Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk membuka data para penerima beasiswa (awardee) yang berada di luar negeri.
"LPDP itu yang dipakai uang negara. Jadi, semua orang berhak tahu siapa saja yang menerima manfaat dari program ini," kata Rahmat seperti dilansir Antara.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikannya terkait dengan kasus awardee LPDP di luar negeri yang tidak ingin balik ke Tanah Air.
Dengan keterbukaan data LPDP, kata dia, ke depannya mereka para penerima dapat dikontrol oleh publik.
Ia berharap pada awardee memahami tanggung jawab lebih besar pada bangsa dan negara dengan ilmu yang mereka dapatkan.
Rahmat menganggap para awardee yang enggan balik ke Indonesia adalah pengkhianat intelektual.
"Para penerima LPDP yang secara sengaja membajak program ini hanya untuk pribadinya adalah tindakan kejahatan intelektual. Sikap mereka yang masa bodoh terhadap situasi bangsa ini adalah pengkhianatan intelektual," katanya menegaskan.
Cuitan
Melalui cuitan yang diunggah oleh akun @VeritasArdentur di Twitter menunjukkan bahwa penerima beasiswa LPDP itu memanfaatkan beasiswa untuk keuntungan pribadi, di antaranya adalah para penerima beasiswa LPDP di Inggris yang enggan balik.
Oknum penyalahgunaan beasiswa LPDP itu bahkan rela menjadi pekerja kasar untuk menghindari pajak. Bahkan, ada juga yang berniat untuk menyekolahkan anaknya dengan gratis.
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Advertisement
Komitmen
Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai para penerima beasiswa LPDP seharusnya memiliki komitmen moral dan komitmen pengabdian yang kuat. Apalagi, pendidikan yang dijalani para awardee ini dibiayai oleh Negara.
"Kami tetap minta menagih janji, menagih komitmen teman-teman mahasiswa yang dapat beasiswa LPDP. Mereka menyisihkan hak anak-anak muda yang lain yang mungkin punya komitmen untuk mengabdi dan siap kembali lagi," katanya menegaskan.
