Liputan6.com, Kendari - Antrean panjang melibatkan puluhan hingga ratusan mobil truk di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi pemandangan sehari-hari di Kota Kendari. Kondisi ini, diduga dipicu permainan sejumlah oknum nakal di SPBU saat pengisian bahan bakar jenis solar.
Kesal karena merasa pemerintah jadi penonton saja, komunitas sopir truk Kendari angkat suara. Awalnya, mereka berdemonstrasi di beberapa SPBU, Senin (1/8/2022). Ternyata, sejumlah preman berupaya menghalau aksi mereka. Padahal, ada sejumlah anggota kepolisian menjaga lokasi.
Kemudian, puluhan sopir truk mendatangi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara sopir truk dan pihak SPBU di Kantor DPRD Kota Kendari, Selasa (2/8/2022) sore. Mereka mengeluhkan sikap SPBU, membiarkan sejak lama dugaan kecurangan saat pengisian BBM.
Baca Juga
Advertisement
Ketua Persot Kota Kendari, Ramlan Djen Usman mengeluh, pemerintah seolah hanya jadi penonton. Padahal, pihaknya sudah beberapa kali melapor dan mengantongi dokumentasi dugaan kecurangan sejumlah SPBU. Tidak hanya itu, beberapa sopir truk mengaku mengalami pungli saat beraktivitas di SPBU.
"Kecurangan pertama, petugas yang menjadi pemegang nozzle (alat pengisi BBM) kami duga bermain, sebab ada mobil yang bisa mengisi hingga 700 liter," beber Ramlan di Kantor DPRD Kota Kendari.
Kedua, soal nomor antrian mobil pengisi BBM, besar dugaan ada permainan oknum petugas SPBU. Menurutnya, pihak SPBU memberikan kupon antrean kepada sopir saat malam hari. Namun, saat akan melakukan pengisian solar keesokan paginya, nomor antrean si sopir sudah diganti dengan nomor lain.
Kondisi ini menyebabkan, sopir yang tidak kebagian BBM terhambat atau pekerjannya berhenti. Menurut mereka, kondisi ini terjadi berulang-ulang.
"Ketiga, kami lihat pernah ada mobil panther dan fortuner mengisi BBM hingga 700 liter, meskipun pakai tangki standar, namun dilengkapi pompa dan jeriken di dalamnya, jadi bisa mengisi banyak," ungkapnya.
Keempat, ada sejumlah SPBU di Kota Kendari, memungut uang nozzle dari sejumlah sopir truk. Jumlah ini, berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Alasan oknum petugas SPBU, karena kelebihan pengisian.
Salah satu sopir truk Kota Kendari, Alan menduga, aparat penegak hukum ikut membekingi ulah SPBU nakal di Kota Kendari. Sebab, kejadian ini berulang-ulang dan belum ada sanksi yang diberikan.
"Kami melihat Pemda hanya jadi penonton," tegas Ramlan Usman.
Pihaknya juga menduga, ulah nakal oknum pegawai SPBU Kendari, diduga ada andil sejumlah preman dan aparat penegak hukum. Sebab, terjadi berulang kali dan belum ada penindakan.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Anggota DPRD Geram
Anggota DPRD Kota Kendari, La Ode Azhar mengungkapkan, mengalami sendiri kecurangan petugas SPBU. Saat mengisi BBM, dia pernah memergoki ulah petugas SPBU mengisi mobil tangki rakitan.
Terkait kondisi ini, politisi partai Golkar itu, menantang pihak PT Pertamina Kendari menutup dan memberhentikan SPBU yang sudah melanggar aturan. Menurutnya, aksi ini sudah diluar batas.
"Sekarang berani atau tidak, Pertamina menutup SPBU setelah melihat kondisi ini? sekarang yang diperlukan masyarakat adalah ketegasan PT Pertamina," ujarnya.
Dia menegaskan, pihak TNI Polri sebagai penegak hukum, tidak lagi bermain-main melihat kondisi di SPBU. Dia berharap, pengawasan di SPBU diperketat sehingga semua pihak bisa mendapatkan haknya.
La Ode Azhar juga menanyakan soal kemungkinan kuota BBM solar untuk Kota Kendari dialihkan ke lokasi tambang. Sebab, selama ini kuota solar untuk Kota Kendari sudah mencukupi jika pembagianya sesuai prosedur.
Ketua Komisi I, Lawama menyatakan, jika bisa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan sopir truk diberikan kewenangan untuk mengawasi antrean pengisian BBM. Bukan lagi aparat kepolisian yang bertugas di SPBU.
"Pertamina seharusnya membagi merata penyaluran solar subsidi kepada 15 SPBU di Kota Kendari. Sehingga, bukan hanya 7 SPBU yang dapat jatah seperti selama ini supaya antrian terpecah," tegas Lawama.
Saat yang sama, anggota Komisi I, Irwan Sukma ikut menbenarkan, kecurangan SPBU ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan, dia pernah menyaksikan dugaan kecurangan di SPBU saat mengisi bahan bakar.
"Kemudian, adanya indikasi solar di sejumlah SPBU Kota Kendari, dipakai untuk kegiatan pertambangan, mesti diperjelas," tegasnya.
Menanggapi hal ini, Sales Manager PT Pertamina Kendari, Hari Prasetyo, belum memberikan jawaban memuaskan komunitas sopir truk. Dia menjelaskan, pihak Pertamina menyediakan call center soal pengawasan di SPBU. Pertamina menyediakan nomor telepon 135 untuk aduan di lapangan. Ketika ada temuan, pihaknya akan langsung menindaklanjuuti hingga level bawah.
"SPBU di Kota Kendari saya kira sudah kami mematuhi aturan yang ada, namun sampai ke bawah level operator yang kemungkinan ada potensi," kata Hari Prasetyo.
"Terkait indikasi adanya kuota solar dibawa ke pertambangan, bukan bagian saya pak. Saya membawahi ritel," jelasnya.
Menurutnya, menampung aspirasi komunitas sopir struk, pihak Pertamina akan menggelar rapat dengan pihak SPBU, DPRD dan Fokompinda terkait pengawasan.
"Terkait rencana pembagian kuota secara merata di semua SPBU, ini ranah Pemda apakah menunjuk SPBU atau tidak, jadi akan diusulkan ke BPH Migas, kan yang menentukan kuota BPH Migas, bukan pertamina," katanya.
Advertisement
Pemilik SPBU Bantah Ada Kecurangan
Rahman Susanto, pemilik SPBU sekaligus Ketua Hiswana Migas Kendari membantah pernyataan sejumlah sopir truk. Menurutnya, kecil potensi kecurangan terjadi di SPBU Kendari.
"Saat ini, pengisian solar sudah sistem digital, jadi sangat kecil," ujarnya.
Dia juga menjelaskan, di setiap SPBU Kota Kendari, ada nomor antrian. sehingga, kecil kemungkinan ada antrian yang terlewati.
"Soal dugaan mereka, saya belum bisa buktikan. Saya jarang kesana, saya sibuk, saya juga sakit hari ini," kata Rahman.
Dia menyatakan, jika karyawan terbukti melakukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan sanksi. Tingkatannya, mulai dari teguran hingga skorsing.
Dia menambahkan, setiap bulannya, ada pertumbuhan kendaraan di Kota Kendari. Sehingga, 15 SPBU yang ada belum bisa mencukupi kebutuhan suplai BBM jenis solar.
"Karena setiap spbu Ada yang cuma dapat 8 kilo liter. Ada yang satu minggu 9 kl, sangat kurang ini pak, Jadi untuk memenuhi kebutuhan semua teman teman susah," kata Rahman.
Namun, pernyataan Rahman dibantah pihak Pertamina Kendari. Sales Manager Pertamina, Hari Prasetyo menyatakan, saat ini kebutuhan BBM di Kota Kendari sudah mencukupi untuk digunakan pelanggan.
Dia juga menjelaskan, ada 7 SPBU di Kota Kendari mendapat jatah solar subsidi. Pertama, SPBU nomor 1793211 diberi kuota 4.659 liter (kl), SPBU 749330, 2.554 kl, SPBU 7491306 sebanyak 2.687 kl, SPBU 7493110 kuotanya, 3.357 kl, SPBU 7493103 kuotanya 4.740 kl dan SPBU 7493107 kuotanya 2.073 kl.
