiba di KPK sekira pukul 14.01 WIB. Maming didampingi sejumlah orang salah satunya, sang pengacara Denny Indrayana.
Maming datang dengan jaket berwarna biru dan celana panjang hitam. Dia menggunakan masker berwarna putih.
Maming irit bicara saat tiba di Gedung KPK. Namun dia meluruskan soal statusnya sebagai DPO KPK.
"Hari Selasa saya dinyatakan DPO, padahal saya dan kuasa hukum sudah mengirimkan surat dan akan hadir bersama kuasa hukum pada 28 Juli," kata Maming di KPK, Kamis (28/7/2022).
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menagih janji kuasa hukum Mardani H. Maming menghadirkan Ketua Umum HIPMI itu untuk menjalani pemeriksaan di lembaga antirasuah pada hari ini, Kamis (28/7/2012).
"Kami berharap kuasa hukum tunaikan janji yang sudah disampaikan ke publik untuk hadir ke KPK bersama MM (Mardani Maming) pada 28 Juli 2022," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.
Ali mengatakan, setiap penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Begitu juga saat menetapkan status buronan terhadap tersangka.
"Memasukan tersangka pada DPO merupakan bentuk keseriusan kami dalam menyelesaikan perkara korupsi agar cepat, cermat, dan tepat sesuai hukum sehingga kepastian hukum segera terwujud," Ali menutup.
Advertisement
Mardani Maming Terjerat Kasus Suap dan Gratifikasi
Diketahui, Ketua Umum HIPMI Mardani Maming tak hanya dijerat dalam kasus suap oleh KPK. Bendum PBNU itu juga disangkakan menerima gratifikasi oleh lembaga antirasuah.
"KPK telah menaikan ke tahap penyidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan penerimaan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 12 Juli 2022.
Dugaan gratifikasi Mardani Maming diduga dilakukan saat dirinya menjabat Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ali menegaskan KPK sudah mengantongi sejumlah bukti perbuatan pidana Mardani Maming ini.
"Setelah KPK meminta bahan keterangan kepada sejumlah pihak dan kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Ali.
Tak terima dijerat sebagai tersangka, Mardani Maming ajukan praperadilan kepada KPK. KPK menyatakan praperadilan yang diajukan Mardani H. Maming tak akan menghentikan pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jakarta Selatan.
"Penting perlu kami sampaikan bahwa permohonan praperadilan ini tidak menghalangi upaya KPK untuk terus melakukan penyidikan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 12 Juli 2022.
Ali mengatakan praperadilan hanya menguji aspek formil seperti sah tidaknya penangkapan atau penahanan. Termasuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, atau penyitaan.
"Jadi tidak menyentuh aspek materiil, yaitu substansi pokok perkara yang sedang dilakukan proses penyidikannya oleh KPK," kata Ali.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
