Nama Rumah Sehat Bikin Bingung, PERSI Minta Pemprov DKI Sosialisasi

Sebagaimana yang dinyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penjenamaan 'Rumah Sehat' dimaksudkan sebagai branding. Upaya ini dilihat secara promotif bahwa masyarakat harus mengedepankan kesehatan.

Peran fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pun tidak hanya kuratif untuk mengobati orang sakit, melainkan secara promotif, yakni mengajak dan mengedukasi masyarakat supaya menjaga dan menerapkan pola hidup sehat.

"Ini sejalan dengan Pak Gubernur (Anies Baswedan) yang mengatakan, penjenamaan branding agar masyarakat tidak hanya memikirkan kalau rumah sakit itu (saat) sakit, tapi ada peran promotif dan preventif (pencegahan) dan memang di RS sendiri pelayanannya seperti itu," Anjari Umarjiyanto menjelaskan.

Terkait dari sisi legal, lanjut Anjari, penamaan resmi dalam akta perumahsakitan RSUD tetap mencantumkan nama rumah sakit. Artinya, nama RSUD tidak dihilangkan atau dihapus. Dalam hal ini, branding 'Rumah Sehat' tidak mengubah nama asli RSUD.

"Secara legal, kalau penamaan hanya nomenklatur ya harus (menggunakan kata) 'Rumah Sakit.' Karena itu kan secara aspek perizinan dan dalam Undang-undang Perumahsakitan sudah disebutkan seperti itu," imbuhnya.

"Untuk BPJS Kesehatan saja, penyebutannya kan 'Rujukan ke Rumah Sakit.' Tentu, kalau misalnya ada perubahan (singkatan) RS-nya ya itu berlaku di seluruh Indonesia. Harus ada aspek legal yang dipikirkan. Dan memang 'Rumah Sehat' itu niatnya buat branding kok."

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Anjari Umarjiyanto menambahkan, perlu ada pemahaman tujuan penyebutan 'Rumah Sehat untuk Jakarta' yang menyasar di 31 RSUD. Tidak masalah bila penyebutan tersebut dimaksudkan sebagai branding.

"Kalau tujuannya adalah branding atau strategi branding, strategi marketing atau public relation itu boleh. Itu kan sama seperti setiap rumah sakit mempunyai strategi branding sendiri-sendiri, sesuai dengan bagaimana tujuan RS masing-masing," tambahnya.

"Nah sekarang, kalau niatnya adalah Rumah Sehat untuk mengubah (singkatan) Rumah Sakit, itu kan perlu dilihat dari banyak aspek, ada aspek legal, sejarah, dan sosiologi. Kurang lebih ada tiga hal itu dilihat."

Lebih lanjut, Anjari memaparkan, aspek legal berarti masuk kategori fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya rumah sakit. Penyebutan 'Rumah Sakit' sudah termaktub dalam UU maupun Peraturan terkait perumahsakitan lainnya.

"Kita mengenail fasyankes lain, misalnya ada RS, balai kesehatan, klinik, apotek. Artinya, secara legal dari peraturan atau penyebutan RS sebagai fasilitas kesehatan sudah disebutkan di UU rumah sakit, PP dan Permenkes," paparnya.

"Kalau mau menggantikan (singkatan) Rumah Sehat tentu berbenturan dengan UU yang berlaku saat ini."

Dari aspek sejarah, Anjari Umarjiyanto mengatakan, penggunaan kata 'Rumah Sakit' di Indonesia diserap dari bahasa Belanda, yakni ziekenhuis.

"Kita ini dijajah Belanda lama dan salah satu peninggalannya tempat pengobatan. Ada beberapa RS yang peninggalan Belanda itu sejarahnya rumah sakit atau dalam bahasa Belanda, ziekenhuis,"

"Misalnya, RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dulu kan namanya Centrale Burgelijke Ziekenhuis, artinya Rumah Sakit Umum. Jadi, penamaan RS di Indonesia mengalihkan dari bahasa Belanda. Kalau di negara Inggris atau persemakmuran pakainya kata hospital, bukan kemudian homesick kan."

Selanjutnya, dari sisi sosiologi, peran fasyankes bukan hanya mengobati orang sakit, melainkan juga melakukan perawatan. Dari sisi promotif dan preventif juga berkaitan dengan deteksi dini dan skrining.

"Masyarakat paham kalau RS kan tidak hanya pengobatan dan perawatan tapi juga dari sisi promotif dan preventifnya, pemeriksaan kesehatan seperti deteksi dini ada di RS," imbuh Anjari.