Sederet Hasil Lawatan Jokowi ke Tiga Negara di Asia Timur

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China Xi Jinping dan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang, di Beijing pada Selasa 26 Juli 2022 waktu setempat.

Adapun dari kunjungan Jokowi ini, kedua negara telah menyepakati beberapa kesepakatan dalam berbagai bidang.

Melansir laman Setkab, Rabu 27 Juli 2022, kesepakatan tersebut antara lain:

1. Pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative

2. MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika

3. MoU mengenai Pembangunan Hijau

4. Pengaturan Kerja Sama Kelautan

5. Protokol mengenai Ekspor Nanas Indonesia

6. Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan

7. Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi.

Presiden Jokowi disambut Presiden Xi Jinping dan keduanya langsung melakukan foto bersama. Setelahnya kedua pemimpin negara bersama-sama menuju ruang pertemuan.

Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Xi mengucapkan selamat datang dan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi.

"Yang Mulia adalah Kepala Negara pertama yang diterima pihak Tiongkok setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing. Hal ini cukup membuktikan betapa mesranya antara hubungan kedua pihak," ucap Presiden Xi.

Jokowi dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat kepada dirinya dan delegasi Indonesia.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia.

"RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, dan sekaligus untuk kawasan dan dunia," ucap Presiden Jokowi.

Selain kerja sama ekonomi, kedua pemimpin juga membahas berbagai isu, antara lain isu kawasan dan dunia.

"Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain itu, Menlu menambahkan, isu G20 dan ASEAN juga dibahas dalam pertemuan.

"Indonesia sampaikan penghargaan atas dukungan RRT terhadap keketuaan Indonesia di G20. Mengenai ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN relevan, tidak saja bagi masyarakat Indonesia namun juga untuk kawasan dan dunia," tutur Retno.

Presiden Xi, lanjut Retno, memberikan apresiasi atas upaya Presiden Jokowi dalam mengupayakan perdamaian dan memperbaiki situasi kemanusiaan antara lain melalui kujungan ke Kyiv, Ukraina dan Moskow, Rusia.

"Kunjungan ini dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar," kata Retno.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Jokowi kemudian melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada Rabu 27 Juli 2022. Dalam kunjungan itu, Jokowi bertemu dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, Perdana Menteri Fumio Kishida, serta dengan para CEO perusahaan besar Jepang.

"Kita sepakat akan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara," ungkap Jokowi, seusai beberapa acara pertemuan tersebut, dikutip dari keterangan tertulis.

Selesai pertemuan dan rangkaian acara kunjungan kerja, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan pers dan menyampaikan hasil dari berbagai pertemuan tersebut.

Penyelesaian Amandemen Protokol General Review IJEPA, menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan Jokowi di Jepang.

Terkait IJEPA, Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan General Review (GR) IJEPA pada 2019 lalu dan diumumkan kedua Kepala Negara di sela-sela KTT G20 di Osaka, Jepang tahun 2019.

Penyelesaian GR IJEPA tersebut harus dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Perubahan Protokol IJEPA.

Saat ini, sedang dilaksanakan pembahasan teknis antara Tim Negosiasi dari kedua negara.

Adapun salah satu isu yang masih tertunda dalam pembahasan adalah terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor Ikan Tuna Kaleng ke Jepang.

Kedua pemimpin sepakat bahwa protokol perubahan IJEPA akan dapat diselesaikan dan ditandatangani pada saat penyelenggaraan KTT G20 November 2022 di Bali.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan apresiasi pada kesediaan Jepang untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan 2 pilot project dalam kerangka New MIDEC IJEPA.

Pilot Project yang diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat ini adalah:

1. Proyek Penguatan untuk Pengembangan SDM dalam Industri Mold and Dies (TOR Mold and Dies for Automotive Industry)

2. Proyek Pengembangan SDM dan Sistem Operasi Manufaktur dalam Industri Otomotif untuk Mendukung Making Indonesia 4.0 (TOR SME Development for Automotive Industry).

Perlu dikembangkan programa tau proyek New MIDEC yang meliputi sektor prioritas lainnya.

Selanjutnya, terkait dukungan ekspor produk Indonesia ke Jepang, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :

- Ekspor Ikan Tuna Kaleng dari Indonesia ke Jepang, di mana Jepang memberikan preferensi tarif Bea Masuk (BM) = 0 persen kepada negara lain (untuk 4 Pos Tarif Ikan Tuna Kaleng).

Sedangkan untuk Ikan Tuna Kaleng dari Indonesia masih dikenakan tarif BM sebesar 7 persen.

- Ekspor Buah Pisang dari Indonesia ke Jepang, di mana saat ini kuota ekspor sudah tidak dibatasi dan dikenakan Bea Masuk sebesar 10-20 persen, namun untuk mendapatkan Pembebasan BM (BM= 0 persen), hanya diberikan untuk sebanyak 1.000 ton per tahun.

Disepakati bahwa Jepang dapat memberikan peningkatan kuota sesuai yang diminta Indonesia pada saat perundingan IJEPA.

- Ekspor Buah Nanas dari Indonesia ke Jepang, saat ini sudah tidak dibatasi kuotanya dan dikenakan BM sebesar 10-20 persen, namun untuk mendapatkan pembebasan BM (BM= 0 persen) ada persyaratan berat maksimal 900 gram per buah dan kuota maksimal sebesar 500 ton per tahun. Disepakati bahwa Pemerintah Jepang akan meninjau kembali persyaratan dan kuota tersebut.

- Ekspor Buah Mangga dari Indonesia ke Jepang, akan didorong percepatan penyelesaian negosiasi akses pasar mangga Indonesia untuk ekspor ke Jepang.

- Impor Baja dari Jepang ke Indonesia, maka untuk meringankan industri terhadap kebutuhan Bahan Baku/Penolong (berupa baja).

Pemerintah Indonesia akan mengkaji kembali kebijakan untuk menurunkan tarif BM atas impor Baja.

- Impor produk perikanan dan pertanian dari Jepang, Pemerintah Indonesia telah menghapuskan persyaratan adanya Sertifikat Bebas Radioaktif, dan saat ini sudah diterbitkan regulasinya oleh BPOM (Makanan Olahan) dan Menteri Pertanian (Pangan Segar Asal Hewan/Tumbuhan).

Di bidang investasi, dalam kunjungan Jokowi ke Jepang, dibahas upaya mendorong percepatan penyelesaian proyek strategis, menghargai proyek yang selesai tepat waktu, dan mengundang investasi baru di berbagai bidang.

Beberapa hasil pembahasan investasi baru oleh Perusahaan Jepang di Indonesia antara lain :

- Mitsubishi Motor Company (MMC) sampai saat ini telah menginvestasikan Rp 11,3 triliun hingga akhir 2021 untuk seluruh pabrik MMC di Indonesia, targetnya akan menginvestasikan sekitar Rp 10 triliun mulai 2022 hingga 2025.

- Toyota Motor Corporation (TMC) sesuai dengan janjinya untuk komitmen investasi di Indonesia pada saat KTT G20 di Osaka 2019 lalu, dalam tiga tahun investasi Toyota telah mencapai Rp 14 triliun.

Untuk lima tahun ke depan (2022-2026) TMC menyatakan komitmennya untuk menambah investasi sebesar Rp 27,1 triliun.

- Kelanjutan Pelabuhan Patimban, yang dibagi menjadi tiga tahap yakni Tahap 1 (2018-2023) dibiayai melalui Loan JICA sebesar Rp 14 triliun dan Rp 9,5 triliun, Tahap 2 (2024-2025) estimasi memakan biaya sebesar Rp 7,58 triliun untuk pengembangan Terminal Peti Kemas. Kemudian Tahap 3 KPBU (2026-2027) estimasi biaya Rp3,86 triliun.

Selain itu, juga dibangun Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan interchange non tol di Jalan Pringkasap – Pabuaran.

- Proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Depo Ancol Barat) dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dan Fase 2B (Kota – Depo Ancol Barat).

Total Pinjaman Fase 2 sebesar USD1,89 miliar dan tambahan sisa dari pinjaman Fase 1 sebesar JPY48,47 Miliar.

- Rencana pembangunan Proving Ground di Bekasi, di lokasi Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor, untuk pengetesan keamanan dan road-worthiness sesuai estándar internasional, guna mendorong ekspor kendaraan bermotor. Proyek melalui skema KPBU, dengan nilai capex sebesar USD121,28 juta atau sekitar Rp1,81 triliun.

- Secara khusus Presiden mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission melalui advokasi Jepang pada innovative technology seperti hidrogen dan amonia. Indonesia juga mengapresiasi Jepang, yang bersama-sama Amerika Serikat akan membawa Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada negara-negara mitra G7.

- Salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah Transisi Energi, yang mengedepankan JETP yaitu transisi energi yang inklusif dan adil dengan tiga fokus utama yakni Akses Energi, Pembiayaan Energi yang Berkelanjutan, dan Transfer Teknologi Energi Bersih.

- Mendorong dukungan IPTEK baru dari Jepang untuk beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi, pengembangan EV, serta di sektor kesehatan dan pangan. Juga peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong digitalisasi dan elektrifikasi.

- Terkait isu regional dan global, Presiden menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi global.

- Memanfaatkan momentum tahun depan (2023) bahwa Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7, perlu koordinasi perumusan agenda prioritas untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia. Juga momentum memperingati 65 tahun Persahabatan Indonesia-Jepang dan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang.

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia dan Korea Selatan telah memulai kerja sama pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Salah satunya, kerja sama dalam pembangunan smart city di IKN.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pernyataan pers usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan atau Korsel Yoon Seok-yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis 28 Juli 2022.

"Kita juga telah memulai kerja sama dalam pengembangan ibu kota baru Nusantara antara lain, kerja sama di bidang pembangunan, sistem penyediaan air minum, dan capacity building di bidang pembangunan smart city," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Dia juga mendorong kerja sama investasi dari Korea Selatan, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia. Termasuk, proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik.

Jokowi juga menyambut baik penandatanganan MoU atau nota kesepahaman antara Kementerian Investasi, Posco Korea, dan PT Krakatau Steel Indonesia terkait dengan investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan IKN.

"Nilai investasinya keseluruhan mencapai 6,37 miliar US Dollar dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja," ujar dia.

Jokowi menyampaikan bahwa Korea Selatan merupakan salah satu Mitra penting Indonesia di Asia Timur. Menurut dia, Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus.

Tak hanya itu, Indonesia-Korea Selatan akan memperingati 50 tahun hubungan persahabatan kedua negara pada 2023. Jokowi meyakini kemitraan Indonesia-Korea Selatan akan semakin kokoh dibawah kepemimpinan Presiden Yoon, terutama kemitraan di bidang ekonomi.

"Kita menyambut baik peran perdagangan bilateral yang terus meningkat dan kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara," tutur Jokowi.

Dia juga mengapresiasi dukungan Korea Selatan bagi Presidensi G20 Indonesia yang akan digelar di Bali pada November 2022 mendatang. Jokowi menyampaikan harapan agar Presiden Yoon bisa hadir di Presidensi G20.

"Saya mengapresiasi dukungan Korea Selatan bagi Presidensi Indonesia di G-20 tahun ini dan menantikan kehadiran presiden Yoon di Bali di bulan November yang akan datang," kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, Kamis 28 Juli 2022. Jokowi meyampaikan bahwa Korsel merupakan mitra penting Indonesia di Asia Timur.

Menurut dia, Indonesia dan Korea Selatan adalah mitra strategis khusus. Jokowi pun meyakini kemitraan Indonesia dan Korsel akan semakin kuat di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, khususnya di bidang ekonomi.

"Kita juga akan memperingati 50 tahun persahabatan negara kita. Saya yakin di bawah kepemimpinan Presiden Yoon, kemitraan kita akan semakin kokoh ke depan terutama kemitraan di bidang ekonomi," jelas Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.

Dia menyambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat. Jokowi menyampaikan Indonesia-Korea Selatan telah sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara.

"Implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement akan mendorong pemenuhan berbagai target ini," tuturnya.

Jokowi menyebut investasi Korea Selatan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik. Khususnya, di bidang industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, industri kabel listrik, dan telekomunikasi, serta garmen, dan energi terbarukan.

Dalam pertemuan ini, Jokowi mendorong kerja sama investasi dari Korea Selatan, terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia. Indonesia-Korea Selatan juga telah memulai kerjansama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Antara lain kerja sama di bidang pembangunan, sistem penyediaan air minum dan capacity building di bidang pembangunan smart city," pungkas Jokowi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini sudah ada tiga perusahaan asal Korea Selatan yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN). Tiga perusahaan itu antara lain, POSCO, Hyundai, dan LG.

"Jadi enggak benar itu kalau ada persepsi yang orang selalu meragukan apakah ada investasi untuk masuk ke IKN," kata Bahlil dikutip dari siaran pers.

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah bertemu dengan Executive Chairman Hyundai Motor Group di Seoul, Korea Selatan, Kamis hari ini. Bahlil menuturkan bahwa Hyundai menyampaikan ketertarikannya untuk turut mengambil bagian dalam investasi di IKN Nusantara.

"(Hyundai) juga akan ikut mengambil bagian dalam investasi di IKN, ini sesuatu hal yang positif," kata Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah harga mati dan harus terus berjalan. Dia pun menegaskan sudah banyak negara yang menyampaikan minat untuk berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

"Saya ingin mengatakan bahwa investasi yang akan masuk ke IKN, negara-negaranya itu sudah ada. Tapi kami kan tidak mungkin ngomong setiap hari terus negara ini, negara ini (mau investasi). Sudah kayak omong kosong, gitu. Sudah, percaya. Investasi di IKN sudah ada, contoh UEA, Korea, Taiwan, China, banyak," katanya dalam paparan realisasi investasi di Jakarta, Rabu 20 Juli 2022.

Bahlil menyebut, belum lama ini dia pun sempat mendampingi Chairman Foxconn bertemu dengan Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Chairman Foxconn pun menyampaikan keinginannya untuk ikut masuk di proyek pengembangan kota pintar IKN.

Bahlil pun mengajak semua pihak agar tetap optimistis terkait pembangunan IKN. Dia juga menegaskan pembangunan IKN tidak akan mundur dan akan dilakukan sebagaimana rencana yang telah ditentukan.

"Jadi menurut saya, tidak ada kata mundur. IKN harga mati, dan harus jalan terus," tuturnya.