Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menjadi salah satu partai politik (Parpol) non-parlemen pertama yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 di jam pertama.
Hari ini, Senin (1/8/2022) tepat pukul 08.00 adalah jam pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat. PKP pun tambah percaya diri. Mengingat partai yang didirikan Jenderal (Purn) Try Sutrisno ini daftar bareng parpol pemenang pemilu, yakni PDI Perjuangan, di jam yang sama.
"Besok pagi (hari ini) pendaftaran ke KPU. Seperti komitmen saya saat pelantikan dan ulang tahun PKP, bertekad akan jadi partai pertama yang mendaftar ke KPU. Banyak yang pesimistis saat itu. Ternyata bisa. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan, tidak ada yang tidak mungkin," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen Marinir (Purn) Yussuf Solichien saat mengumpulkan pengurus di Kantor DPN PKP di Jalan Cirebon 21, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 31 Juli 2022.
Yussuf akan didampingi sejumlah pengurus saat mendaftar. Seperti Sekjen PKP Irjen Pol (Purn) Syahrul Mamma dan Pengurus DPN PKP dan beberapa Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKP.
Baca Juga
Advertisement
Pendaftaran PKP di hari pertama ini, kata Yussuf, menunjukan PKP sudah siap menghadapi verifikasi administrasi maupun faktual KPU. Kelengkapan persyaratan PKP telah 100 persen diunggah ke Sipol KPU.
Kesiapan tersebut termasuk data dan dokumen pengurus, alamat kantor dan rekening bank di DPN Pusat, DPP Provinsi maupun DPK Kabupaten/Kota, pengurus di tingkat Kecamatan serta kesiapan 1000 KTA atau 1/1000 penduduk di setiap Kabupaten/Kota.
Dikatakan, menyiapkan pengurus, kantor, rekening bank dan KTA untuk 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, dan ribuan Kecamatan bukan hal mudah. Dengan segala kekurangan dan kelebihan, seluruh kader telah berjuang mati-matian, kerja keras, tak kenal waktu, dan pantang menyerah.
"Saya berterima kasih kepada Satgas Verifikasi Parpol, khususnya tim upload Sipol KPU yang sampai menginap dan tertidur di meja kantor. Akhirnya PKP menyelesaikan semua persyaratan verifikasi dengan baik dan tepat waktu. KPU sudah memberi jawaban, kita partai non-parlemen pertama yang akan diterima 08.00 bersamaan dengan PDI Perjuangan," tuturnya.
Selanjutnya PKP siap melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang dijadwalkan mulai Agustus sampai dengan awal Desember 2022. Seluruh jajaran PKP, siap bekerja sama dengan KPU dan KPUD agar pelaksanaan verifikasi berjalan aman, tertib, dan lancar.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Target PKP
PKP yakin dan percaya KPU dan seluruh jajarannya akan melaksanakan tugas dengan adil, profesional, akuntabel, terbuka dan tepat waktu. Sehingga tidak ada sengketa dalam penetapan calon peserta Pemilu 2024 kepada Bawaslu ataupun pengadilan.
Menyongsong Pemilu 2024, kata Yussuf, PKP akan terus berjuang menjadi garda terdepan sebagai benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dari segala bentuk ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Soal capres-cawapres, kata Yussuf, PKP belum punya pilihan nama saat ini. Diingatkan, untuk membangun bangsa dan negara yang besar, butuh pula pemimpin besar. Oleh karena itu, Yussuf menyatakan, partainya akan mendukung siapa pun asal dapat memenuhi kriteria. Yakni disegani di dunia intenasional, berjiwa kerakyatan, bermoral, profesional, berani dan berwibawa, dan dapat membawa bangsa dan negara Indonesia menuju era kemasannya.
"Paling tidak seperti Bung Karno disegani dunia. Kerakyatan seperti Soeharto dengan konsep trilogi pembangunan. Yang paham betul situasi ekonomi global. Selain itu, untuk mempersatukan bangsa yang potensi disintegrasinya besar, butuh pemimpin kuat yang memegang erat Pancasila," tuturnya.
Soal target perolehan kursi, PKP di era, energi, dan tekad semangat baru ini minimal meraih 34 kursi di DPR, 5-10 kursi atau satu fraksi di DPRD Provinsi dan 3-5 kursi atau satu fraksi di DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga PKP berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan strategi nasional di tingkat pusat dan menentukan kebijakan dan program kerakyatan yang pro poor, pro job dan pro environment.
"Kita jawab pesimisme orang lain yang bilang PKP tak mungkin lolos jadi peserta dan lolos Parliamentary Threshold. Kita akan bangun sejarah baru, jadi partai besar, apalagi kita bukan partai kemarin sore. Besok kita tunjukkan, inilah PKP yang sangat percaya diri dan siap 100 persen," pungkasnya.
Wakil Ketua Umum DPN PKP Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar Nurdin Tanjung menambahkan, momentum Tahun Baru Islam menjadi semangat tambahan bagi PKP dalam menghadapi pendaftaran peserta calon peserta Pemilu 2024.
"Kita jadikan sebagai semangat tambahan untuk refleksi, muhasabah dan introspeksi. Juga semangat dari yang dulu tidak lolos parlemen, hijrah dan lolos. Selain itu istiqomah dalam perjuangan ini. Jaga semangat ini. Kita yakinkan seluruh kader bahwa kita akan lolos dengan usaha yang maksimal," pungkasnya.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
