Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono turut menyoroti kasus penemuan bantuan sosial (bansos) presiden atau Banpres yang dikubur di lahan kosong kawasan Sukmajaya, Kota Depok.
Dia mendesak pemerintah mengawasi ketat distribusi bansos agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Advertisement
"Saya mendesak pemerintah, untuk bantuan sosial lebih rapi dan pengawasan lebih baik," kata Sudaryono kepada wartawan, Rabu (3/8/2022).
Dia menyarankan pemerintah melibatkan sejumlah pihak dalam pendistribusian bansos. Salah satu pihak yang bisa dilibatkan adalah pedagang pasar yang ada di seluruh Indonesia dengan pengawasan di bawah dinas sosial.
"Sehingga di saat kondisi sulit, pedagang pasar juga mendapatkan manfaat atas bantuan dari pemerintah tersebut. Sama dengan yang terjadi di minyak goreng," terang dia.
Sudaryono juga mendorong penegak hukum serius mengusut kasus tersebut. Sebab, penimbunan beras bansos ini adalah hal yang fatal.
"Ini kasus yang cukup serius. Apalagi sembako itu diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," ujar dia.
Sudaryono juga meminta polisi mengungkap siapa pelaku penimbunan beras bansos. Dia berharap motif penimbunan ini terungkap.
"Harus dikejar siapa pelakunya dan tentu didalami juga motifnya seperti apa," katanya menandaskan.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penanganan Kasus Diambil Alih Polda Metro
Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan dugaan penimbunan Bantuan Sosial (Bansos) Presiden Jokowi di Depok.
"Jumlah beras yang harus disalurkan kepada masyarakat yang sebenarnya wajib atau berhak menerima itu kan ratusan ribu ton. Oleh sebab itu Kapolda Metro Jaya memutuskan pengusutan ditangani oleh Dirreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, Selasa (2/8/2022).
Dia menyampaikan, Polda Metro Jaya serius untuk mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi termasuk menggali kemungkinan perbuatan melawan hukum dalam penimbunan bansos.
Karenanya, tim kembali dirombak dengan dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis.
"Apakah betul ada di situ unsur pidananya dan sebagainya sehingga dibentuk lah tim yang lebih besar yaitu di Polda Metro Jaya yang dipimpin Dirreskrimsus, artinya ini menunjukkan keseriusan Polda Metro Jaya," ujar dia.
Zulpan menyebut, tim gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima administrasi penyelidikan dari Polres Depok.
"Tentu kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya," terang dia.
Advertisement
JNE Pastikan Beras yang Dikubur Bukan Paket Bansos
Sementara itu, pihak ekspedisi JNE Express memastikan bahwa beras yang dikubur di lahan kosong kawasan Depok tersebut bukan paket bansos presiden. Hal itu berdasarkan data dan fakta di lokasi penemuan beras diduga bansos di lahan bekas tempat parkir mobil JNE.
Kuasa Hukum JNE Express, Anthony Djono menuturkan, pihaknya bakal memberikan informasi secara detail serta menunjukkan bukti-bukti dokumen pada konferensi pers nanti.
“Hari ini ditahan saja, teknis besok kita jelaskan beras yang hari ini, saudara lihat di kubur itu bukan beras bansos, itu adalah beras milik JNE,” ujar Anthony saat ditemui Liputan6.com di lokasi, Rabu (3/8/2022).
Anthony menjelaskan, beras tersebut diterima JNE dari gudang Bulog untuk nantinya didistribusikan kepada masyarakat penerima bansos presiden. Namun dalam perjalanan, beras tersebut rusak terkena hujan.
Beras yang rusak tersebut kemudian dikubur karena dinilai tidak layak untuk diberikan kepada masyarakat. Beras yang terkena hujan itu basah dan berjamur, sehingga tidak layak dikonsumsi.
“Tidak mungkin beras rusak kita salurkan, tidak mungkin beras rusak kami berikan kepada penerima manfaat atau masyarakat,” ungkap Anthony.
Sebagai forwarder dan transporder, JNE bertanggung jawab melakukan penggantian beras yang rusak. JNE telah mengganti seluruh beras yang rusak untuk didistribusikan kepada masyarakat penerima bansos. Anthony mengklaim, hingga saat ini tidak komplain terkait beras yang disalurkan.
“Sudah kita ganti semua, jadi tidak ada kerugian sedikit pun dari penerima manfaat,” katanya.
