Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegur, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemensos Dadang Iskandar saat menjelaskan pengawasan terkait kasus penimbunan bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau banpres di Depok. Sebab, Risma menilai penjelasan tesebut tidak sesuai.
Mulanya, Dadang menjelaskan perihal pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Mensos Juliari P Batubara saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial pada, Selasa 2 Agustus 2022 sore. Dadang menyebut, pengawasan penyaluran bansos sudah sangat ketat.
Baca Juga
Advertisement
"Kalau pengawasan saya katakan sudah sangat kuat sekali, karena kita pada saat di lapangan penyaluran bansos ini ada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Dadang.
Dia mengungkapkan, bahwa pengawasan penyaluran bansos diterapkan mulai tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Bahkan hingga ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap dilakukan secara ketat.
Kendati demikian, Dadang mengaku, tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan seperti kasus penimbunan bansos di Depok. Namun, dia menilai, kecurangan tersebut hanya bersifat kecil dan tidak memiliki pengaruh begitu besar terhadap program bansos yang dijalankan Kemensos.
"Kalau terjadi kecurangan seperti ini (penimbunan di Depok), enggak begitu besar kalau kita lihat, dan ini muncul di belakang hari," ucap Dadang.
Mensos Risma pun seketika menyela ucapan Dadang. Risma mengatakan, seharusnya Dadang tidak menjawab mekanisme pengawasan yang dijalankan dari tingkat pusat hingga daerah.
Namun, memaparkan bukti apakah proses administrasi terkait pengawasan tersebut sudah berjalan dengan baik atau belum.
"Maaf Pak Irjen, enggak bisa begitu, enggak bisa begitu," kata Risma.
"Yang perlu dijawab Pak Irjen (Dadang) adalah saat kemudian penggantian proses administrasinya gimana, itu yang harus dijawab. Nah, itulah yang disebut pengawasan. Tapi, kemudian ada case (kasus penimbunan-red) ini," sambung Risma.
Mantan Wali Kota Surabaya itu menegaskan, jika proses pergantian administrasi benar-benar diawasi, maka kasus penimbunan banpres di Depok kemungkinan tidak akan terjadi.
"Kalau saat itu proses penggantian (paket bansos) clear (bisa tuntas), (bukti) administrasinya bisa jawab, gitu Pak Irjen sorry," kata Risma tegas.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Bulog Pastikan Banpres Jokowi Sudah Tersalurkan Semua
Viral dengan bantuan Presiden Jokowi alias banpres berupa sembako yang dikubur di lahan kosong, kawasan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pun angkat bicara.
Sekertaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal memastikan, program bantuan beras dan bahan pokok presiden periode Mei-Juni 2020 telah diterima warga dalam kondisi baik. Bantuan tersebut ditujukan bagi warga yang yang terkena dampak dari pandemi Covid -19.
Awaludin Iqbal mengatakan, untuk mempercepat penerimaan bansos presiden tersebut. Pihaknya bekerja sama dengan pihak lain sebagai transporter yang mengantarkan beras tersebut kepada warga penerima manfaat.
“Dalam program tersebut tidak ada warga yang dirugikan, mengingat hasil evaluasi dan monitor yang dilakukan Bulog, termasuk peran pengantarnya pada saat itu berjalan baik sebagai mana mestinya,” kata Iqbal di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022.
Pihaknya juga menegaskan dalam setiap pengeluaran beras dari gudang, ada prosedur standar yang harus dilakukan dan tercatat secara pasti guna memastikan proses quality control betul-betul berjalan dengan baik.
“Semuanya tercatat jelas. Setiap pengeluaran beras dari gudang ada dokumen serah terima barang yang menyebutkan beras diterima dalam kondisi baik, dan selanjutnya penyaluran beras tersebut menjadi tanggungjawab pihak transporter. Memang dalam proses pengangkutan terbuka kemungkinan terjadi gangguan-gangguan cuaca seperti hujan,kemasan pecah dan lainnya,” ujar Iqbal.
Lebih lanjut, pihak Bulog juga telah bekerja dengan pihak PT SSI selaku pihak ketiga guna mempercepat penyaluran beras bantuan presdien. Hal tersebut sengaja dilakukan mengingat kondisi awal pandemi Covid -19 memberikan dampak yang besar pada masyarakat.
Bulog sendiri bekeinginan mempercepat penyaluran beras bantuan presiden mengingat kondisi di awal pandemi yang menimbulkan dampak cukup signifikan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19, sehingga bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini dengan pihak PT.SSI.
“Kerjasama ini bertujuan agar warga terkena dampak pandemi Covid-19 tetap tenang dan bisa melanjutkan aktivitas di rumah walau secara terbatas,” tutup Iqbal.
Sementara pada periode Mei-Juni 2020, pihak pengantar akan mengirimkan beras kepada warga penerima bantuan beras presiden, namun dalam perjalanannya ada kendala yang mengakibatkan beras tersebut mengalami sedikit kerusakan.
Pada saat itu juga, pihak ketiga (PT SSI) segera menghubungi BULOG untuk membeli beras pengganti agar segera diantar kepada warga penerima.
Sehingga pihak ketiga sudah menggantinya dengan beras berkualitas baik dan diterima dengan baik juga oleh seluruh warga penerima manfaat. Sedangkan beras yang rusak tersebut menjadi tanggungjawab pihak ketiga, dan bukan lagi menjadi tanggungjawab Bulog.
Advertisement
JNE Klaim Bansos yang Dikubur Sudah Tidak Layak Disalurkan
PT JNE mengklaim bantuan sosial (bansos) Presiden Jokowi yang ditimbun dinilai tak layak disalurkan pemerintah. Bansos ditemukan di lahan bekas parkir mobil perusahaan jasa ekspedisi JNE di Jalan Raya Tugu, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok.
Perwakilan dari JNE telah dimintai keterangan penyidik Polres Metro Depok, Senin 1 Agustus 2022. Kepada penyidik, pihak JNE mengakui menimbun bansos Presiden Jokowi berupa beras.
"Yang kita lihat di media sosial yang viral beras yang ditimbun adalah beras yang rusak. Jadi beras yang telah basah dalam perjalanan pengambilan gudang BULOG. Ini pengakuan pihak JNE," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat konferensi pers, Senin 1 Agustus 2022.
Zulpan menerangkan, PT JNE dikontrak oleh PT DNR untuk menditribusikan bantuan sosial secara door to door atau pintu ke pintu kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. Diketahui, PT DNR sebagai vendor pemenang proyek Bansos Presiden tahun 2020.
"BULOG kerja sama dengan PT DNR sebagai pemenang lelang tahun 2020. PT DNR kerja sama dengan PT JNE untuk salurkan door to door," ujar dia.
Sebelumnya, Samsul juga mengklaim bansos yang ditimbun milik pihak JNE. Keterangan itu disampaikan oleh Samsul saat diperiksa oleh penyidik Polres Metro Depok, hari ini Senin 1 Agustus 2022.
"Mereka menganggap beras itu sudah jadi milik PT JNE karena telah mengganti kepada pihak pemerintah. Ini keterangan belum didukung dokumen. Jadi baru keterangan secara lisan tentu akan dalami tentunya dari pihah JNE," ujar Zulpan.
Zulpan menerangkan, PT JNE bekerja sama dengan PT DNR, selaku pemenang tender diarahkan untuk mengantarkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat yang berhak sesuai dengan data pemerintah pada 2020.
Dalam hal ini, PT JNE mengambil bantuan sosial berupa beras di Gudang BULOG, Pulogadung, Jakarta Timur sesuai intruksi dari PT DNR.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
