Liputan6.com, Jakarta - Total belanja pemerintah dan BUMN mencapai Rp 1.400 triliun. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melihat angka tersebut bisa ditekan dengan melakukan belanja konsolidasi.
"Belanja pemerintah dan BUMN itu mencapai Rp 1.400 triliun," kata Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Odo RM Manuhutu dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Advertisement
Pemerintah akan melakukan penghematan dari anggaran belanja tersebut. Salah satu yang dilakukan adalah dengan belanja secara terkonsolidasi dan membelinya langsung ke produsen.
Saat ini uji coba tersebut dilakukan pemerintah pada pembelian laptop administrasi perkantoran dan laptop untuk TIK dan media pendidikan. Hasilnya, pemerinta mampu menghemat anggaran hampir 30 persen atau Rp 1,8 triliun.
Padahal anggaran sebelum dilakukan konsolidasi sebesar Rp 2,92 triliun untuk laptop administrasi perkantoran dan Rp 3,41 triliun untuk laptop TIK dan media pendidikan.
"Memang harus (konsolidasi),ini kan relatif kecil (penghematannya) Rp 6 triliun dengan efisiensi 27 persen dan 29 persen," kata dia.
Odo mengatakan, jika pemerintah melakukan mekanisme yang sama untuk belanja pemerintah, maka penghematan anggaran bisa lebih besar. Misalkan, dari anggaran belanja pemerintah dan BUMN Rp 1.400 triliun, lalu dilakukan belanja konsolidasi dan menghasilkan penghematan 25 persen, maka negara akan menghemat banyak anggaran.
"Kalau kita mengatakan Rp 1.000 triliun mendapatkan efisiensi 25 persen atau 29 persen bayangkan, Rp 250 triliun itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang produktif," kata Odo.
Untuk itu, ke depan pemerintah akan melakukan inovasi yang sama untuk pengadaan belanja pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Sehingga belanja negara lebih efisiensi.
"Akan dilakukan setiap tahun dan meluas ke beberapa produk lainnya," kata dia mengakhiri.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah Beli Laptop Langsung dari Produsen, Hemat Biaya Rp 1,8 Triliun
Sebelumnya, pemerintah akan melakukan pengadaan laptop langsung dari produsen. Pengadaan laptop dengan membeli langsung dari produsen ini bisa menghemat anggaran Rp 1,8 triliun.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, nilai total pengadaan laptop ini mencapai Rp 6,33 triliun. Ini dibagi menjadi dua kategori, laptop untuk administrasi perkantoran, dan laptop TIK Pendidikan.
Penghematan anggaran ini berkat adanya SE Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan E-Purchasing Laptop Produk Dalam Negeri Hasil KonsolidasiPengadaan Laptop produk Dalam Negeri secara Nasional Tahun Anggaran 2022.
"Setelah konsolidasi ini maka kita langsung (membeli) ke produsen, tak lagi ke reseller sehingga dengan demikian kita dapatkan efisiensi sekitar Rp 1,8 triliun," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (29/7/2022).
Anas merinci, pengadaan laptop TIK dan media pendidikan Chromebook senilai Rp 4,31 triliun dan laptop administrasi sebesar Rp 2,92 triliun. Masing-masing mencatat efisiensi anggaran sebesar 27,9 persen dan 29,7 persen.
"Jika cara ini ternyata efisien, dan harga menyesuaikan, kalau lebih efisien lagi mungkin bisa diatas 30 persen (penghematannya)," terang dia.
Penghematan itu terjadi berkat adanya pengurangan biaya yang dikeluarkan untuk satu unit laptop. Dengan adanya konsolidasi tadi, biaya pembelian laptop kategori TIK pendidikan semula Rp 7,1 juta menjadi hanya Rp 5,5 juta.
Sementara untuk laptop kategori administrasi perkantoran dari semula Rp 15,3 juta menjadi hanya Rp 11,8 juta.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Percepatan Penyerapan Anggaran
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan Sudarto mengungkap adanya konsolidasi ini bisa meningkatkan penyerapan anggaran.
"Tadi sudah disampaikan efisiensi, dan tak hanya itu saja, itu akan mendapat juga pada percepatan (pembelian) barang dan jasa," ujarnya.
Dengan adanya percepatan penyediaan ini, nantinya diharapkan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Lantaran, anggaran langsung digunakan untuk kepentingan terkait.
"Artinya ada peningkatan penyerapan anggaran, berarti mempercepat juga pertumbuhan ekonomi dalam negeri," ungkapnya.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
