Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir meminta pemilik mobil mewah seperti Toyota Alphard untuk tidak mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Larangan ini untuk mewujudkan program subsidi energi tepat sasaran. Diakuinya, sampai saat ini masih banyak mobil-mobil mewah yang tidak tahu malu menggunaka Pertalite dan Solar.
Advertisement
"Mohon yang naik Alphard, saya juga naik Alphard, jangan masih isi Pertalite," kata Erick dalam seminar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertajuk "Menuju Masyarakat Cashless" di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, ditulis Kamis (4/8/2022).
Terlebih, lanjut Erick, tren kenaikan harga minyak mentah dunia terus berlanjut imbas konflik Rusia dan Ukraina. Hal ini mengakibatkan anggaran program subsidi energi tahun ini terus mengalami pembengkakan.
"Sekarang subsidi yang diberikan pemerintah ratusan triliun, dan kalau kita lihat harga-harga BBM luar negeri sudah sangat mahal," bebernya.
Untuk itu, Erick meminta PT Pertamina (Persero) untuk lebih memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah mahalnya harga minyak mentah dunia. Sehingga, program subsidi energi bisa tepat sasaran.
"Itu yang tentu Pertamina harus jaga, bagaimana mendukung program pemerintah yang namanya sekarang BBM subsidi, tetapi bukan berarti pertamina tak melakukan efisiensi di mana-mana," pungkasnya.
Kemenkeu: Subsidi Energi Belum Melindungi Si Miskin
Sebelumnya, Peneliti Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Yuventus Effendi mengungkapkan, subsidi energi masih belum tepat sasaran. Baik subsidi listrik maupun bahan bakar minyak (BBM).
"Memang sebagian besar rumah tangga. 81 Persen. Tapi rumah tangga yang mana? Apakah rumah tangga miskin atau kaya," terang Yuventus dalam webinar, Kamis (28/7).
Hal yang sama terjadi pada subsidi Pertalite, di mana orang-orang kaya cenderung mengkonsumsi Pertalite.
"Ini menunjukkan bahwa Indonesia sendiri masih banyak masalah, bahwa subsidi energi itu belum tepat sasaran dan belum melindungi rumah tangga miskin," tegasnya.
Oleh karena itu, Yuventus menjelaskan pemerintah akan melakukan reformasi subsidi. Seperti, pertama transformasi subsidi LPG tepat sasaran, yang diintegrasikan dengan kartu sembako.
"Target keluarga penerima manfaat (KPM) 40 persen penduduk pendapatan terendah. Kemudian target jenis pekerjaannya untuk usaha mikro, nelayan kecil dan petani kecil," terang Yuventus.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Subsidi Bengkak, Pembatasan Pembelian Pertalite Kian Mendesak
PT Pertamina (Persero) berencana melakukan pembatasan pembelian produk BBM subsidi seperti Pertalite. Namun, perusahaan pelat merah tersebut masih menunggu pemerintah yang kini tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menargetkan, revisi Perpres 191/2014 untuk membatasi pembelian Pertalite bisa diterapkan per Agustus 2022 ini.
Namun realitanya, pembelian Pertalite dan produk subsidi lainnya di SPBU Pertamina saat ini masih bisa dikonsumsi secara bebas.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menyatakan, pihaknya saat ini menanggung beban subsidi BBM yang terlampau membengkak. Oleh karenanya, ia ingin kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bisa segera diterapkan.
"Subsidi BBM yang nantinya akan sangat besar, ini akan menjadi beban bagi Pemerintah. Oleh karena itu harus segera dilakukan pengaturan penggunaan BBM Bersubsidi," tuturnya kepada Liputan6.com, Selasa (2/8/2022).
Pertamina Masih Menunggu
Kendati begitu, Pertamina masih harus bersabar menunggu aturan baru dari Perpres 191/2014. "Ini kita tunggu revisi Perpresnya," ujar Irto.
Sembari menunggu regulasi tersebut selesai, sejumlah pihak memproyeksikan stok BBM subsidi hanya kuat hingga September-Oktober 2022. Namun, Irto mengklaim pasokannya kini masih tercukupi.
"Untuk stok BBM kita dalam kondisi aman," kata Irto singkat.
Advertisement
