Liputan6.com, Jakarta - Sebagai upaya mengurangi backlog perumahan dan menyediakan rumah layak huni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2015-2019 telah membangun 4,8 juta unit rumah melalui Program Sejuta Rumah.
Untuk kelanjutan program ini selama 2020-2021 telah mencapai 1,9 juta unit rumah. Dengan demikian, total capaian pembangunan rumah 2015-2021 dalam Program Sejuta Rumah sebanyak 6,7 juta unit rumah.
Advertisement
Hingga 2024 mendatang, ditargetkan akses rumah layak huni meningkat dari semula 56,7 persen pada 2020 menjadi 70 persen di 2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, semangat mantan Wakil Presiden RI Bung Hatta dalam membangun rumah sehat bagi rakyat turut jadi teladan bagi Kementerian PUPR.
"Semangat ini tentu semakin kita rasakan kebenarannya terutama saat pandemi seperti sekarang, dimana kebanyakan orang kini harus bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Maka kebutuhan akan rumah yang sehat, aman dan layak huni menjadi tumpuan dan memegang peranan penting," ujarnya, Minggu (7/8/2022).
"Karena hanya rumah lah yang menjadi tempat kita bernaung untuk melakukan isolasi atas deraan pandemi yang sedang kita hadapi," kata Fatah.
Dalam mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh Bung Hatta , Kementerian PUPR telah melakukan sejumlah langkah terkait penyediaan perumahan.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pembiayaan
Pada bidang pembiayaan, Kementerian PUPR terus menyalurkan bantuan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diantaranya melalui bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang pada 2022 ini ditargetkan tersalur untuk 200 ribu unit rumah.
"Ada juga bantuan-bantuan yang sifatnya memberi subsidi seperti subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, skema-skema ini terus kami lakukan," imbuh Fatah.
Di segi konsep, desain dan teknologi, Kementerian PUPR juga terus mengembangkan hunian vertikal dengan konsep transit oriented development (TOD) untuk meningkatkan aksesibilitas antara tempat tinggal dan tempat kerja masyarakat.
Kemudian, pengembangan perumahan skala besar, pengembangan rumah instan sederhana sehat (Risha), pengembangan rumah unggul sistem panel instan (Ruspin), dan rumah modular lainnya.
"Untuk pembangunan rumah dengan waktu yang cepat kami menggunakan teknologi RISHA. Selain di Palu, belum lama ini Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) di Lumajang bagi para korban letusan Gunung Semeru," ungkap Fatah.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Kementerian PUPR-BTN Rancang Skema Pembiayaan Rumah MBR Informal
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyiapkan skema pembiayaan serta pendataan terkait jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, atau MBR informal.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, mengapresiasi langkah BTN dalam penyusunan grand design pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.
"Salah satu hal yang diperlukan saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7/2022).
Iwan menerangkan, adanya kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia, khususnya bagi MBR sektor informal sangat diperlukan.
Pasalnya, MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah sehingga bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.
"Data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa dijadikan dasar program Pengentasan Kemiskinan Ektrem (PKE). Jadi ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan," terangnya.
Butuh Peran Perbankan
Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD) BTN Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan rumah MBR informal ke depan masih sangat diperlukan dan memerlukan peran dari pemerintah dan perbankan.
Selain itu, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.
"Kami memiliki produk yang dapat ditawarkan kepasa segmen MBR informal, baik rumah tapak maupun rumah susun. Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan rusun. Sehingga MBR informal bisa memiliki rumah yang layak huni," tuturnya.
Advertisement
